BEM SI Ultimatum Jokowi Segera Tuntaskan Kisruh TWK KPK
Sejumlah Pegawai KPK (nonaktif) bersama Solidaritas Masyarakat Sipil, melakukan aksi damai di depan Gedung ACLC - KPK, Jakarta, Jumat (17/9/2021) (ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) dan Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) memberikan ultimatum terbuka kepada Presiden Joko 'Jokowi' Widodo melalui akun Instagramnya, @bemsi.
Dalam ultimatum tersebut diungkapkan pemecatan terhadap 56 pegawai KPK karena tidak lolos TWK tersebut tidak adil.
"Mereka dipecat dengan tuduhan anti-Pancasila dari TWK yang cacat. Janggal sekali Pak, bukankah mereka sudah bertahun-tahun mengabdi membela hak rakyat dan negara dengan melakukan perlawanan terhadap para maling negara. Masih kah dianggap anti-Pancasila?" demikian bunyi petikan ultimatum terbuka, 23 September 2021.
Selain itu, BEM SI dan Gasak meminta untuk mengangkat 56 pegawai KPK yang dipecat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
1. Aliansi BEM SI dan Gasak tagih janji Jokowi
Pernyataan Presiden Jokowi tentang Bencana Banjir di Kalimantan Selatan, 15 Januari 2021 (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Koordinator Pusat BEM SI Nofrian Fadil Akbar mengakatan pemberian ultimatum terbuka kepada presiden ini untuk mencari keadilan dan menjaga integritas KPK.
"Dengan ultimatum ini kita mau Jokowi bertindak sesuai yang dijanjikan, dan kita juga ingin integritas KPK tetap terjaga," kata Nofrian pada IDN Times, Jumat (2/9/2021).
Nofrian berharap Presiden Joko Widodo menepati janjinya untuk menguatkan KPK.
"Harapannya ada tindakan dan iktikad baik dari Jokowi untuk nepatin apa yang sudah di janjikan, karena waktu itu dia yang bilang mau menguatkan KPK tapi kok malah dipecat karena TWK," kata Nofrian.
Baca Juga: Skenario Besar di Balik Pemecatan 56 Pegawai KPK dan Isyarat Jokowi
2. BEM SI berharap Firli Bahuri mengundurkan diri
Ketua KPK, Firli Bahuri mengumumkan Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono menjadi tersangka korupsi dan penerimaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2017--2018. (YouTube.com/KPK RI)Selain menagih iktikad baik dari Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, Nofrian juga berharap Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengundurkan diri dari jabatan Ketua KPK, karena dianggap bermasalah dan melanggar etik.
"Harapannya juga Firli mengundurkan diri, karena dia diam saja dan juga pimpinan-pimpinan KPK itu pada bermasalah," kata Nofrian.
3. Apabila tidak dapat respons, Aliansi Mahasiswa akan turun ke jalan
IDN Times/Gregorius Aryodamar PNofrian menegaskan jika Presiden Joko Widodo tidak bertindak, Aliansi BEM bersama dengan masyarakat akan turun kejalan untuk menyuarakan masalah KPK.
"Seperti di ultimatum, 3x24 jam kalau kita tidak dapat respons, Jokowi gak bertindak, kami akan turun ke jalan pada tanggal 27 September," tegas Nofrian.
Selain itu, Nofrian juga menegaskan, apabila rencana untuk turun ke jalan terjadi, mereka akan mengirimkan sekitar seribu sampai dua ribu massa, namun tetap mematuhi protokol kesehatan.
"Kita akan turun sekitar 1.000 sampai 2.000 orang, kita juga tetap menjalankan prokes (protokol kesehatan)," kata Nofrian
Baca Juga: [WANSUS] Novel Baswedan: Saya Telah Berjuang, Koruptor Lebih Berkuasa
Berita Terkini Lainnya
