Anggota DPRD Pasaman Mengeluh Berkantor di GOR dan Dibatasi Tripleks

Sudah berlangsung selama lima bulan

Padang, IDN Times - Puluhan anggota DPRD Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat (Sumbar), sejak lima bulan lalu terpaksa berkantor di Gedung Olah Raga (GOR) Tuanku Rao Lubuk Sikaping, lantaran gedung yang lama sudah diruntuhkan dan tak kunjung dibangun ulang oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasaman.

Dengan memanfaatkan hall GOR, anggota DPRD ngantor dengan triplek sebagai dinding pembatas antar ruang fraksi. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pasaman, Bustomi, sebanyak 35 anggota wakil rakyat masih menunggu kejelasan gedung DPRD yang representatif dari Pemkab Pasaman.

“Kondisi ini sudah kita jalani sejak lima bulan terakhir, karena rencana pembangunan gedung baru yang dijanjikan Pemkab Pasaman sebagai pengguna anggaran tak kunjung terealisasi,” kata Bustomi, Rabu (15/7/2020).

1. Pemkab Pasaman disebut abaikan anggota dewan

Anggota DPRD Pasaman Mengeluh Berkantor di GOR dan Dibatasi TripleksSuasana kantor darurat dprd pasaman di GOR Tuanku Rao (Dok.IDN Times)

Dijelaskan Bustomi, belum terealisasinya pembangunan gedung DPRD yang baru disebabkan ketidakseriusan Pemkab Pasaman. Pasca usulan renovasi berat yang diajukan pada 2019, proses perencanaan dimulai pada bulan November. Namun setelah pemenang lelang yang ditunjuk oleh Balai Lelang Bukittinggi telah merobohkan bangunan lama, hingga kini tak ada lagi tindak lanjut pembangunan tersebut.

“Sejak tahun 1973, gedung DPRD Pasaman tak pernah direnovasi. Karena sudah tidak layak dan representatif untuk kegiatan kedewanan, maka kita usulkan untuk rehab berat. Disetujui. Kita diminta untuk pindah ke GOR karena tidak ada lahan untuk gedung baru. Namun setelah pindah dan gedung itu dirobohkan pada akhir Maret kemarin, hasil perencanaan tidak ada di LPSE Pasaman. Sehingga jadi terbengkalai,”ujar Bustomi.

Baca Juga: Seluruh Pasien COVID-19 di 6 Daerah se-Sumbar Dinyatakan Sembuh

2. Pembangunan gedung DPRD Pasaman bernilai Rp20 miliar

Anggota DPRD Pasaman Mengeluh Berkantor di GOR dan Dibatasi TripleksSuasana kantor darurat dprd pasaman di GOR Tuanku Rao (Dok.IDN Times)

Bustomi yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Pasaman itu menambahkan, pemerintah mengalokasikan dana pembangunan gedung baru DPRD hingga Rp 20 miliar.

Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) setempat, Pemkab Pasaman awalnya berjanji proses lelang di awal Februari dan dilanjutkan dengan tender untuk realisasi pengerjaan gedung paling lambat akhir Maret 2020.

“Namun hingga kini hal itu tidak dilakukan PUTR. LPSE Pasaman sama sekali tidak ada yang berkaitan dengan rencana pembangunan gedung dewan. Bagaimana mau dibangun, proses di LPSE saja tidak ada,” kata Bustomi.

Baca Juga: Rekomendasi 5 Pantai di Kab. Pasaman Barat untuk Liburan Akhir Tahun

3. Dinas PUTR disebut memberi jawaban mengambang

Anggota DPRD Pasaman Mengeluh Berkantor di GOR dan Dibatasi TripleksPixabay

Bustomi kembali menjelaskan, setiap kali saat dengar pendapat bersama Dinas PUTR, pihaknya selalu mendapat jawaban mengambang. Menurutnya, DPRD Pasaman tak bisa terus-terusan berkantor di GOR. Selain dianggap kurang representatif, penggunaan GOR mengganggu kegiatan olah raga di sana.

“Kita tidak tahu kapan ini akan terealisasi. Entah sampai kapan akan berkantor di sini. Jawaban yang kita terima selalu ngambang. Ini kan nanti mengganggu kegiatan olah raga. GOR itu untuk olah raga," tegas Bustomi.

Sementara itu, Pemkab Pasaman melalui Dinas PUTR belum bisa mengklarifikasi. Nomor telepon yang coba dihubungi IDN Times tak kunjung aktif. Begitu juga dengan Sekretaris Dewan sebagai representatif dari pemerintah di DPRD.

Baca Juga: Disebut Layak Terapkan New Normal, Sumatera Barat Perpanjang PSBB

Topik:

  • Deryardli Tiarhendi

Berita Terkini Lainnya