Mahasiswa Demo Tolak Rencana Kebijakan ERP di Jakarta
Mahasiswa tolak kebijakan ERP (IDN Times/Amir Faisol)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sejumlah mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta melakukan unjuk rasa menolak rencana kebijakan jalan berbayar atau electronic road price (ERP) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menolak kebijakan itu karena kampus mereka juga menjadi bagian dampak dari kebijakan ini.
Pantauan IDN Times, puluhan mahasiswa UPN Veteran Jakarta itu berkumpul di depan Kantor Balai Kota. Mereka juga berharap bisa diterima oleh pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan audiensi dan menyampaikan ringkasan kebijakan yang telah mereka kaji.
Adapun salah satu mahasiswa yang bertindak sebagai orator terus menyuarakan penolakan kebijakan ERP. Orator tersebut juga curiga bahwa kebijakan itu merupakan titipan dari pihak oligarki.
“Kami menduga kebijakan ini hanya titipan pihak oligarki,” ujar dia saat menyampaikan orasi penolakan rencana kebijakan ERP, Rabu (23/2/2023).
1. Ancam bawa massa lebih banyak jika aspirasinya tak didengar
Mahasiswa tolak kebijakan ERP (IDN Times/Amir Faisol)Adapun Ketua BEM UPN Veteran Jakarta, Rifqy Adyatma, menyampaikan pihaknya akan melakukan eskalasi besar-besaran mengajak sejumlah mahasiswa dari universitas lain untuk kembali melakukan unjuk rasa menolak rencana kebijakan ERP.
Menurut dia, BEM UPN Veteran Jakarta sudah berkonsolidasi dengan BEM Trisakti terkait rencana unjuk rasa besar-besaran yang akan dilakukannya.
“Kami akan melakukan ekskalasi besar-besaran mungkin kami akan membersamai teman-teman ojek online dan aliansi masyarakat lainnya,” ujar dia.
Baca Juga: Kadishub DKI Pastikan Ojol Tak Kena Aturan ERP!
2. Ekonomi warga Jakarta baru pulih dari pandemik COVID-19
Ilustrasi kemacetan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)Rifqy mengatakan saat ini kondisi ekonomi masyarakat Jakarta baru saja beranjak pulih dari hantaman pandemi Covid-19. Karena itu, sebagai mahasiswa yang merupakan kepanjangan tangan masyarakat mengaku malu jika tidak menyampaikan apa yang dirasakan masyarakat saat ini.
“Kami sangat menolak adanya wacana kebijakan jalan berbayar,” imbuhnya.
3. Dishub janji akan tarik Raperda ERP
(Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI) IDN Times/Gregorius Aryodamar PSebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, berjanji akan menarik Raperda ERP saat menemui massa aksi pengemudi ojek online (ojol) yang berdemo di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/2/2023) lalu.
“Kami akan koordinasi dengan rekan-rekan di dewan untuk mengembalikan dulu rancangan peraturan daerah untuk kami lakukan kajian komprehensifnya,” ujarnya.
Syafrin menerangkan, ERP hanya alat untuk mengendalikan kemacetan di Jakarta agar pengguna kendaraan pribadi beralih ke transportasi umum.
"Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2019, ojol oleh Pak Menhub menjadi angkutan umum, yakni angkutan sewa khusus menjadi angkutan umum. Oleh sebab itu, ERP terhadap kedua moda ini dikecualikan, memang saat ini masih fokus pada penuntasan regulasinya," imbuhnya.
Baca Juga: KOSMIK: ERP Harusnya Tidak Berlaku Buat Kendaraan Listrik
Berita Terkini Lainnya
