SETARA Institute: Pemilu Berjalan Baik Meski Belum Sempurna
(Ketua Setara Institute, Hendardi) ANTARA FOTO
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua SETARA Institute mengatakan, Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sebagai pemilu serentak pertama yang diadakan di Indonesia, dinilai telah memberikan pembelajaran berharga bagi perbaikan di masa yang akan datang.
"Dari soal beban kerja penyelenggara, korban jiwa dan hilangnya fokus pemilih untuk memilih caleg-caleg berkualitas, karena konsentrasi pemilih terpusat pada Pilpres," kata Ketua SETARA Institute Hendardi dalam keterangannya yang diterima IDN Times, di Jakarta, Selasa (30/4).
1. Ketidakpuasan soal pemilu sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokratik
IDN Times/Prayugo UtomoSecara umum, lanjut Hendardi, pilpres berjalan dengan baik sesuai dengan aturan hukum pemilu yang telah didesain oleh para penyelenggaran negara. Menurutnya, ketidakpuasan dan tuduhan kecurangan dari beberapa pihak sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme demokratik yang tersedia.
"Baik sepanjang proses penghitungan suara dari tingkat kecamatan, KPUD dan KPU hingga ke Mahkamah Konstitusi. Bawaslu juga bisa menjadi saluran penyelesaian atas sengketa yang terjadi," jelasnya.
2. Kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil pemilu membahayakan proses demokrasi
ANTARA FOTO/M Risyal HidayatHendardi mengungkapkan, terdapat beberapa persoalan dalam pilpres yang bersifat partikular dan kasuistik. Sehingga menurutnya, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mendelegitimasi kinerja para penyelenggara.
"Sebagian besar komplain atas Pilpres dan peristiwa yang dilaporkan telah direspons oleh KPU dan Bawaslu," ujarnya.
Editor’s picks
"Generalisasi kasus-kasus tertentu untuk menolak hasil pemilu jelas merupakan kekeliruan dalam menilai pemilu dan membahayakan proses demokrasi Indonesia," sambung dia.
3. Kampanye penolakan atas hasil pilpres dinilai ekspresi kritis yang berlebihan
ANTARA FOTO/Setneg-Agus SupartoSelain itu, Hendardi menuturkan, kampanye penolakan atas hasil piplres yang dilakukan oleh beberapa pihak dinilai sebagai ekspresi kritis yang berlebihan.
"Karena seluruh saluran penyelesaian demokratik telah tersedia. Patut diingat tidak ada instrumen hukum, konstitusi dan kelembagaan apapun yang bisa membatalkan penyelenggaraan Pemilu, kecuali mempersengketakan hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
Baca Juga: KPU Setuju Pemilu Serentak dengan 5 Kotak Suara Cukup Sekali Saja
4. Praktik dan kasus yang tak sejalan dengan prinsip pemilu harus dikaji
IDN Times/Fitang Adhitia Lebih lanjut Hendardi mengatakan, berbagai praktik dan kasus yang tidak sejalan dengan prinsip pemilu berintegritas, harus didokumentasikan, dikaji serta didiskusikan guna perbaikan hukum pemilu.
"Termasuk desain Pemilu legislatif yang terpisah dari pilpres, sistem penghitungan pemilu legislatif yang meminimalisir kecurangan antar caleg, baik dalam satu partai maupun antarpartai, dan gagasan e-counting dan e-voting yang hemat biaya," tutup dia.
Baca Juga: Politisi PDIP Sebut Undang-Undang Pemilu Serentak Tak Jelas
Berita Terkini Lainnya
