Kawal Rencana Vaksin Mandiri, Ketua KPK: Setiap Rupiah Untuk Rakyat

Kemenkes masih mengkaji rencana vaksin mandiri

Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hari ini menerima kedatangan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. Dalam pertemuan itu mereka membahas anggaran penanganan COVID-19, khususnya rencana vaksin mandiri.

"Di mana dalam ketentuan Perpres Nomor 99 Tahun 2020, dijelaskan bahwa vaksin itu ada dua. Vaksin pemerintah, kedua vaksin mandiri. Sesuai dengan amanat Perpres, maka vaksin mandiri ini dilaksanakan oleh BUMN. Tentu kita akan bahas bagaimana pelaksanaan vaksin dan vaksinasi itu sendiri," kata Firli seperti disiarkan di akun YouTube KPK, Kamis (11/2/2021).

Baca Juga: Vaksinasi COVID-19, Ini Saran KPK Kepada Kemenkes

1. KPK ingin setiap rupiah yang digunakan untuk kepentingan rakyat

Kawal Rencana Vaksin Mandiri, Ketua KPK: Setiap Rupiah Untuk RakyatKetua KPK Firli Bahuri (Dok. Humas KPK)

Firli mengatakan, KPK bakal memonitor proses vaksin mandiri tersebut. Mulai dari sumbernya, pengadaannya, pengaturannya, sampai dengan distribusi.

"Sehingga kita lakukan pengawalan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk kepentingan rakyat. Setiap rupiah itu harus kita pertangungjawabkan. Inilah tugas KPK dalam rangka melakukan pencegahan tindakan korupsi,'' ucapnya.

2. KPK minta Permenkes vaksin mandiri segera dibuat

Kawal Rencana Vaksin Mandiri, Ketua KPK: Setiap Rupiah Untuk RakyatKetua KPK Firli Bahuri (kiri) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai melakukan audiensi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/2/2021) (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Firli menambahkan, ada dua tugas yang harus dilakukan pemerintah khususnya Kemenkes. Pertama, menyiapkan vaksin mandiri itu sendiri. Kedua, membuat regulasi atau jabaran dari Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemik COVID-19.

"Dan juga Permenkes Nomor 28 Tahun 2020 tentang vaksin pemerintah. Kita juga harus buat Permenkes terkait dengan vaksin mandiri," kata Firli.

3. Rencana vaksin mandiri belum difinalisasi

Kawal Rencana Vaksin Mandiri, Ketua KPK: Setiap Rupiah Untuk RakyatMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (Dok. Humas KPK)

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Kemenkes sedari awal membuka dialog dengan KPK untuk mendapatkan pendampingan. Di tambah lagi, KPK juga sebagai lembaga yang berperan mencegah korupsi.

"Jangan sampai teman-teman di kementerian lembaga yang memang mendapatkan tanggung jawab besar dan anggarannya besar, ini jalan ke depannya jangan salah. Pak Ketua (KPK) bilang jangan sampai kita membiarkan mereka masuk jurang," ujarnya.

Terkait vaksin mandiri, rencana itu kata Budi, belum difinalisasi. Hal ini karena pemerintah masih menunggu proses vaksinasi tenaga kesehatan, lansia, hingga masyarakat umum.

"Opsi ini baru akan kita kaji. Diskusinya sudah ada, mudah-mudahan dalam waktu dekat kalau kita bisa mendapatkan persetujuan KPC PEN, kita bisa kemudian meluncurkan program ini," tuturnya.

Baca Juga: Beda dengan Jokowi, Moeldoko: Vaksinasi untuk Warga Dimulai April 

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya