Comscore Tracker

KPK Tetapkan Lagi Satu Tersangka Terkait Kasus Pengadaan Citra Satelit

Total ada tiga tersangka terkait kasus ini

Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan satu tersangka terkait kasus pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) pada Badan Informasi dan Geospasial (BIG), yang bekerja sama dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) pada 2015.

Sebelumnya, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2014-2016 Priyadi Kardono dan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) LAPAN tahun 2013-2015 Muchamad Muchlis.

"KPK telah menyelesaikan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi dan data hingga terpenuhinya bukti permulaan yang cukup. Selanjutnya KPK meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan sejak September 2020 dan menetapkan LRS (Lissa Rukmi Utari) sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata seperti dilansir dari akun YouTube KPK, Senin (25/1/2021).

1. Begini keterlibatan Lissa dalam kasus pengadaan satelit

KPK Tetapkan Lagi Satu Tersangka Terkait Kasus Pengadaan Citra SatelitMantan Kepala Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (Kapusfatekgan) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Muchamad Muchlis (tengah) dan Mantan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Priyadi Kardono (kanan) mengenakan baju tahanan usai diperiksa di gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1/2021) (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Alexander menjelaskan, pada 2016, BIG bekerja sama dengan LAPAN untuk pengadaan CSRT dengan anggaran pengadaan mencapai Rp187 miliar. Sebelum proyek dimulai, Lissa yang merupakan Komisaris Utama PT Ametis Indogeo Prakarsa (AIP) diundang oleh Priyadi dan Muchlis untuk membahas persiapan pengadaan CSRT.

"Pembahasan awal tentang pengadaan CSRT tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui beberapa pertemuan. Di antaranya dengan bersepakat merekayasa penyusunan berbagai dokumen KAK (Kerangka Acuan Kerja) sebagai dasar pelaksanaan CSRT, dengan mengunci spesifikasi dari peralatan CSRT tersebut," jelas Alexander.

Baca Juga: KPK Usut Dugaan Pengadaan Satelit di Badan Informasi Geospasial

2. Harga barang untuk pengadaan satelit di-mark up

KPK Tetapkan Lagi Satu Tersangka Terkait Kasus Pengadaan Citra SatelitKonpers kasus korupsi pengadaan satelit (Dok. Humas KPK)

Pria yang akrab disapa Alex ini melanjutkan, Lissa diduga menerima penuh pembayaran pengadaan CSRT tersebut. Caranya dengan aktif menagih pembayaran, tanpa dilengkapi berbagai dokumen sebagai persyaratan penagihan.

"Dan barang-barang yang disuplai harganya pun telah dimark up sedemikian rupa dan tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana yang ditentukan. Dalam proyek ini, diduga telah terjadi kerugian keuangan negara setidak-tidaknya sekitar sejumlah Rp179,1 miliar," ungkap Alex.

3. Lissa ditahan di rutan Polres Metro Jakarta Selatan

KPK Tetapkan Lagi Satu Tersangka Terkait Kasus Pengadaan Citra SatelitKonpers kasus korupsi pengadaan satelit (Dok. Humas KPK)

Atas perbuatannya, Lissa dikenakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Alex menuturkan, setelah memeriksa 46 orang saksi, guna kepentingan penyidikan, Lissa ditahan selama 20 hari sejak 25 Januari 2021 hingga 13 Februari 2021 di Rutan Polres Metro Jakarta Selatan.

"Sebagai pemenuhan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Rutan KPK, maka sebelumnya tersangka dilakukan isolasi mandiri di Rutan KPK Gedung Merah Putih," tuturnya.

Alex menambahkan, pengadaan citra satelit sangat penting untuk tata ruang dan lingkungan di Indonesia. Foto citra satelit resolusi tinggi, kata dia, bisa menjadi dasar untuk penerbitan izin dan penegakan hukum jika ada pelanggaran tata ruang wilayah.

"Salah satu dampak pelanggaran tata ruang wilayah adalah bencana alam seperti yang saat ini terjadi di mana-mana. Lahan yang seharusnya menjadi tangkapan air, malah rusak akibat pertambangan dan permukiman," ujar dia.

"Foto citra satelit yang beresolusi tinggi bisa digunakan sebagai dasar perencanaan tata ruang wilayah, termasuk pertambangan dan permukiman bisa lebih mempertimbangkan kondisi lingkungan. Sehingga, meminimalisir bencana alam," kata Alex lagi.

Baca Juga: KPK: Korupsi Pengadaan Citra Satelit Rugikan Negara Rp179,1 Miliar

Topic:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya