Dituduh Ada Taliban di Internalnya, Ini Respons Petinggi KPK
Gedung KPK IDN Times/Irfan Fathurohman
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih jadi bahan perbincangan masyarakat terkait tuduhan adanya kelompok “Taliban” pada tubuh KPK.
Pegiat media sosial, Denny Siregar, yang menjadi host dalam acara Timeline yang diunggah akun YouTube Cokro TV, mengatakan di dalam KPK terdapat polisi “Taliban”.
Menurut Denny, istilah Taliban mengacu pada kelompok yang ideologis dengan aksesoris yang agamis. Kelompok Taliban dikabarkan sangat menguasai sistem internal KPK. Pemilihan baru calon pimpinan KPK membuat kelompok Taliban di dalam KPK, masih menurut Denny, menjadi resah.
“Ketika pansel sudah mulai memilih nama calon pimpinan KPK, kelompok ini kepanasan. Mereka lalu melakukan gerakan untuk mengkriminalisasi pansel KPK yang sedang bekerja.” ujar Denny, pada akun YouTube Cokro TV yang dipublikasikan pada Kamis (29/8).
Lalu pernyataan apa saja yang membuat isu Taliban masih ramai? Berikut rangkuman IDN Times.
1. PMII dan HAMI menuding adanya “polisi Taliban” dalam tubuh KPK
IDN Times/ Muhammad IqbalPergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Aktivis Millenial Indonesia (HAMI) melakukan orasi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang terjadi pada Jumat (20/9).
Massa menyerukan terkait isu Taliban yang diduga merujuk kepada pengaruh dari penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Kedua kelompok percaya pada isu yang beredar mengenai adanya kelompok Taliban pada lembaga antirasuah. Maka dari itu, massa menuding adanya "polisi Taliban" dalam tubuh pegawai KPK. Kelompok massa juga menuntut agar Komisioner KPK saat ini untuk mundur.
Baca Juga: UU KPK yang Baru Disahkan Diduga Ingin Jegal Novel Baswedan
2. Novel Baswedan menanggapi tanggapan mengenai dirinya yang dilabeli stigma radikal
(Penyidik senior KPK Novel Baswedan) IDN Times/Ashari AriefEditor’s picks
Novel Baswedan sebagai penyidik senior KPK dihantam isu bahwa dirinya mengikuti aliran Islam yang radikal. Ketika ditanya lebih lanjut soal dirinya masuk dalam kelompok radikal, ia malah kebingungan mengapa ia dilabeli radikal.
"Kaitannya apa disebut (saya ini) masuk (polisi) Taliban? Kaitannya apa disebut dengan radikal? Justru seseorang yang disebut memiliki jenggot seperti saya kadang kala menggunakan celana yang sedikit sesuai dengan sunah Rasul, terus dipermasalahkan, menurut saya yang bersangkutan kurang pengetahuan," kata Novel yang ditemui di Gedung KPK pada Kamis (20/6).
Dengan menggunakan celana cingkrang dan sering berjenggot, Novel diangap telah terpapar dalam Islam radikal.
"Ketika ada perilaku saya yang disebut radikal, saya malah pengen tahu perilaku mana yang disebut radikal itu," tutur Novel.
3. KPK membantah secara tegas terkait isu Taliban
AntaraPihak KPK menanggapi menyebarnya isu paham radikal di dalam tubuh KPK. Wakil Ketua KPK, Saut Sitomorang, meminta publik untuk melihat hasil kerjanya, bukan melihat penampilan para pegawai KPK dari luar.
"Ya, jangan dilihat celana (cingkrang), jenggot, atau baju apalah itu. Itu luarnya saja dan style-nya saja. Tapi, lihatlah yang mereka lakukan," kata Saut ketika dikonfirmasi pada Senin malam (17/6).
Saut membantah secara tegas tentang berkembangnya paham radikal di KPK. Ia mengatakan bahwa proses pemantauan di KPK berjalan dengan ketat. Sehingga, kalau pun berkembang paham tertentu pasti akan diketahui oleh pengawasan internal.
Selain itu, seperti diketahui, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap bahwa ada orang yang mau meneliti tentang KPK lebih dalam. Agar mengetahui adanya Taliban atau tidak. Menurut Agus, sebutan adanya kelompok "Taliban" di internal KPK secara tidak langsung telah mendiskreditkan lembaganya.
"Kami mengharapkan orang melakukan penelitian mengenai KPK ya. Sama sekali sebenarnya isu-itu tujuannya adalah untuk mendiskreditkan KPK. Silakan kalau mereka mau melakukan penelitian," ujar Agus di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta, Senin 16 September 2019 lalu.
Baca Juga: KPK Duga Imam Nahrawi Terima Suap sejak Awal Menjadi Menteri
Berita Terkini Lainnya
