Kemenag Terbitkan Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI, Ini Alasannya
(Massa FPI berunjuk rasa) Ampelsa/ANTARA FOTO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk Front Pembela Islam (FPI). Surat ini dikeluarkan karena FPI sudah memenuhi persyaratan permohonan rekomendasi organisasi masyarakat (ormas) yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2019.
"Seluruh persyaratan yang diatur dalam PMA 14/2019 sudah dipenuhi oleh FPI. Sehingga, kami keluarkan pendaftaran ulang SKT nya," ujar Sekretaris Jendral M Nur Kholis Setiawan dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Kamis (28/11).
Selain itu, rekomendasi dari Kementerian Agama sudah diserahkan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
“Rekomendasi Kemenag sudah diserahkan ke Kemendagri. Adapun penerbitan SKT, itu menjadi kewenangan mutlak Kementerian Dalam Negeri,” kata dia.
1. Persyaratan yang sudah dipenuhi FPI berdasarkan PMA 14/2019
IDN Times/Aldzah Fatimah AdityaKholis mengatakan, persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2019 sudah dipenuhi oleh FPI.
Persyaratan tersebut adalah dokumen pendukung seperti akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
2. Pengeluaran surat rekomendasi bagian dari pelayanan publik
IDN Times/Muhammad IqbalKholis mengatakan pengeluaran surat tersebut juga merupakan bagian dari hal yang harus dilakukan.
Editor’s picks
“Kami keluarkan surat rekomendasi tersebut karena hal itu menjadi bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik yang harus kami lakukan,” kata Kholis.
Baca Juga: Menag Fachrul Razi: Saya Mendorong FPI Diberi Izin Lagi
3. Ormas harus dijalankan sesuai aturan perundang-undangan
IDN Times/Axel Jo HarianjaMenurut dia, organisasi masyarakat yang setia pada Indonesia, memiliki kesamaan hak dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat. Namun, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.
“Jika ada pelanggaran hukum, maka serahkan ke aparat karena kita semua sama di mata hukum, tidak ada beda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
4. Langkah Kemenag selanjutnya
Menteri Agama Fachrul Razi (IDN Times/Uni Lubis)Kholis mengatakan apabila FPI sudah mendapat izin dari Kemendagri, maka Kemenag akan mengikutsertakan FPI dalam membangun NKRI, bersama dengan ormas lainnya.
“Kementerian Agama ke depan akan fokus pada upaya moderasi beragama. Semua ormas akan diajak, tidak terkecuali FPI jika sudah mendapat izin dari Kemendagri, agar bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.
Baca Juga: Menag Dukung FPI, Warganet Serukan #JokowiTakutFPI di Twitter
Berita Terkini Lainnya
