Resesi Global, Jokowi-Ma'ruf Diramal Sulit Capai Pertumbuhan Ekonomi

Jakarta, IDN Times - Joko "Jokowi" Widodo dan Ma'ruf Amin hari ini, Minggu (20/10), resmi dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2019. Pemerintahan Jokowi diprediksi bakal menghadapi perekonomian yang melemah.

Direktur Riset Centre of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah menilai, ada beberapa tantangan besar di bidang ekonomi yang akan dihadapi Kabinet Kerja jilid II Jokowi, di antaranya perlambatan kondisi ekonomi global yang diprediksi bakal mempersulit Jokowi-Ma'ruf mencapai target pertumbuhan ekonomi.

Menurut Piter, pertumbuhan ekonomi yang stagnan di kisaran 5 persen tidak cukup dan akan membawa Indonesia ke persoalan besar, yakni bertambahnya pengangguran, meningkatnya kemiskinan, dan melebarnya jurang ketimpangan.

Bahkan, jika pertumbuhan ekonomi masih stagnan, pada 2030 Indonesia diprediksi bisa terkena bencana demografi. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berada di kisaran 7-8 persen.

"Pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 sampai 8 persen adalah tugas yang sangat tidak mudah, dengan semua kondisi eksternal dan internal yang tidak cukup mendukung," tutur dia.

Sementara, Pengamat Ekonomi INDEF Bhima Yudhitira Adhinegara mengatakan, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak jatuh di bawah 5 persen, yang harus dilakukan Kabinet Kerja jilid II adalah menjaga daya beli masyarakat dengan memperhitungkan kembali dampak pencabutan subsidi energi BBM dan listrik.

Selain itu, kata Bhima, kenaikan tarif seperti iuran BPJS Kesehatan, meningkatkan daya saing produk, serta meningkatkan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam ekspor.

"Tahun depan sinyal resesi global semakin kuat, jadi saya tidak menaruh harapan ekonomi akan tumbuh sampai 5,3 persen," ucap dia.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo sebelumnya menargetkan pertumbuhan ekonomi dalam 5 tahun ke depan tumbuh di kisaran 5,4 hingga 6 persen. Hal itu tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 -2024.

Baca Juga: PR untuk Jokowi: Regulasi Berbelit Bikin Investor Asing Ogah Masuk RI