Ini Kata Para Pengamat tentang Pernyataan 'Propaganda Rusia' Jokowi

2. KPU dinilai terlalu lama memberi waktu kampanye

IDN Times/ Axel Jo Harianja

Arbi juga mengkritik kebijakan KPU yang dinilai terlalu lama dalam memberikan masa kampanye bagi calon anggota legislatif dan pasangan calon presiden. Hal itu menurut Arbi, dimanfaatkan para peserta pemilu untuk melancarkan propaganda-propaganda.

"Jadi ini kan menurut saya kampanye yang panjang. Lalu, KPU maunya calon-calon itu menyampaikan apa dan kepada siapa, nah tentunya yang diinginkan menyampaikan program, itu yang selalu disebut KPU. Tapi kalau program yang maksud sebagai rencana-rencana terinci, ada angka-angka, itu untuk siapa? Apakah orang kebanyakan paham angka-angka itu? Bisakah mereka menghubungkan angka itu dengan kerugian-keuntungan dia memilih calon tertentu? Saya kira gak bisa," katanya.

"Jadi saya kira (rencana-rencana terperinci dan data-data) itu semuanya untuk golongan menengah ke atas. Kalau gitu, yang golongan bawah gak dapat. Bagaimana untuk golongan yang bawah? Ya propaganda," ujarnya menambahkan.

Arbi menilai KPU telah gagal melaksanakan pemilu sesuai muruahnya. Peserta pemilu yang seharusnya menyampaikan informasi yang bersifat mencerahkan, kini justru melakukan propaganda. Arbi beranggapan, KPU mengalami kegagalan. Menurut Arbi kampanye seharusnya bersifat normal, memberikan penerangan, dan penjelasan dari calon kepada masyarakat.

"Fungsi kampanye seperti itu, tapi partai-partai, calon-calon sekarang ini 'menekuk' pemberian informasi itu menjadi propaganda. Dia putar menjadi propaganda," ujar Arbi.

3. Kedua paslon memainkan teknik propaganda

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/foc.

Menurut Arbi, semua peserta pemilu, baik di pemilihan legislatif maupun eksekutif, menggunakan teknik propaganda dalam berkampanye. Arbi menilai, kubu pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Kiai Ma'ruf Amin dan kubu pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sama-sama menggunakan propaganda untuk meraih kemenangan.

"Dilihat secara netral, kedua-duanya calon menggunakan (propaganda). Soal pengulangan-pengulangan (informasi) kan dua-duanya sama, apa saja diputar kembali. Tapi soal isi berbeda," jelas Arbi.

4. Perang propaganda dimulai akibat hoaks

IDN Times/Axel Jo Harianja

Di tempat yang sama, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, berpendapat bahwa perang propaganda pada pilpres dimulai lewat hoaks. Menurutnya, peserta pemilu telah mengadopsi perang propaganda Rusia.

"Suburnya hoaks dan dahsyatnya narasi kebencian yang berbalut politik identitas sejak 2016 menandakan bahwa propaganda ala Rusia telah diadopsi dalam politik elektoral di Indonesia. Ada kelompok yang bernafsu meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," ungkap Boni.

Menurut Boni, teknik yang kemudian dikenal dengan istilah Firehouse of Falsehood digunakan oleh Rusia saat mencaplok Krimea dan serangan Georgia.

Pendekatan Firehouse of Falsehood ini dikatakan Boni merupakan ancaman dalam demokrasi politik. Bahaya tersebut tergambar lewat suburnya penyebaran informasi hoaks dan berkembangnya isu politik identitas.

“Model politik berbasis kebohongan yang diterapkan dalam konteks perang tapi diterapkan pada Pemilu, adalah ancaman serius terhadap ketahanan demokrasi,” tegas Boni. “Untuk itu, kami menghimbau agar model propangada ini segera dihentikan,” ujarnya menambahkan.

5. Jokowi gerah dengan tuduhan dan langsung mengklarifikasi

IDN Times/Axel Jo Harianja

Pengamat Politik dari President University AS, Hikam, menilai bahwa sejatinya Presiden Joko Widodo akhir-akhir ini lebih aktif berbicara untuk menangkis berbagai hoaks dan serangan terhadap pemerintah. Hikam mengatakan, situasi ini bisa menunjukkan bahwa Jokowi gerah dengan tuduhan tersebut dan langsung mengklarifikasinya.

“Namun, bisa juga menjadi peringatan bagi orang di lingkaran Jokowi untuk bersuara, mengklarifikasi berita-berita bohong tersebut. Jadi, jangan biarkan Pak Jokowi membela dirinya sendiri,” ujarnya.

Hikam kemudian membandingkan dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang sering mengeluarkan pernyataan yang kontroversial. Namun, menurut Hikam, Donald Trump mempunyai bumper yang bisa menjaga Trump, yakni Juru Bicara Gedung Putih Kellyanne Elizabeth Conway dan Sarah Sanders.

“Juru Bicara Presiden Jokowi, Johan Budi, belum maksimal. Kemudian, Ali Moctar Ngabalin, dia sebenarnya bagus untuk ofensif, tetapi persoalan dia, posisinya sebagai pegawai KSP. Memang belum ada yang bisa menjadi bumper untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan Jokowi dan mengklarifikasi berbagai tuduhan miring terhadap Jokowi,” tuturnya.

Hikam beranggapan, ada perubahan gaya kampanye Jokowi yang sebelumnya defensif dan sekarang menyerang. Namun, Hikam mengingatkan, jika menggunakan strategi menyerang, maka pertahanan harus kuat ketika diserang balik.

“Kalau ada perubahan strategi kampanye, maka harus siap dengan risikonya karena setiap perubahan strategi, pastinya ada risikonya. Ketika menyerang harus kuat pertahanannya,” jelas Hikam.

6. Propaganda ala Rusia disebut sebagai teknik yang dipakai tim kampanye Prabowo-Sandi

IDN Times/Axel Jo Harianja

Pengamat Keamanan Timur Tengah, Alto Luger, mengatakan bahwa taktik propaganda Firehose of Falsehood cukup bisa diadaptasi dalam kontestasi politik seperti pemilihan Presiden. Ia menilai, DNA dari propaganda ini bisa terlihat dalam kontestasi Pilpres 2019 di Indonesia, dan taktik ini sangat jelas terlihat dipakai oleh tim kampanye 02.
 
Pertama adalah banyaknya kanal atau saluran yang dipergunakan. Di kubu 02, bukan hanya Prabowo saja yang menjadi saluran informasi. Ada Cawapres, ada tokoh-tokoh politik yang mewakili partai pendukung 02, dan ada kanal-kanal non-partai mulai dari pimpinan-pimpinan HTI, FPI, 212, dan beberapa tokoh agama yang bermuara di kubu 02. 

"Kanal-kanal ini secara masif dikembangkan lewat corong-corong media daring dan jejaring sosial, dan juga buletin-buletin serta media cetak yang sengaja diproduksi untuk menjadi corong informasi 02," ujar Alto.

Kedua, masifnya konten-konten setengah benar dan yang benar-benar bohong yang diproduksi atau direproduksi secara terus menerus dan berulang.

"Konten-konten itu antara lain, Jokowi PKI, Jokowi Anti-Islam, Jokowi antek asing, serbuan tenaga kerja asing di Indonesia, harga-harga yang jauh lebih mahal dari negara luar, Ratna Sarumpaet dipukul, 70 juta kertas suara yang sudah tercoblos, selang tranfusi darah, nah itu dipakai berulang kali dan banyak lagi konten yang diproduksi," kata Alto.

Ketiga, ketiadaan rasa malu alias shameless dari tim 02 dalam fabrikasi konten, baik yang setengah benar ataupun yang benar-benar merupakan kebohongan.

"Konten Ratna Sarumpaet dipukul, 70 juta kertas suara yang sudah tercoblos, transfusi darah, adalah konten-konten yang nyata-nyata adalah kebohongan, akan tetapi sama sekali tidak ada maaf atau rasa bersalah dari tim 02 untuk berhenti memproduksi kebohongan," jelas Alto.
 
Alto menambahkan, kasus serbuan tenaga kerja asing adalah contoh disinformasi di mana fakta bahwa memang ada tenaga kerja asing di Indonesia difabrikasi. Alto menilai, para tenaga kerja asing itu seakan-akan menjadi ancaman bagi ketersediaan lapangan kerja bagi orang Indonesia.

7. Jokowi sindir ada timses yang gunakan propaganda ala Rusia

ANTARA FOTO/Setneg-Agus Suparto

Sebelumnya, Jokowi sempat menyebut bahwa ada tim sukses yang memakai konsultan asing dan propaganda ala Rusia di Pilpres 2019. Sindiran Jokowi soal konsultan asing dan propaganda Rusia itu karena gerah dengan berbagai hoaks dan fitnah yang dipicu oleh adanya upaya adu domba ala asing.

Adu domba ala asing itu, kata Jokowi, dilakukan oleh tim pemenangan. Tanpa menjelaskan secara spesifik mengenai tim pemenangan siapa yang dimaksud, Jokowi menyebut tim itu telah menyiapkan propaganda ala Rusia.

"Masalahnya adalah, ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala Rusia. Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoaks, ini yang segera harus diluruskan bapak-ibu sebagai intelektual," ungkap Jokowi di Surabaya.

Mendengar adanya tudingan bahwa kubunya menggunakan konsultan politik asing, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, turut membantah hal itu. Melalui rekaman video di akun Instagram @dahnil_anzar_simanjuntak, Dahnil bertanya kepada Prabowo tentang tudingan Jokowi bahwa dirinya menggunakan konsultan asing. Prabowo pun kemudian memaparkan bantahannya.

"Ya tidak ada, bahwa saya punya banyak teman di mana-mana ada orang Korea, Jepang, Jerman. Saya kan 20 tahun bisnis di luar negeri tapi gak ada konsultan, bayarnya mahal dan mereka gak tau apa-apa soal politik Indonesia," kata Prabowo di akun Instagram Dahnil.

"Kalau bidang yang lain mungkin ada ekonomi, bisnis. Tapi kalau politik gak ada," lanjut Prabowo.

Tak hanya itu, Dahnil pun menyauti bahwa politik yang digunakan di kubu Prabowo adalah politik ala Bojongkoneng, sebuah desa di Bogor, Jawa Barat. "Politik kita pakai ala Bojongkoneng saja ya, pak," ujar Dahnil. "Hahaha, iya Bojongkoneng. Kita belajar dari rakyat saja," imbuh Prabowo.

Baca Juga: Ini Alasan Jokowi Sebut Ada Tim Sukses yang Gunakan Propaganda Rusia