Comscore Tracker

Pimpinan Disebut Dapat Anggaran Mobil Dinas Rp1 M, Ini Penjelasan KPK

Rincian anggaran mobil dinas tersebut belum final

Jakarta, IDN Times - Pimpinan KPK disebut bakal mendapat anggaran pengadaan mobil dinas pada tahun 2021 mendatang. Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri mengatakan, hingga saat ini memang pihaknya tidak memiliki mobil dinas, baik itu untuk pimpinan maupun pejabat struktural KPK.

"Dalam anggaran KPK 2021, informasi yang kami terima benar telah ada persetujuan DPR terkait anggaran pengadaan mobil dinas jabatan untuk pimpinan, Dewas dan pejabat struktural di lingkungan KPK," kata Ali saat dikonfirmasi, Kamis (15/10/2020).

1. Rincian anggaran mobil dinas belum final

Pimpinan Disebut Dapat Anggaran Mobil Dinas Rp1 M, Ini Penjelasan KPKJubir KPK, Ali Fikri (IDN Times/Santi Dewi)

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Ketua KPK dianggarkan Rp1,45 miliar untuk mobil dinas tersebut. Sementara, 4 pimpinan lainnya masing-masing Rp1 miliar. Selain itu, 5 anggota Dewas KPK masing-masing dianggarkan Rp702 juta.

"Mengenai besaran rincian anggaran untuk hal tersebut saat ini belum final dan masih dalam proses pembahasan dan penelaahan bersama Kementerian Keuangan (Ditjen Anggaran) dan Bappenas, terutama terkait detail rincian pagu anggaran untuk masing-masing unit mobil dinas jabatan tersebut," jelas Ali.

Ali menambahkan, mengenai jumlah unit nantinya akan mengacu kepada Peraturan Komisi mengenai Organisasi dan Tata Kerja (Perkom Ortaka), yang masih dalam harmonisasi di Kemenkumham.

"Sedangkan besaran harga tentu akan mengacu pada standar biaya sebagaimana peraturan menteri keuangan dan e-katalog LKPP," ucapnya.

Baca Juga: Ada 288 Pegawai KPK yang Resign Sejak 2008 hingga 1 Oktober 2020

2. Saut Situmorang sebut mobil dinas gak ada kaitannya dengan kinerja pimpinan

Pimpinan Disebut Dapat Anggaran Mobil Dinas Rp1 M, Ini Penjelasan KPK(Saut Situmorang dan Laode M. Syarif memberikan keterangan pers di KPK) IDN Times/Santi Dewi

Dikonfirmasi terpisah, Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyoroti adanya anggaran pengadaan mobil dinas tersebut. Menurutnya, pengadaan mobil dinas itu tidak ada kaitannya langsung dengan kinerja pimpinan KPK.

"Gak ada kaitan langsung langsung dengan kinerja pimpinan misalnya OTT (Operasi Tangkap Tangan) dan kinerja lain. Saya naik (mobil) Innova 4 tahun aman-aman aja tuh," katanya.

Ia mengungkapkan, selama masa kepimpinan KPK jilid IV atau saat dirinya menjabat, tidak pernah ada pembahasan mengenai mobil dinas.

"Masalah mobil tidak urgent. Biar negara tidak perlu pusing ngurusi mobil, cukup saja uang transport lalu gunakan itu untuk kredit mobil dan pemeliharaannya," ungkapnya.

"Jadi, (pimpinan) jilid 4 hanya minta gaji pegawai yang dinaikkan. Awalnya cuma gaji pimpinan, normatifnya harus dinaikan dulu sebagai dasar. Jadi, tidak ada isu sistem transportation saat itu," sambungnya.

3. ICW nilai pimpinan KPK serakah

Pimpinan Disebut Dapat Anggaran Mobil Dinas Rp1 M, Ini Penjelasan KPKPeneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana (ANTARA News/Fathur Rochman)

Sementara itu, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengatakan, pada dasarnya KPK dilahirkan dengan semangat pemberantasan korupsi. Namun seiring berjalannya waktu, nilai itu semakin pudar.

"Terutama di era kepemimpinan Firli Bahuri. ICW mencatat setidaknya terdapat dua momen yang menunjukkan keserakahan dari Pimpinan KPK. Pertama, saat tetap melanjutkan pembahasan kenaikan gaji pimpinan KPK. Kedua, ketika mengusulkan anggaran untuk membeli mobil dinas seharga Rp1 miliar," kata Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik hedonisme semacam ini tidak lagi mengagetkan. Sebab, Firli Bahuri telah menunjukkan hal serupa saat menggunakan moda transportasi mewah helikopter beberapa waktu lalu.

Sebagai pimpinan lembaga anti-korupsi, Firli kata Kurnia, semestinya memahami Indonesia sedang dilanda wabah COVID-19 yang telah memporak-porandakan ekonomi masyarakat.

"Sehingga, tidak etis jika malah meminta anggaran untuk pembelian mobil dinas seharga miliaran tersebut," tutur dia.

"Di luar dari itu, sampai saat ini tidak ada prestasi mencolok yang diperlihatkan oleh KPK, baik pimpinan mau pun Dewan Pengawas itu sendiri. Harusnya, penambahan fasilitas dapat diikuti dengan performa kerja yang maksimal," kata dia lagi.

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani juga telah membenarkan pihaknya menyetujui anggaran pengadaan mobil dinas di lingkungan KPK.

"Soal anggaran pengadaan mobil di KPK, Komisi III hanya menyetujui jumlah dan peruntukan besarnya saja karena memang DPR tidak boleh masuk dalam pembahasan satuan tiga dari mata anggaran K/L. Karena itu yang kami setujui adalah kebutuhan anggaran pengadaan mobil KPK secara keseluruhan bukan alokasi mobilnya untuk siapa, harganya masing-masing berapa, dan jenis atau mereknya apa," kata Arsul seperti dikutip dari ANTARA.

Baca Juga: Revisi UU KPK Jadi Salah Satu Alasan Febri Diansyah Mundur dari KPK

Topic:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria

Berita Terkini Lainnya