Temui Kapolda, Ketua Komisi III Minta Pembakar Bendera PDIP Ditindak

2. Polisi akan mengambil langkah setelah ada laporan

Ilustrasi bendera PDIP. IDN Times/Daruwaskita

Herman menjelaskan Polri baru bisa mengambil langkah selanjutnya jika ada laporan terkait peristiwa itu. Dia menuturkan, pihak PDI Perjuangan akan segera melaporkan kasus itu.

"Yang akan datang nanti tim hukum PDI Perjuangan jam 2 (siang) akan datang bersama-sama dengan pengurus Dewan Pimpinan Daerah PDI Jakarta. Tunggu 1-2 jam lagi mereka akan datang," tuturnya.

"Saya katakan, apapun yang terjadi Polri harus netral dan profesional. Jangan sampai terkesan kedatangan saya sebagai Ketua Komisi III seolah-olah untuk mengintervensi Polri dalam penyidikan ini," sambung anggota DPR dari PDI Perjuangan ini.

3. Megawati ajak kader tempuh jalur hukum

Dok.IDN Times/Istimewa

Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengeluarkan surat perintah harian kepada kadernya di seluruh daerah. Surat keluar sehari setelah adanya dugaan tindak pidana pembakaran bendera partai berlambang banteng moncong putih itu, saat demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Rabu (24/6), yang berujung aksi provokasi pembakaran bendera PDIP.

Surat yang dikeluarkan pada Kamis (25/6) itu ditandatangani Megawati, yang memerintahkan kader PDIP di seluruh daerah untuk siap siaga, namun mengedepankan proses hukum atas kasus tersebut. Ketika dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan surat perintah tersebut.

"Ya benar ibu ketua umum mengeluarkan surat perintah harian," kata Hasto, Kamis (25/6).

Dalam surat tersebut, Megawati memerintahkan kader PDIP untuk merapatkan barisan dan tidak terprovokasi dengan insiden tersebut. Dia menyerukan kader partainya agar menempuh jalur hukum untuk mengadili.

“Terus rapatkan barisan, tempuhlah jalan hukum, perkuat persatuan dengan rakyat, karena rakyatlah cakrawati partai. Sekali merdeka tetap merdeka. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bendera (PDIP) selalu tegak. Seluruh kader siap menjaganya,” kata Megawati, dalam surat perintahnya.

4. Bendera PDI Perjuangan dibakar massa di depan Gedung DPR

Demonstrasi menolak RUU HIP di depan Kompleks Parlemen (Dok. Humas Transjakarta)

Demonstrasi penolakan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6) berujung pada pembakaran bendera PDIP.

Pembakaran dilakukan demonstran yang mendesak agar pembahasan RUU HIP dihentikan di DPR. Pemerintah telah meminta DPR agar menunda pembahasan RUU HIP yang diusulkan DPR itu, karena masih vokus pandemik virus corona.

Massa aksi membakar bendera PDIP, lantaran partai tersebut diduga sebagai pengusul pertama RUU HIP sebelum menjadi usulan inisiatif DPR.

Sementara, dari sembilan fraksi di DPR, hanya Demokrat yang menolak pembahasan RUU HIP. Beberapa fraksi seperti PKS, PAN, Nasdem, setuju dengan catatan tertentu.

Penolakan pembahasan RUU HIP karena disebut-sebut draf undang-undang tersebut bakal menghidupkan kembali komunisme dan PKI di Indonesia. Bahkan, muncul wacana sila Pancasila akan diringkas menjadi beberapa sila.

Baca Juga: Bendera PDIP Dibakar, Megawati Ajak Kader Tempuh Jalur Hukum