Kasus Dugaan Surat Jalan Palsu, Joko Tjandra Dituntut 2 Tahun Penjara

2. Joko Tjandra bakal ajukan nota pembelaan

Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/11/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Sementara, Kuasa Hukum Joko Tjandra, Krisna Murti mengatakan, pihaknya bakal mengajukan nota pembelaan atas tuntutan jaksa.

"Kami akan sanggah semua dalam nota pembelaan atau pledoi kami," ucapnya.

Krisna menilai, kliennya itu tidak mengetahui bagaimana proses pembuatan surat-surat yang diduga palsu tersebut. Bahkan, Joko disebut tidak menginisiasi pembuatan surat-surat palsu itu.

"Klien kami tidak mengetahui keberadaan surat itu, isinya salah. Lihat saja tidak pernah, mana mungkin tahu isinya," ujar Krisna.

3. Tiga terdakwa didakwa membuat surat jalan palsu

Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra menjalani sidang lanjutan dalam perkara dugaan suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (10/11/2020) (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Joko Tjandra didakwa memalsukan surat jalan palsu. Tak hanya itu, dua terdakwa lainnya yakni Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking juga didakwa dengan hal yang sama.

Dalam perkara ini, Joko Tjandra disangkakan melanggar Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP, Pasal 426 KUHP dan Pasal 221 KUHP. Terpidana kasus korupsi hak tagih (cessie) bank Bali ini, diancam hukuman 5 tahun penjara.

Kemudian, Brigjen Prasetijo disangkakan Pasal 263 Ayat 1 dan 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1e KUHP, Pasal 426 KUHP dan/atau Pasal 221 Ayat 1 dan 2 KUHP. Jenderal bintang satu itu diancam hukuman maksimal 6 tahun penjara.

Sedangkan, Anita Kolopaking, dijerat Pasal 263 Ayat (2) KUHP terkait penggunaan surat palsu dan Pasal 223 KUHP tentang upaya membantu kaburnya tahanan. Anita terancam hukuman penjara paling lama enam tahun.

4. Awal mula terjadinya kasus Joko Tjandra

Terpidana kasus cessie Bank Bali Joko Tjandra selaku terdakwa perkara suap kepada jaksa dan perwira tinggi Polri serta pemufakatan jahat bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (19/11/2020) (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Seperti diberitakan sebelumnya, terpidana kasus hak tagih (cessie) bank Bali ini meminta bantuan pengacaranya bernama Anita Kolopaking untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan. Hal ini sebagai bentuk upaya hukum melawan putusan Mahkamah Agung (MA) pada 2009.

Namun, PK Joko Tjandra pada Mei 2020 ditolak lantaran ia tak pernah hadir dalam sidang tersebut. Karena ditolak, Joko meminta Anita mengatur segala urusannya, termasuk kedatangannya ke Indonesia. Joko yang saat itu masih berstatus buron, datang ke Indonesia melalui Pontianak, Kalimantan Barat.

Tak hanya dibantu Anita, pengurusan kedatangan Joko juga dibantu eks Kepala Biro Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Anita kala itu meminta agar Prasetijo menyiapkan polisi untuk menemani Joko setibanya di Pontianak.

Polisi itu diminta membantu Joko mencari rumah sakit guna kelengkapan dokumen berupa surat rapid test bebas COVID-19, surat jalan dan surat keterangan sehat. Namun, Prasetijo justru menawarkan diri mengurus pembuatan surat-surat yang diduga diterbitkan secara palsu itu.

Baca Juga: Nama Kabareskrim Muncul di Kasus Joko Tjandra, Ini Kata Polri