1. Home
  2. News
  3. Indonesia
  4. Pilkada Jatim, Ubah "Antre Uang" Jadi "Anti Uang"

Pilkada Jatim, Ubah "Antre Uang" Jadi "Anti Uang"

Jangan money politic yaaaaa
Pilkada Jatim, Ubah "Antre Uang" Jadi "Anti Uang" IDN Times/Ardiansyah Fajar
Ardiansyah Fajar
Verified
Ardiansyah Fajar Verified

Surabaya, IDN Times - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim bertekad untuk menjadikan Pilkada Jatim sebagai percontohan di Indonesia. Forum pimpinan daerah pun mendukung proses Pilkada Tahun 2018 yang bebas dari politik uang dan politisasi SARA.

1. Gubernur usulkan "antre uang" jadi "anti uang" melalui IT

Pilkada Jatim, Ubah Antre Uang Jadi Anti UangIDN Times/Ardiansyah Fajar

Gubernur Jatim, Soekarwo mengaku ingin mengubah sikap dari "antre uang" menjadi "anti uang". Antre uang merujuk pada praktik politik uang yang selama ini masih kerap terjadi. Untuk itu, salah satu solusi ke depan adalah proses pemilihan dengan menggunakan teknologi atau IT.

Selain itu, salah satu cara menghindari politik uang adalah perlunya peran masyarakat dalam memberi masukan kepada Bawaslu terkait praktek ini, termasuk melaporkan pelanggaran kampanye yang ada di media sosial.
 
“Proses IT ini membuat orang bisa memilih dari mana saja dan menghindari bertemunya orang dan orang. Multiple choice  ke depan harus ada,” kata Gubernur dua periode ini.
Lanjutkan membaca artikel di bawah

Editor’s picks

 

2. Kampanye SARA akan berakibat fatal bagi paslon

Pilkada Jatim, Ubah Antre Uang Jadi Anti UangIDN Times/Sukma Shakti

Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo juga berpesan kepada setiap Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim 2018 untuk tidak melakukan kampanye memakai isu SARA. Menurutnya, kampanye yang menggunakan isu SARA akan berakibat fatal.

“Hasil penelitian mengungkapkan bahwa siapa yang kampanye pakai SARA malah gak laku dan tidak disenangi oleh masyarakat."
 

3. Bawaslu kedepankan pencegahan, imbau rumah ibadah tak digunakan kampanye

Pilkada Jatim, Ubah Antre Uang Jadi Anti UangIDN Times/Sukma Shakti

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim, Muhammad Amin mengatakan, konsep pengawasan saat ini mengedepankan pencegahan, sehingga dalam setiap proses tahapan pemilu, Bawaslu akan mengirim surat kepada setiap tim paslon.

Hal ini dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kampanye sesuai peraturan yang berlaku. Bawaslu, juga akan terus melakukan pengawasan dan pencegahan termasuk dibantu Kanwil Kemenag Jatim untuk menjaga agar tempat ibadah tidak digunakan sebagai tempat kampanye. “Mari kita kita ciptakan pilkada yang keren tanpa politik uang dan politisasi SARA,” ujarnya.
 
 

Topik:

Berita Terkini Lainnya

FOLLOW US:
© 2024 IDN Media | All Rights Reserved
"The Voice of Millennials and Gen Z"
#DIVERSITYISBEAUTIFUL