Wacana Vaksin Gotong Royong, DPR: Apa Kita Harus Tolak?
Petugas medis menyuntikan vaksin COVID-19 ke seorang tenaga kesehatan disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) di RSUD Kota Bogor, Bogor, Jawa Barat, Kamis (14/1/2021) (ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, prinsip utama dalam vaksinasi COVID-19 adalah agar herd immunity atau kekebalan pada masyarakat terbentuk. Sehingga, ia ingin vaksinasi harus dilakukan dengan cepat agar pandemik bisa segara berakhir.
“Dalam pengadaan vaksin tentu ada prosesnya, bila ada kelompok masyarakat yang mau gotong royong untuk pengadaan vaksin agar proses lebih cepat, tentu dengan prosedur ketat ya, apa kita harus tolak?” ujar Nihayatul kepada IDN Times melalui pesan singkat, Senin (15/2/2021).
1. Perusahaan punya tanggung jawab untuk jamin kesehatan karyawannya
Ilustrasi pekerja pabrik. (ANTARA FOTO/Siswowidodo)Nihayatul mengatakan, perusahaan yang memiliki ribuan karyawan tentu memiliki tanggung jawab agar produksi terus berjalan. Walhasil, ia ingin kegiatan produksi harus dibarengi dengan jaminan kesehatan karyawan.
Ia juga mengatakan, apabila tingkat produksi meningkat, maka ekonomi Indonesia juga akan meningkat.
“Nah untuk memastikan kesehatan karyawan baik, banyak perusahaan mengajukan membeli vaksin gotong royong untuk karyawan, keluarga karyawan, dan pihak terafiliasi. Bukan untuk bisnis,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.
Editor’s picks
Baca Juga: Wacana Vaksin Mandiri, CIPS Minta Data Pribadi Dilindungi
2. Vaksin gotong royong akan membantu pengadaan vaksin tanpa APBN
Ilustrasi Vaksin. ANTARA FOTO/Wahyu Putro ANihayatul juga berpendapat, dengan sistem gotong royong, negara otomatis akan terbantu dalam pengadaan vaksin tanpa dana APBN. Di sisi lain, hal itu juga akan mempercepat masyarakat dalam mendapatkan vaksin COVID-19.
“Ketentuannya juga jelas, vaksin gotong royong berbeda merek dengan vaksin yang gratis. Ini untuk menghindari penyalahgunaan di lapangan. Jadi tidak ada ketakutan jual beli vaksin,” kata politikus PKB itu.
3. Nihayatul menilai impor vaksin tidak akan sembarangan
Infografis Skema Vaksinasi COVID-19 Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)Ia juga menilai, impor vaksin gotong royong tidak akan sembarangan. Sebab semua proses dilakukan dan diatur PT Bio Farma. Hal itu demi mencegah vaksin palsu dan pengaturan yang jelas.
“Dan yang jelas vaksin gotong royong baru akan diproses setelah seluruh tenaga kesehatan selesai divaksin. Untuk hak kesehatan buat rakyat, negara tidak boleh ada tawar menawar,” ujar .
Berita Terkini Lainnya
