Menteri LHK: Ada Perusahaan Malaysia dan Singapura Terlibat Karhutla
IDN Times/Axel Jo Harianja
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar, mengatakan bahwa setidaknya ada lima perusahaan asing yang terlibat dalam terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Sumatra dan Kalimantan.
Hal itu ia ungkapkan dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) terkait karhutla di Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (13/9).
"Di Kalimantan Barat (Kalbar) itu ada empat perusahaan dari Singapura dan Malaysia. Kemudian di Riau satu disegel dari Malaysia," kata Siti.
1. Ini lima perusahaan asing tersebut
ANTARA FOTO/Rony MuharrmanSiti kemudian menerangkan kelima perusahaan asing itu. Yang pertama, Perusahaan asal Malaysia bernama PT Adei Plantation and Industri (KLK Grup). Perusahaan itu berada di Riau, Sumatra.
Sedangkan di Kalimantan Barat, ada dua perusahaan asal Malaysia yakni PT Sukses Karya Sawit dan PT Rafi Kamajaya Abadi, serta dua perusahaan yakni PT Hutan Ketapang Industri dan PT Setia Agro Mandiri dari Singapura. Kelima perusahaan asing itu kini sudah disegel oleh pemerintah Indonesia.
Disclaimer: Sebelumnya kami menuliskan PT Sukses Karya Hutani di dalam berita ini yang mana sudah kami koreksi menjadi PT Sukses Karya Sawit, karena PT Sukses Karya Hutani tidak terlibat pembakaran hutan dan tidak beroperasi di Kalimantan Barat.
Baca Juga: Komitmen Pengendalian Karhutla KLHK Diganjar Penghargaan dari GFMC
2. 103 perusahaan telah diberi sanksi karena terkait karhutla
Editor’s picks
(Ilustrasi Karhutla) ANTARA FOTO/Mushaful ImamSiti melanjutkan, sekitar 103 perusahaan di Kalimantan Barat yang terlibat dalam peristiwa karhutla, telah diberikan sanksi. Kemudian, ada 52 perusahaan yang saat ini masih disidik Kepolisian Daerah (Polda) setempat. Dari pihak Kementerian LHK, Siti mengatakan sudah menyegel sekitar 29 perusahaan sejak akhir bulan Agustus.
"Ini masih berlangsung juga, itu sudah 29 disegel, empat disidik, diproses hukum," kata Siti.
3. Pemerintah tegaskan akan copot jabatan pihak-pihak yang lalai mengatasi karhutla
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ADi tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) TNI Wiranto mengatakan bahwa pemerintah akan mencopot jabatan-jabatan pihak tertentu yang gagal mengatasi kasus karhutla.
"Presiden kan memerintahkan, pada saat nanti penanggulangan hutan dan lahan ini gagal di suatu tempat, maka Kapolda, Pangdam, dicopot atau diganti. Tetapi Gubernur, Wali Kota, Bupati, tidak bisa karena bukan kewenangan Presiden,'' kata Wiranto.
Ia juga menjelaskan, Kapolda setempat dipastikan siap menerima keputusan tersebut.
"'Pak kami siap untuk mendapatkan punishment, pencopotan. Tapi, kalau kami berhasil tolong berikan reward'," ujar Wiranto mencontohkan.
Baca Juga: Wiranto Sebut Ada Modus Baru dalam Fenomena Kebakaran Hutan dan Lahan
Berita Terkini Lainnya
