Ahok soal Reklamasi Ancol: No Comment, Tanya DPRD Saja

2. PDI Perjuangan merasa kecolongan atas terbitnya Keputusan Gubernur

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak (IDN Times/Aryodamar)

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak mengungkapkan, DPRD merasa kecolongan dengan terbitnya Keputusan Gubernur tentang Izin Pelaksanaan Perluasan Kawasan Dunia Fantasi (Dufan) dan Kawasan Rekreasi Taman Impian Ancol Timur.

Sebab, selama rapat dengan DPRD, Gilbert mengungkapkan, PT Pembangunan Jaya Ancol tak pernah membicarakan hal tersebut.

"Makanya kita juga bingung, tiba-tiba itu sudah ada Kepgubnya (Keputusan Gubernur). Itu kan proses lama, dari Februari," kata dia saat dihubungi, Selasa 30 Juni 2020.

Meski sudah ada Keputusan Gubernur, menurut Gilbert, reklamasi tidak bisa langsung dikerjakan. Untuk mengerjakan reklamasi, Peraturan Daerah (Perda) harus dibuat terlebih dahulu.

"Kalau Perdanya belum keluar, tapi mereka mau reklamasi kan gak bisa," ujar dia.

Pada hari yang berbeda, Gilbert mengingatkan Pemprov DKI Jakarta agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan reklamasi di Ancol. Hal tersebut ia ungkapkan kepada wartawan usai rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan PT Jaya Ancol, pada Selasa 7 Juli 2020, batal karena tak dihadiri eksekutif.

"Kok bisa hal sebesar ini berjalan senyap? Dulu kita ingat kasusnya Sanusi karena perdanya gak jelas. Sekarang gak ada perdanya," jelas Gilbert saat ditemui wartawan

3. Gerindra bela Anies soal reklamasi Ancol

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memberikan keterangan pers secara virtual (Dok. Humas Pemprov DKI Jakarta)

Meski banyak yang menolak, namun Wakil Ketua DPD Gerindra Jakarta Syarif, membela Anies soal terbitnya izin reklamasi di kawasan Ancol. Menurutnya, reklamasi Ancol bukan bagian dari 17 pulau reklamasi yang dijanjikan Anies saat kampanye dulu.

"Kalau reklamasi dalam konteks yang diperbincangkan itu kan yang 17 pulau. Itu gagal kan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis 2 Juli 2020.

Menurut Syarif, Anies menerbitkan izin reklamasi Ancol berlatar belakang kerja sama Pemprov DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Fauzi Bowo dengan PT Pembangunan Jaya Ancol pada 2009. Kerja sama itu terkait penampungan hasil urukan sungai di ibu kota.

"Perjanjian kerja sama diteken tahun 2009 antara Fauzi Bowo dan Pembangunan Jaya untuk menampung urukan di timur Ancol. Itu jalan dari 2009, dapat 20 hektare," ujarnya.

4. Reklamasi Ancol diklaim berbeda dengan reklamasi 17 pulau yang dibatalkan Pemprov DKI

Humas DPRD DKI Jakarta

Adapun Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, proyek perluasan atau reklamasi kawasan Ancol berbeda dengan proyek reklamasi 17 pulau yang dibuat pada masa Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, yang kemudian  dibatalkan oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies. Ia menjelaskan, reklamasi Ancol adalah hasil dari pengerukan 5 waduk dan 13 sungai di area Ibu Kota.

"Sudah ada lebih dahulu (reklamasi Ancol), dan terpisah dari reklamasi yang akhirnya dibatalkan," ujarnya ketika memberikan keterangan pers melalui siaran daring di YouTube Pemprov DKI Jakarta pada Jumat (3/7/2020)

Saefullah menegaskan, reklamasi Ancol adalah untuk kepentingan publik yaitu sebagai kawasan rekreasi masyarakat. Pemrov DKI Jakarta mengeluarkan izin perluasan di Kawasan Ancol dengan menampung hasil pengerukan sungai oleh Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI), dan dikenal juga dengan sebutan Proyek Darurat Penanggulangan Banjir Jakarta atau Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP).

"Pengerukan dilaksanakan di lima waduk dan 13 sungai yang ada di DKI Jakarta, sebagai upaya penanggulangan banjir yang perencanaannya telah ditetapkan sejak tahun 2009," tuturnya.

Sementara proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta diketahui untuk kepentingan komersil, dengan dibangunnya sejumlah properti dan kawasan komersial lainnya. Saat itu, Pemprov DKI Jakarta berharap, proyek reklamasi ini dapat memberikan pemasukan atau pendapatan bagi DKI.

Kala masih menjabat sebagai Gubernur DKI, Ahok menekankan bahwa reklamasi hanya melanjutkan amanat Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang terbit di era Presiden Soeharto. Dia juga menilai, reklamasi bertujuan memperluas Pelabuhan Tanjung Priok, memperbesar kapasitas pelabuhan, serta menekan biaya logistik.

Tak hanya itu, investasi para pengembang di proyek reklamasi dapat menyumbang Rp158 triliun untuk Jakarta dalam kurun 10 tahun. Ahok juga mematok kontribusi 15 persen dari tiap pengembang di kawasan reklamasi.

5. Deretan fasilitas yang akan dibangun di lahan reklamasi, dari Masjid Agung hingga Museum Nabi

Foto udara wahana permainan di Dufan, Ancol, Jakarta, Sabtu (20/6/2020) (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Corporate Secretary PT Jaya Ancol (PJA), Agung Praptono mengungkapkan, sesuai dengan visi Ancol untuk menjadi kawasan rekreasi terpadu dan lengkap, maka akan dibuat sejumlah pengembangan di Ancol.

"Seperti penataan area pantai Symphony of the Sea yang progresnya sudah bisa dilihat untuk area stone dan pembangunan Masjid Apung," jelasnya saat dihubungi IDN Times pada Rabu, 1 Juli 2020 siang.

Hal tersebut juga diakui anggota Komisi B DPRD DKI dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Maliasari. Menurut bahan penjelasan yang diterimanya, PT Jaya Ancol akan membangun sejumlah fasilitas selain Museum Nabi, Symphony of the Sea, dan Masjid Apung.

Fasilitas itu antara lain Bird Park, New Resto, dan Pedestrian Bundaran Timur. Pembangunan tersebut ditargetkan rampung 2021.

"Yang sudah terkonfirmasi sebelumnya yang Symphony of the Sea dan pedestrian. Kalau Masjid Apung itu sudah ada, bukan masuk proyek sekarang," jelasnya ketika ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa 8 Juli 2020.

Baca Juga: PAN Dukung Anies Baswedan Bangun Museum Nabi di Lahan Reklamasi Ancol