Lewat Sekolah, BKKBN Ajak Generasi Muda Siaga Kependudukan
IDN Times/Axel Jo Harianja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Malang, IDN Times - Indonesia kini memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah hasil dari upaya menurunkan angka Total Fertility Rate (TFR) melalui program keluarga berencana (KB).
Bonus demografi ialah ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki proporsi lebih dari 50 persen, dibandingkan dengan kelompok usia nonproduktif (0-14 tahun dan > 65 tahun).
Dalam keterangan yang diterima IDN Times, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan generasi yang berkualitas harus disiapkan pada era saat ini. Hal itu dia ungkapkan, dalam acara peresmian SMA Negeri 1 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur sebagai Sekolah Siaga Kependudukan, Rabu (17/7).
"Agar tenaga kerja yang melimpah pada saat ini mampu membawa berkah bukan malah menjadi bencana. Apalagi realitanya saat ini masih banyak persoalan kependudukan yang dihadapi Indonesia," ungkapnya.
"Jika dimanfaatkan dengan optimal, bonus demografi dapat memacu pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan kesejahteraan bangsa," sambungnya.
Baca Juga: BKKBN: Film Dua Garis Biru Membantu Sosialisasikan Pendidikan Seks
1. Sekolah Siaga Kependudukan jadi salah satu cara menghindari permasalahan kependudukan
IDN Times/Axel Jo HarianjaHasto menjelaskan, BKKBN memiliki amanah untuk memberikan literasi tentang kependudukan. Hal itu bertujuan, agar masyarakat sadar akan pentingnya manfaat yang harus disiapkan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan serta menghindar dari dampak kependudukan. Salah satu upayanya, melalui Sekolah Siaga Kependudukan.
2. Sasaran pendidikan kependudukan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal
IDN Times/Axel Jo HarianjaMantan Bupati Kulon Progo itu menuturkan, sasaran pendidikan kependudukan adalah melalui jalur pendidikan formal, yaitu dari tingkat Sekolah Dasar (SD), hingga Perguruan Tinggi. Sementara untuk jalur nonformal, yaitu melalui Diklat Berjenjang seperti Diklat ASN dan Kepramukaan. Untuk jalur pendidikan Informal, bisa melalui keluarga atau kelompok kegiatan masyarakat.
"Melalui pengetahuan, diharapkan dapat merubah sikap dan perilaku setiap orang dan keluarga untuk sadar kependudukan yaitu membentuk keluarga kecil berkualitas, menyiapkan generasi penerus, menyiapkan hari tua, memperhatikan lingkungan dan daya dukung alam untuk kehidupan," tuturnya.
Editor’s picks
3. Peresmian Sekolah Siaga Kependudukan jadi rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia
IDN Times/Axel Jo HarianjaKegiatan peresmian Sekolah Siaga Kependudukan di SMA 1 Kepanjen Kabupaten Malang menjadi salah satu rangkaian peringatan Hari Kependudukan Dunia. Selain meresmikan Sekolah Siaga Kependudukan, Kepala BKKBN turut menyerahkan Modul Materi Kependudukan yang diterima secara langsung oleh Kepala SMA Negeri 1 Kepanjen, Sugeng.
Selain Hasto Wardoyo, acara itu turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Didik Budi Muljono, UNFPA Rep Najib Assifi, Deputi Bid. KBKR BKKBN Dwi Listyawardani, Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Yenrizal. Serta, siswa siswi SMA dari Kabupaten Malang dan Penyuluh KB Malang.
Baca Juga: BKKBN: Angka Pernikahan Dini di Indonesia Masih Tinggi
4. Ada beberapa kebijakan dan strategi pendidikan pendudukan
IDN Times/Axel Jo HarianjaUntuk diketahui, kebijakan dan strategi pendidikan kependudukan di setiap jalur pendidikan berbeda-beda. Untuk jalur pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan kependudukan di sekolah bisa melalui pendekatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK).
SSK itu berarti, sekolah dapat mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, serta pembangunan keluarga ke dalam beberapa mata pelajaran atau muatan lokal khusus kependudukan.
Di samping itu juga, penerapan pendidikan kependudukan dapat melalui berbagai kegiatan kesiswaan seperti kegiatan ekstrakurikuler, Gerakan Literasi Sekolah (GLS). SSK ini juga didukung dengan perpustakaan kependudukan atau yang disebut dengan Pojok Kependudukan.
Untuk perguruan tinggi, penyelenggaraan pendidikan kependudukan bisa melalui pendekatan kegiatan perkuliahan, integrasi mata kuliah terkait, dan kuliah umum. Sedangkan dari segi kegiatan kemahasiswaan, bisa melalui KKN/PKL (tematik kependudukan), perkumpulan unit kegiatan mahasiswa dengan membentuk forum peduli kependudukan dan melalui pendidikan nonformal dan informal.
"Semoga melalui peresmian ini dapat memberikan dampak positif bagi siswa, terutama bagi generasi muda tentang pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program KKBPK, dan SMAN 1 Kepanjen dapat menjadi contoh dan rintisan bagi sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur," tutupnya.
Baca Juga: Disdukcapil Percepat Layanan Administrasi Kependudukan, Caranya?
Berita Terkini Lainnya
