Ribuan Data Bansos Hilang, Kepala Desa dan Lurah Datangi Dinsos Siak

Kadinsos Siak anggap Kemensos tak becus dalam mendata

SIAK, IDN Times - Sedikitnya 2.000 lebih data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Siak hilang setelah diajukan ke Kementerian Sosial.

Data yang diajukan itu dimulai sejak Februari-Maret 2021.

Hal itu sontak membuat Kepala Dinas Sosial Kabupaten Siak, Wan Idris mengaku kesal dan geram.

1. Kepala desa dan penghulu datangi Kantor Dinsos Siak

Ribuan Data Bansos Hilang, Kepala Desa dan Lurah Datangi Dinsos SiakIlustrasi isi bansos Kemensos yang dibagikan di Jakarta, Bekasi, Depok (Dok. IDN Times/Istimewa)

Akibat dari banyaknya data yang hilang dari yang diajukan tersebut kantornya banyak didatangi kepala desa dan lurah yang mempertanyakan nama warga mereka yang hilang.

Bahkan, dalam kesempatan itu Wan Idris sempat membandingkan kinerja Mentri Sosial zaman Khofifah dan Risma yang saat ini menjabat.

“Pencitraan aja sebetulnya tu, saya pun kalau nengok gambar-gambar Bu Risma (Mensos) geli pula saya, jauh lebih bagus Bu Khofifah, jujur saya bilang,” kata Wan Idris, Jumat (23/4/2021).

Baca Juga: Ustaz Abdul Somad Akan Nikahi Gadis Jombang, Usia Terpaut 24 Tahun

2. Kadinsos Siak anggap Kemensos tak becus dalam mendata

Ribuan Data Bansos Hilang, Kepala Desa dan Lurah Datangi Dinsos Siak(Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini) IDN Times/Fitria Madia/ANTARA FOTO/Didik Suhartono

Wan Idris juga mengkritisi kinerja Kementrian Sosial. Ia menganggap Kemensos tak becus soal mengurus bansos. Diuraikannya, jika Kementrian Sosial tidak sanggup mengurus Bansos seharusnya dikatakan tidak sanggup. Menurutnya, lebih baik kabupaten/kota yang mengurus daripada data yang diajukan hilang.

“Benahilah data, kesejahteraan itu berawal dari data. Saya sudah komplain di WAG Kementrian Sosial terkait data kita yang hilang ini, tetapi belum ada tindak lanjut,” kata dia.

Wan Idris menjelaskan, KPM Bantuan Sosial Tunai (BST) di kabupaten Siak sebanyak 12 ribu. Kementrian Sosial memerintahkan agar memverifikasi dan memvalidasi lagi data itu, sebab ada NIK yang tidak valid.

“Maka kita laksanakanlah perintah Kemensos ini, sehingga kita verifikasi dan validasi data KPM, lalu terdapat 8.000 KPM yang kami ajukan. Saat Kementrian Sosial menurunkan lagi data kita itu hilang sebanyak 2000 lebih. Ini terjadi di kabupaten /kota lain di Indonesia,” kata Wan Idris.

Berdasarkan kejadian itu, Wan Idris menyebut kabupaten/kota dibuat pusing oleh Kementrian Sosial. Ia langsung melayangkan protes ke Kemensos melalui WAG namun tidak ada tindaklanjut.

“Kemensos menyuruh kami mengulang verifikasi terkait itu lagi, tentu sia -sia pekerjaan kami, lembur siang malam untuk memverifikasi kemarin. Saya sampaikan di WAG Kementrian Sosial bahwa kerja kami di kabupaten sia -sia saja,” kata dia.

3. Wan Idris sebut cara Kemensos memberi arahan seperti militer

Ribuan Data Bansos Hilang, Kepala Desa dan Lurah Datangi Dinsos SiakKemensos bantu perekaman data kependudukan warga terlantar di DKI Jakarta (Dok. Kemensos)

Selain itu, Wan Idris juga mengkritisi cara Kemensos menyurati Dinsos kabupaten/kota, yang terkesan ala militer. Dalam surat Kemensos, kata Wan Idris kabupaten/kota diminta menyelesaikan verifikasi dalam waktu 3 hari.

“Dibuat di suratnya bahwa pukul 00.00 data sudah harus dikirim. Padahal cakupan daerah luas dan sebarannya banyak, tentu ini berat. Nanti perintahnya begitu terus,” kata dia.

Wan Idris meminta kepada Kementrian Sosial agar pelaksanaan penyerahan Bansos, baik BST maupun Bantuan Sosial Pangan (BSP) diserahkan saja kepada kabupaten kota. Sebab kabupaten kota lebih memahami KPM, sehingga tidak ada yang hilang datanya saat pendistribusian bantuan.

“Saat ini kita sudah masuk pendistribusian bantuan tahap III, tetapi biasanya warga menerima sekarang tak menerima, satu desa ada kehilangan data 20
orang masing-masing desa dan kelurahan, ini sulitnya,” katanya.

4. Kemensos sebut warga tidak mengamuk, hanya mempertanyakan

Ribuan Data Bansos Hilang, Kepala Desa dan Lurah Datangi Dinsos SiakPenyaluran bansos (Dok. Kemenko PMK)

Namun dalam pernyataan tertulis yang diedarkan Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Sosial RI, menyebutkan pihak Kemensos sudah melakukan klarifikasi langsung kepada Dinas Kabupaten Siak, Wan Idris pada Minggu (25/4/2021) pukul 07.30 WIB. Isinya Wan Idris membantah dengan tegas ada warga yang mengamuk yang ada mempertanyakan alasan tidak menerima lagi bantuan.

“Saya klarifikasi tidak ada warga di Kabupaten Siak yang mengamuk, namun hanya mempertanyakan alasan kenapa tidak menerima bantuan lagi,” ujar Wan Idris.

Masih terkait pemberitaan di atas, Biro Humas Kementerian Sosial juga mengklarifikasi melalui PIC PT Indonesia untuk BST Hendrasari berdasarkan pemantauan di Kabupaten Siak sama sekali tidak ditemukan warga ngamuk.

“Kami melakukan pemantauan penyaluran dan tidak ditemukan warga mengamuk karena tidak menerima bantuan lagi, tapi yang ada warga mempertanyakan alasan dan hal itu dianggap wajar-wajar saja, ” tegas Hendra.

Baca Juga: Sosok Ibu Tangguh, 10 Potret Mellya Juniarti Mantan Istri Ustaz Somad

Topik:

  • Arifin Al Alamudi

Berita Terkini Lainnya