Comscore Tracker

Mengapa RUU PKS Lebih Penting daripada PP Kebiri yang Diteken Jokowi?

PP Kebiri bukan solusi bagi korban kekerasan seksual

Semarang, IDN Times - Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) belum juga disahkan oleh pemerintah. Di tengah desakan dari berbagai pihak untuk menggolkan undang-undang tersebut, Presiden Joko "Jokowi" Widodo malah mengeluarkan peraturan pemerintah terkait masalah kekerasan seksual.

Pada 7 Desember 2020, Jokowi meneken Peraturan Pemerintah (PP) No 70 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak atau yang dikenal sebagai PP Kebiri.

Padahal, PP Kebiri dinilai tidak signifikan menjawab persoalan kekerasan seksual saat ini. Pakar Hukum dan HAM, R Valentina Sagala, mengatakan PP Kebiri bukan solusi untuk mengatasi darurat kekerasan seksual di Indonesia.

"Alasannya, secara hierarki kedudukan PP ini lebih rendah dibandingkan UU. Kemudian, PP Kebiri ini juga hanya mengatur kekerasan seksual terhadap anak,’’ tuturnya dalam webinar ‘Keadilan terhadap Korban Kekerasan Seksual, PP Kebiri ataukah RUU PKS?’ yang digelar Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU PKS, Jumat (25/2/2021).

Baca Juga: Aktivis Sebut Kasus Aisha Weddings Momentum Gulirkan RUU PKS 

1. Substansi RUU PKS lebih komprehensif

Mengapa RUU PKS Lebih Penting daripada PP Kebiri yang Diteken Jokowi?Perjalanan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) (IDN Times/Muhammad Arief)

Valentina juga membandingkan PP tersebut dengan substansi RUU PKS yang jauh lebih komprehensif. "(PP Kebiri) Berbeda dengan RUU PKS yang mengatur tentang kekerasan seksual terhadap siapa pun, termasuk terhadap anak," tutur perempuan yang juga berprofesi sebagai advokat itu.

Senior Independent Expert on Legal, Human Rights, and Gender dan Pendiri Institut Perempuan ini juga menjelaskan, RUU PKS sangat komprehensif tidak hanya soal pemidanaan, tapi juga perlindungan, pemulihan korban, penindakan pelaku, dan pengawasan.

‘’Sehingga, pemberantasan kekerasan seksual ini bisa dari hulu hingga hilir. RUU PKS juga menyajikan fakta di lapangan yang tidak hanya persetubuhan, tapi ada oral anal dengan paksa, eksploitasi, hingga ada pemberatan hukuman jika dilakukan secara online,’’ katanya.

2. Aturan pidana di RUU PKS mencakup seluruh aspek, sedangkan kebiri kimia tidak melindungi korban kekerasan seksual

Mengapa RUU PKS Lebih Penting daripada PP Kebiri yang Diteken Jokowi?Ilustrasi Pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti)

Menurutnya, RUU PKS juga mengatur dengan jelas perihal pemidanaan. Misalnya, pada Bab VIII mengenai Ketentuan Pidana dan Pemidanaan RUU PKS, disebutkan beberapa jenis pidana yakni pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda, kerja sosial, ada juga pidana tambahan berupa pencabutan hak asuh anak dan pengampuan.

Selanjutnya, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pencabutan hak politik, pencabutan hak menjalankan pekerjaan, pencabutan jabatan atau profesi dan pembayaran ganti rugi, restitusi dan kompensasi. Terakhir ada juga jenis pidana tindakan berupa rehabilitasi khusus.

Dia pun membandingkan substansi pemidanaan RUU PKS tersebut dengan pidana yang mengancam dalam PP Kebiri. "Tentu hukumannya beda dengan kebiri kimia yang sifatnya balas dendam dan tidak sepenuhnya melindungi korban," tutur Tim Ahli Pemerintah RI untuk DIM RUU PKS itu.

RUU PKS yang dinilai sejalan dengan semangat pembangunan hukum nasional dan HAM ini lebih berkeadilan dan melindungi korban kekerasan seksual. Selain itu, tidak ada hukuman penyiksaan fisik kepada pelaku.

3. Kebiri hanya menurunkan dorongan seksual untuk sementara dan malah bisa membuat psikologi lebih agresif

Mengapa RUU PKS Lebih Penting daripada PP Kebiri yang Diteken Jokowi?Presiden Joko "Jokowi" Widodo (Dok. Biro Pers Sekretariat Negara)

Kondisi itu berbeda dengan hukuman pada PP Kebiri. PP kebiri sebelumnya ditentang oleh beberapa pihak termasuk Komnas Perempuan. Jika dilihat dari sisi medis, kebiri kimia untuk pelaku kekerasan seksual pun ditentang.

Dokter Umum dan Konsultasi Seksologi, Oka Negara, mengatakan hukuman kebiri berefek negatif sebab penyuntikan zat antitestosteron ini hanya menurunkan dorongan seksual untuk sementara waktu saja.

"Ketika pemberian anti testosteron dihentikan maka kadar hormon testosteron akan meningkat lagi levelnya dan pelaku akan memiliki dorongan seksual kembali. Selain itu, efek negatif tidak hanya terjadi pada fungsi seksual dari reproduksi saja melainkan penurunan kinerja dan metabolisme tubuh yang selama ini memang dibentuk dan dijaga oleh testosteron,’’ jelasnya.

Efek kebiri juga bisa menggerogoti fungsi organ misalnya otak yang kognitif, memori, pengecilan fungsi otot, osteoporosis, mengurangi jumlah sel darah merah, dan memperbesar kesempatan tubuh menumpuk lemak dan kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Di samping itu, menurutnya, pengebirian juga menimbulkan kemungkinan pelaku menjadi lebih agresif. "Ini karena faktor psikologis dan sosial, perasaan negatif, seperti sakit hati, marah, dan dendam sudah terbentuk sejak pelaku merasakan viktimisasi pada dirinya," tutur Senior Team of Youth Sexual and Health Reproductive Information and Counseling Center BKBI Bali itu.

Baca Juga: Tidak Kunjung Disahkan DPR, RUU PKS Bakal Diajukan ke Jokowi

4. IDI menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri

Mengapa RUU PKS Lebih Penting daripada PP Kebiri yang Diteken Jokowi?Ilustrasi tenaga medis (IDN Times/Mia Amalia)

Masalah lain yang juga timbul dari aturan kebiri ini adalah tentang pihak yang akan menjadi eksekutor. Sebab, kebiri adalah bentuk hukuman, bukan pelayanan medis, sehingga dokter sebagai pihak medis menolak melakukannya.

‘’Seandainya, dokter yang akan menjadi eksekutor tentu bertentangan dengan tugas dokter dan tenaga kesehatan. Dokter disumpah untuk membantu menyembuhkan bukan memberikan hukuman apalagi dengan efek negatif seperti itu. Adapun, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun menolak menjadi eksekutor,’’ ujarnya.

5. Kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun

Mengapa RUU PKS Lebih Penting daripada PP Kebiri yang Diteken Jokowi?Ilustrasi Pelecehan (IDN Times/Mardya Shakti)

Saat ini, menurutnya, yang perlu diperjuangkan adalah edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan seksual kepada masyarakat agar mereka paham 'tubuhku milikku bukan milik orang lain'.

"Selain itu, kami juga mendorong agar RUU PKS segera disahkan karena isinya sangat lengkap dari berbagai perspektif, termasuk pelecehan seksual hingga perundungan. Tentu ini harus disahkan karena angka kekerasan seksual juga terus meningkat,’’ tandasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, Diah Indraswari, mengatakan jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun 2019 hingga 2020 jumlah kasus tertinggi kekerasan seksual yang didampingi Yayasan Pulih adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

‘’Sepanjang pandemik pun jumlah kasus KDRT yang kami tangani meningkat dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Maka itu, pencegahan pelecehan seksual cukup mendesak dengan disahkannya RUU PKS daripada pelaksanaan PP Kebiri,’’ katanya.

Baca Juga: Jurnalis Perempuan Daerah Sering Alami Kekerasan Seksual di Redaksi

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya