Comscore Tracker

Ada Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Lamongan, Kejati Siap Usut!

Dana yang diduga diselewengkan sebesar Rp16,5 miliar!

Surabaya, IDN Times - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim) saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan penyelewengan dana desa pada tahun 2019 di Kabupaten Lamongan. Dari berita yang beredar, jumlah duit yang yang diduga diselewengkan sebesar Rp16,5 miliar.

Hal itu sendiri sudah dibenarkan oleh Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Jatim, Anggara Suryanagara.

1. Penyelidikan masih dilakukan secara tertutup

Ada Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Lamongan, Kejati Siap Usut!Ilustrasi korupsi (IDN Times/Sukma Shakti)

Meski membenarkan adanya penyelidikan dugaan penyelewengan dana desa itu, Anggara tidak mau membeberkan lebih jauh prosesnya. Dia menyampaikan bahwa penyelidikan dilakukan secara tertutup.

"Mohon maaf terkait dengan proses penyelidikan kami tidak bisa berkomentar karena sifatnya tertutup," ujarnya, Senin (3/8/2020).

2. DPMD Jatim dukung penyelidikan dugaan penyelewengan dana desa

Ada Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Lamongan, Kejati Siap Usut!Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jawa Timur Mochammad Yasin saat di ruang kerjanya. IDN Times/Ardiansyah Fajar

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim, Mochammad Yasin justru belum mengetahui informasi tersebut. Pihaknya mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan Kejati Jatim. Karena Pemprov memang bersinergi dengan kejaksaan dan kepolisian untuk pengawasan dana desa.

"Kami belum ada informasi terkait itu. Terkait pengawasan dana desa itu kan memang bersinergi antara pemprov kejaksaan dan kepolisian," katanya.

"Bahkan kalau di pusat Mendagri, Kapolri Kejagung itu melakukan sinergitas untuk pengawasan dana desa," dia melanjutkan.

Baca Juga: KPU Surabaya dan Lamongan Belum 100 Persen Terima Anggaran Pilkada

3. Pemprov Jatim siap fasilitasi penyelidikan

Ada Dugaan Penyelewengan Dana Desa di Lamongan, Kejati Siap Usut!Ilustrasi Koruptor (IDN Times/Mardya Shakti)

Kalau memang ada permasalahan, lanjut Yasin, pihaknya bersedia memfasilitasinya.

"Kemudian karena ketidaktahuan, itu bisa dilakukan pembenahan maka kita lakukan pembinaan," terangnya.

Tapi kalau pelanggaran itu berdampak pada perbuatan melawan hukum dan merugikan keuangan negara, tentunya akan diproses.

"Tapi sebelum ke ranah hukum itu, akan dilakukan pembinaan dulu Aparatur Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP)," dia menegaskan.

Baca Juga: Ada Dua Desa Sangat Tertinggal, Pemprov Cairkan 40 Persen Dana Desa

Topic:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria

Berita Terkini Lainnya