Hadi Tjahjanto Minta AHY Lanjutkan Pekerjaan Rumah di Kementerian ATR
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo melantik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri ATR/BPN.
Dalam kocok ulang kabinet, AHY menggantikan Hadi Tjahjanto yang dirotasi untuk menduduki Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Hal itu karena Mahfud MD yang menjabat Menko Polhukam sebelumnya mengundurkan diri untuk ikut Pilpres 2024.
Hadi Tjahjanto meminta AHY untuk menyelesaikan sejumlah program kerja yang masih menjadi pekerjaan rumah di Kementerian ATR/BPN.
Pertama, AHY diminta untuk melanjutkan program seratus kota lengkap. Hadi memang menargetkan 100 kota/kabupaten di Indonesia dideklarasikan sebagai kota/kabupaten lengkap pada tahun ini.
Kedua, AHY diminta melanjutkan program PTSL pada tahun 2024. Hadi mengatakan, hingga hari ini setidaknya sebanyak 120 juta bidang sudah selesai. Proses legalisasi aset milik masyarakat targetnya mencapai 126 juta bidang tanah.
"Kedua, melanjutkan program PTSL, pada tahun 2024 ini 120 juta bidang sudah selesai," kata Hadi Tjahjanto di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).
Ketiga, mantan Panglima TNI itu juga menitipkan AHY supaya menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
Editor’s picks
Berikutnya, Hadi juga meminta AHY melanjutkan pengadaan bank tanah. Dia mengatakan, program ini juga harus segera dilanjutkan untuk kepentingan masyarakat dan investasi.
Terakhir, Hadi meminta AHY menggebuk para mafia tanah yang mengganggu jalannya roda perekonomian dalam negeri.
"Mafia tanah dengan itu saya sampaikan adalah fokus yang utama, gebuk mafia tanah," kata Hadi.
Namun menurutnya, pemberantasan mafia tanah dapat dilakukan dengan program sertifikasi tanah. Dia mengatakan, program ini menjadi salah satu kunci untuk menggebuk para mafia tanah.
"Tapi untuk mereduksi mafia tanah di antaranya adalah program sertifikasi tanah. Itu justru salah satu kunci untuk gebuk mafia tanah," ucapnya.
Setelah sekitar delapan bulan menjabat, Hadi Tjahjanto secara resmi menyerahkan jabatan Menteri ATR/BPN kepada Ketua Umum Partai Demokrat.
Proses serah terima jabatan Menteri ATR/BPN turut dihadiri oleh sejumlah pejabat teras di Partai Demokrat, antara lain Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan.
Baca Juga: Usai Dilantik Jokowi, Hadi Tjahjanto dan AHY Tiba di Kementerian ATR