Comscore Tracker

KPK Gelar 2 OTT di Awal 2020, Firli: Itu Memprihatinkan Bukan Gebrakan

Firli menyesalkan masih ada kepala daerah yang terima suap

Surabaya, IDN Times - Usai institusi yang dipimpinnya melakukan dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) di awal tahun 2020, Komjen (Pol) Firli Bahuri justru tak mengaku bangga dengan pencapaian itu. Malah, ia merasa prihatin ketika masih ada kepala daerah yang bersedia menerima suap agar bisa memuluskan proyek pemda. Kepala daerah itu adalah Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah. 

"Tentu menjadi keprihatinan kita bersama di awal 2020," ujarnya saat berbicara di Grand City Surabaya pada Kamis (9/1).

Lalu, apa strategi yang disampaikan oleh Firli untuk mencegah korupsi agar tak lagi terjadi rasuah?

1. Firli menyesalkan masih ada kepala daerah yang bersedia menerima suap

KPK Gelar 2 OTT di Awal 2020, Firli: Itu Memprihatinkan Bukan GebrakanKetua KPK Firli Bahuri saat sambutan di Rakor Kepala Daerah se-Jatim di Grand City Surabaya, Kamis (9/1). IDN Times/Ardiansyah Fajar

Dua OTT yang digelar oleh KPK di awal 2020 menyasar KPU dan Bupati Sidoarjo. Ia menyesalkan para pejabat tersebut mau menerima hadiah atau suap untuk kepentingan pengambilan keputusan.

"Ada penyelenggara negara yang tertangkap tangan (terima suap) sedang melakukan kegiatan salah satu tindak pidana khususnya korupsi, bentuknya adalah menerima hadiah atau menerima sesuatu dari para pihak supaya dia melakukan sesuatu atau telah melakukan sesuatu," kata mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat itu. 

Baca Juga: ICW Desak KPK Ungkap Keterlibatan Oknum PDIP dalam OTT Komisioner KPU

2. Perbuatan korupsi harus dicegah

KPK Gelar 2 OTT di Awal 2020, Firli: Itu Memprihatinkan Bukan GebrakanBupati Sidoarjo, Saiful Ilah usai diperiksa di Mapolda Jatim terkait Operasi Tangkap Tangan KPK

Firli berharap agar ke depannya, upaya penindakan berupa OTT diturunkan. Syaratnya dengan pencegahan dan membekali kepala daerah maupun pejabat agar tidak korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itulah ia bersedia hadir di hadapan kepala daerah, kapolda, kapolres, sekretaris daerah (sekda), camat, lurah dan kades se-Jawa Timur.

"Dan ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka memastikan, seluruh program pemerintahan bisa berjalan, dan tidak terjadi penyimpangan atau suatu tindak korupsi," kata dia lagi. 

3. KPK fokus tiga aspek ranah korupsi

KPK Gelar 2 OTT di Awal 2020, Firli: Itu Memprihatinkan Bukan GebrakanKetua KPK, Firli Bahuri dan Jaksa Agung, Sanitiar (ST) Burhanuddin (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Lebih lanjut, ada tiga fokus yang menjadi sorotan KPK terkait tindak pidana korupsi. Pertama yaitu pada pelayanan publik dan tata niaga. Di sini diakui Firli sangat rawan dan rentan. Ia mencontohkan perizinan usaha, pembukaan lahan, perizinan prinsip hingga penggunaan alih fungsi lahan.

"(Sebaiknya) bupati wali kota tidak main-main perizinan," katanya.

Kedua, mengenai pengelolaan uang negara. Penyelewengan dana atau anggaran di pemerintahan menjadi sorotan utama KPK. Ketiga, yakni penegakan hukum dan reformasi bikrokrasi.

"Tolong pengangkatan, mutasi jabatan dilaksanakan transparan. Diikuti pegawai yang miliki kompetensi," tegas Firli.

4. Ada 14 kepala daerah di Jatim berurusan dengan KPK

KPK Gelar 2 OTT di Awal 2020, Firli: Itu Memprihatinkan Bukan GebrakanMantan Wali Kota Batu, Eddy Rumpoko. ANTARA FOTO/Reno Esnir

Firli mengaku tidak bisa mengatakan apakah kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sudah tergolong banyak atau tidak. Ia hanya bisa memberikan rambu-rambu agar tindak kejahatan itu dicegah. 

Menurut data yang dihimpun sejauh ini ada 14 kepala daerah di Jatim yang tersandung kasus dengan KPK. Delapan di antaranya kepala daerah yang menjabat pada periode kedua.

"Saya tidak bisa mengatakan terbanyak atau tidak, karena wilayah Jatim juga luas, ada 38 kabupaten," kata Firli. 

Baca Juga: Tak Kapok, Ini Deretan Kepala Daerah di Jatim yang Tersandung KPK

Topic:

  • Santi Dewi

Berita Terkini Lainnya