Polisi Siapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Mahkamah Konstitusi

2. Polisi siapkan 8 kompi personel gabungan di sekitar MK

IDN Times/Axel Jo Harianja

Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metro Jaya, Irjen Pol. Gatot Eddy Pramono, sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan beberapa kompi untuk memberikan pengamanan di sekitar lokasi Gedung MK.

"Persiapan untuk pengamanan MK kita akan tambah beberapa kompi," kata Kapolda setelah usai menjalankan Salat Jumat, di Polda Metro Jaya, Jumat (25/5).

Dikonfirmasi terpisah, Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol. Harry Kurniawan, mengatakan setidaknya ada 8 Kompi personel gabungan dari TNI-Polri yang disiagakan di sekitar Gedung MK.

“Saat ini yang ada di kantor MK terdapat personel gabungan TNI/Polri ada 8 kompi (800),” kata Harry saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat(24/5).

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sebanyak 58 ribu personel gabungan TNI/Polri dikerahkan untuk mengamankan beberapa titik di wilayah Jakarta, diantaranya Bawaslu, KPU, Istana Negara, Gedung DPR/MPR, dan MK.

"MK sudah menjadi fokus pengamanan saat ini," katanya di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis(23/5) kemarin.

3. Beredar akan ada aksi lagi, Polri: Belum ada surat pemberitahuan

IDN Times/Axel Joshua Harianja

Beredar kabar gerakan Kedaulatan Rakyat akan kembali menggelar aksi, pada hari ini. Aksi tersebut kembali dilakukan guna menolak kecurangan Pemilu 2019.

Menanggapi hal itu, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri, Irjen Pol. Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa pihak kepolisian belum menerima surat pemberitahuan akan digelarnya aksi Kedaulatan Rakyat tersebut. Sehingga, kepolisian belum memberikan izin apabila benar akan digelar aksi lagi.

"Kami belum mendapatkan surat pemberitahuan," kata Iqbal di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (23/5 kemarin.

Terkait beredarnya informasi tentang kembali diadakannya aksi, Iqbal pun mengimbau kepada massa untuk tidak menggelar aksi. Namun, pengamanan tetap akan dilakukan.

"Sesuai dengan eskalasi (jalanan yang ditutup). Tapi kami imbau gak perlu lagi," ujarnya.

4. Ini bukti gugatan yang disiapkan BPN

IDN Times/Irfan Fathurohman

Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyiapkan materi permohonan dan bukti-bukti yang dibutuhkan terkait sengketa hasil pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi. Namun, Dahnil enggan merinci apa saja bukti-bukti yang akan diajukan oleh pihak capres nomor urut 02 tersebut ke MK. 

Ia hanya menyebut data terkait kecurangan Pilpres 2019 yang pernah dipaparkan oleh BPN di Hotel Grand Sahid pada (14/5) menjadi salah satu bukti gugatan. 

"Itu salah satu data yang memperkaya nanti gugatan yang dilakukan oleh tim hukum," ujar Dahnil ketika ditemui di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis (23/5). 

Lalu, jam berapa Prabowo-Sandi akan berangkat menuju ke Mahkamah Konstitusi?

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto- Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengatakan pihak Prabowo-Sandi menunjuk mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto, sebagai ketua tim hukum kasus sengketa Pilpres 2019

Total anggota lawyer disebut ada 8 orang,  namun Andre belum dapat menyebut siapa saja nama yang akan menjadi tim lawyer Prabowo-Sandi.

"Total anggota lawyer ada 8, nanti nama resmi diumumkan sore sebelum Maghrib, " Katanya.

Sebelumnya, Prabowo - Sandi akan mendaftarkan gugatan ke MK pada sore hari ini, namun pihaknya menunda jadwal. Menurut Andre, mereka akan ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 20.30 WIB, dengan pertimbangan pimpinan akan berkumpul di kediaman Prabowo menjelang sore.

"Nanti ada rapat internal setelah itu,  salat tarawih dulu, baru berangkat ke Mahkamah Konstitusi," katanya pada Jumat (24/5).

Selain itu, lanjut Dahnil, MK harus melihat sisi kualitatif demokrasi, agar tidak menjadi ruang demokrasi matematika atau demokrasi kalkulator. Sebab menurutnya, pelanggaran pemilu sekecil apapun akan sangat memengaruhi kualitas dari demokrasi.

Dia menegaskan, nantinya timnya tidak hanya menunjukkan bukti kuantitatif saja untuk gugatan sengketa hasil Pilpres 2019. Bukti kualitatif pun tengah disiapkan. 

Namun Dahnil tidak menjelaskan secara spesifik bukti yang akan digunakan, yang jelas kemarin tim hukum telah menyiapkan argumentasi melalui back up data dari BPN.

Salah satu bukti permohonan yang akan diajukan Prabowo - Sandi dan Tim ke MK hari ini adalah data terkait dugaan kecurangan pilpres yang pernah dipaparkan BPN beberapa waktu lalu di Hotel Grand Sahid Jaya. Data kecurangan yang sempat dipaparkan oleh BPN antara lain terkait kejanggalan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) yang diduga berlipat ganda atau disebut DPT tuyul. 

Lalu, surat suara tercoblos, hingga terkait kesalahan input data Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) milik Komisi Pemilihan Umum ( KPU).

"Itu salah satu data yang memperkaya gugatan yang dilakukan oleh tim hukum," tutur Dahnil. 

5. Prabowo-Sandi memperoleh 44,50 persen suara sah nasional

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/

Sebelumnya, berdasarkan rekapitulasi hasil suara nasional yang diumumkan KPU Selasa (21/5) dini hari, jumlah suara sah pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional. Sedangkan paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, memperoleh suara sah 55,50 persen dari total suara sah nasional sebesar 154.257.601 suara.

Namun, Prabowo-Sandi menolak hasil rekapitulasi Pemilu itu. Bahkan, Prabowo sempat menuding KPU sengaja mengumumkan penghitungan Pemilu sehari lebih awal dan digelar dini hari, ketika orang terlelap untuk tidur. 

Baca Juga: Penyebar Hoaks 'Polisi China' di Aksi 22 Mei Ditangkap Polisi