Polisi Sebut Wilayah Konflik Pemilu Bergeser ke Jakarta

Wilayah Jakarta masih tergolong cukup rawan

Jakarta, IDN Times ‐ Kepala Biro Penerangan Masyatakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, mengatakan bahwa ada pergeseran wilayah rawan konflik saat proses Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

"Dulu ada Polda Papua yang dominan, khususnya di kabupaten atau kota, sekarang sudah bergeser potensi kerawanan Pemilu pada masa kampanye terbuka," kata Dedi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selatan, Jumat (29/3).

1. Wilayah rawan konflik Pemilu bergeser ke Jakarta

Polisi Sebut Wilayah Konflik Pemilu Bergeser ke JakartaKaropenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo (IDN Times/Fitang)

Dedi menjelaskan, setiap tahapan Pemilu, pihaknya selalu melakukan pendataan serta pemetaan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap memiliki kerawanan Pemilu. Polisi menyebut, wilayah rawan konflik saat Pemilu itu kini berpindah ke ibu kota.

"Kalau yang kemarin Jakarta hampir gak ada, sekarang didominasi justru di wilayah Jakarta kerawanan itu," ucap Dedi.

Dedi kemudian memaparkan, di masa kampanye terbuka ini ada beberapa provinsi yang tergolong rawan konflik di antaranya adalah Maluku Utara, Papua, Aceh, NTB, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Papua Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara.

Selain itu, pergeseran daerah rawan juga terjadi di tingkat kabupaten atau kota. Dedi mengungkapkan daerah di Papua sebelumnya mendominasi 10 besar kabupaten atau kota yang tergolong rawan, kini telah mengalami pergeseran.

"Di masa kampanye terbuka saat ini, kabupaten atau kota yang tergolong rawan antara lain Tangerang Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Pigi (Sulteng), Banggai (Sulteng), Donggala (Sulteng), Mentawai (Sumbar), Tanah Datar (Sumbar), serta Jogja," ungkapnya.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2019, Ini 9 Catatan Penting Mendagri

2. Ada tujuh faktor yang menyebabkan sebuah daerah dikategorikan rawan konflik Pemilu

Polisi Sebut Wilayah Konflik Pemilu Bergeser ke JakartaKaropenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol. Dedi Prasetyo (IDN Times/Axel Jo Harianja)

Dedi menyebutkan, setidaknya ada tujuh faktor yang menyebabkan sebuah daerah dapat dikategorikan rawan konflik Pemilu. "Faktor penyelenggara, faktor kontestasi capres, faktor kontestasi caleg, faktor pendukung, potensi gangguan kamtibmas, ambang gangguan, serta faktor gangguan nyata," ucap Dedi.

3. Wilayah Jakarta masih tergolong 'cukup' rawan

Polisi Sebut Wilayah Konflik Pemilu Bergeser ke JakartaIDN Times/Musthofa Aldo

Untuk wilayah Jakarta, lanjut Dedi, sampai saat ini , belum masuk kategori rawan konflik. Menurutnya, Jakarta masih tergolong 'cukup' rawan. Meski begitu, polisi akan tetap menyiapkan langkah-langkah untuk mencegah adanya potensi kerawanan konflik itu.

"Khususnya dari Jakarta, tentu akan mempersiapkan langkah strategis juga segala potensi," katanya.

4. Potensi kerawanan konflik akan terus berubah hingga hari pemungutan suara

Polisi Sebut Wilayah Konflik Pemilu Bergeser ke JakartaIDN Times/Reza Iqbal

Dedi menambahkan, potensi kerawanan konflik itu akan terus berubah. Hal ini kata Dedi tergantung dinamika yang terjadi di lapangan sampai pelaksanaan pemungutan suara pada 17 April mendatang. "Nanti jelang masa tenang dan hari H akan didata kembali, itu untuk menentukan dislokasi pasukan, jumlah kekuatan yang dibutuhkan tiap Polda," katanya.

Baca Juga: KPK Imbau Masyarakat Tidak Minta Uang kepada Caleg Saat Pemilu

Topik:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria

Berita Terkini Lainnya