Comscore Tracker

KPU Laporkan Kasus Peretasan 2,3 Juta Data Pemilih ke Polri

#NormalBaru dan #HidupBersamaCorona

Jakarta, IDN Times - Jutaan data kependudukan warga Indonesia (WNI) di laman situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas dan dibagikan melalui forum komunitas peretas. Hal ini menimbulkan kritik keamanan dan kerahasiaan data KPU.

Terkait hal itu, Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan, pihaknya meminta Polri mengusut tuntas kasus tersebut.

"Laporan sedang berjalan sesuai protokol COVID-19 di Bareskrim. Saat ini, sedang proses koordinasi KPU dan Cyber Crime Mabes Polri. Rilisnya besok disampaikan," kata Viryan saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (28/5).

1. Dukcapil: Kebocoran data bukan dari kami

KPU Laporkan Kasus Peretasan 2,3 Juta Data Pemilih ke PolriANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan, KPU seharusnya tidak perlu menampilkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

”NIK dan nomor KK tidak perlu ditampakkan, agar tidak disalahgunakan untuk pendaftaran kartu prabayar dan untuk membuat KTP elektronik palsu,” kata Zudan saat dihubungi, Sabtu (23/5).

Zudan memastikan, tidak ada kebocoran data kependudukan dari server Dukcapil. Ia juga mengatakan, Dukcapil sudah melakukan pengecekan data center, log dan traffic pada server data kependudukan.

“Alhamdulillah semua tidak ada masalah,” ujar dia.

Baca Juga: 2,4 Juta Data WNI di KPU Diretas, Dukcapil: Kebocoran Bukan dari Kami

2. KPU disarankan mengubah data NIK dan KK dengan tanda bintang

KPU Laporkan Kasus Peretasan 2,3 Juta Data Pemilih ke PolriGedung KPU RI (IDN Times/Denisa Tristianty)

Zudan menjelaskan, tugas utama Dukcapil Kemendagri dalam pemilu dan pilkada adalah memberikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) kepada KPU. Sejak penyerahan DP4, Dukcapil Kemdagri meminta KPU berkomitmen mengelola data dengan menjaga kerahasiaan data pribadi.

“Itulah mengapa Dukcapil Kemendagri setelah Pemilu 2014 meminta kepada KPU, agar NIK dan no KK diganti dengan tanda bintang,” ujar dia.

Pada Kamis (21/5) lalu, ada peretas mengklaim telah membobol 2,3 juta data WNI dari KPU. Berita itu datang dari akun @underthebreach yang sebelumnya mengabarkan kebocoran data ecommerce Tokopedia pada awal bulan ini.

“Aktor membocorkan informasi 2.300.000 warga Indonesia. Data itu termasuk nama, alamat, nomor ID, tanggal lahir, dan lainnya,” cuit @underthebreach.

3. Menkominfo dan BSSN melakukan penyelidikan

KPU Laporkan Kasus Peretasan 2,3 Juta Data Pemilih ke PolriMenkominfo Johnny G Plate (ANTARA News/Wahyu Putro A)

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSNN) untuk menangani dugaan kebocoran data pemilih di KPU.

"Saya sudah berbicara dengan Ketua KPU RI mas Arief Budiman dan akan ditindaklanjuti koordinasi antara KPU, Kominfo dan BSSN untuk melalukan penyelidikan teknis, untuk menjaga perlindungan data, khususnya data pribadi," ujar Johnny dilansir Antara.

Sekjen Partai NasDem itu mengatakan, dalam melaksanakan UU Pemilihan Umum, pemerintah berkewajiban menyerahkan perkiraan data penduduk yang memenuhi syarat sebagai pemilih kepada KPU.

Oleh karena itu, Johnny mengingatkan, mekanisme pengiriman, pengolahan, penyimpanan, dan pengungkapan data calon pemilih perlu diperhatikan keamanannya.

Baca Juga: Situs KPU Diretas, 2,3 Juta Data Pribadi Warga Indonesia Dicuri

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya