Tolak Bantuan Sembako Pemerintah, Ini Keinginan Masyarakat Nduga Papua

182 orang jadi korban pelanggaran HAM di Nduga

Jakarta, IDN Times - Tim investigasi kasus Nduga Papua telah memaparkan hasil temuan mereka terkait adanya indikasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam operasi keamanan yang dilakukan aparat TNI/Polri usai pembantaian puluhan pekerja PT Istaka Karya. Pembantaian itu dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogoya pada 2 Desember 2018 lalu.

Akibatnya, masyarakat Nduga kehilangan tempat tinggal karena rumahnya hancur ketika militer melakukan pengejaran terhadap anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB). Warga pun meninggalkan tempat tinggal mereka karena khawatir menjadi korban operasi militer tersebut.

Masyarakat Nduga pun bahkan menolak bantuan sembako dari pemerintah. Lantas, apa yang mereka inginkan?

1. Masyarakat Nduga ingin bisa menjalani hidup dengan aman

Tolak Bantuan Sembako Pemerintah, Ini Keinginan Masyarakat Nduga PapuaIDN Times/Axel Jo Harianja

Direktur Yayasan Teratai Hati Papua, Pater Jhon Jongga mengatakan, pemerintah melalui Kementerian Sosial sebenarnya sudah memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak konflik di Nduga itu. Akan tetapi, mereka semua tidak menginginkan hal itu.

"Tapi yang kami perlu, kami bisa aman kembali ke kampung kami, bangun kampung kami bisa buat kebun disana, kami punya anak bisa sekolah di sana," jelasnya di Kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).

Baca Juga: Pengungsi di Nduga Diduga Kelaparan, Kemensos Kirim Bantuan

2. Bantuan dari pemerintah tidak sesuai dengan ciri khas masyarakat Nduga

Tolak Bantuan Sembako Pemerintah, Ini Keinginan Masyarakat Nduga PapuaGoogle Map

Stok makanan maupun minuman di Nduga memang menipis. Akan tetapi, bantuan yang diberikan pemerintah, kata Pater, tidak sesuai dengan ciri khas masyarakat sipil di Nduga, Papua.

"Mereka hanya makan makanan asli seperti ubi, singkong,sayur-sayuran itu saja. Kenapa (pemerintah) harus bawa beras dari Jakarta atau supermie (mi instan) yang sudah mau expired?'' sambungnya.

3. Masyarakat Nduga tidak bisa kembali ke kampungnya

Tolak Bantuan Sembako Pemerintah, Ini Keinginan Masyarakat Nduga PapuaIDN Times/Axel Jo Harianja

Atas konflik yang terjadi di Nduga itu, masyarakat Sipil sejak 2 Desember 2018 lalu, tidak bisa kembali ke kampungnya. Hal ini karena, semua fasilitas di sana sudah rusak. Bahkan, mereka masih mengalami trauma masa lalu seperti halnya kasus-kasus kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM ) yang sudah terjadi sejak 1965.

Persoalan lainnya adalah kebijakan infrastruktur yang digaungkan oleh Presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Pater pun mempertanyakan untuk siapa sebenarnya program infrastruktur tersebut.

"Begitu banyak persoalan-persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai adat mereka. Misalnya soal tanah, pembangunan jalan, itu begitu alat berat masuk bongkar semua gunung lahan, tanpa pembicaraan. Ini juga satu hal lain yang pemerintah tidak mau hiraukan itu," ungkap Pater.

Pater kembali menegaskan, masyarakat sipil Nduga ingin kembali ke kampungnya masing-masing, jika TNI/Polri ditarik keluar dari wilayah tersebut. Pemerintah juga diminta untuk memperbaiki kampung mereka, rumah, sekolah, dan pelayanan kesehatan.

"Itu yang penting. Mereka bilang bantuan makan minum tidak perlu. Tetapi, yang sangat kami butuhkan supaya kami sehat, supaya kami punya anak-anak (bisa) sekolah," tegasnya.

4. 182 orang jadi korban pelanggaran HAM di Nduga

Tolak Bantuan Sembako Pemerintah, Ini Keinginan Masyarakat Nduga PapuaIDN Times/Axel Jo Harianja

Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hasegem sebelumnya mengatakan, korban meninggal atas pelanggaran HAM di Kabupaten Nduga, Papua, ada 182 orang. Berdasarkan hasil investigasi timnya, korban meninggal itu disebabkan oleh beberapa hal.

"Meninggal karena sakit, hidup lama di hutan. Melahirkan dan meninggal tidak ada pertolongan medis. Ada yang meninggal karena lapar," katanya.

Theo menjelaskan, korban sebenarnya ada 184 orang. Akan tetapi, ada dua orang yang diduga masih hidup meski tidak diketahui keberadaannya. Berikut rincian Korban meninggal dunia di Kabupaten Nduga sejak 2 Desember 2018 hingga 18 Juli 2019.

- Korban laki-laki dewasa meninggal 69 orang
- Korban perempuan dewasa meninggal 21 orang
- Korban anak laki-laki meninggal 20 orang
- Korban anak perempuan meninggal 21 orang
- Korban balita perempuan meninggal 14 orang
- Korban balita laki-laki meninggal 12 orang
- Korban bayi laki-laki meninggal 17 orang
- Korban bayi perempuan meninggal 8 orang.

Baca Juga: 182 Orang Jadi Korban Pelanggaran HAM di Nduga Papua

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya