Waduh! Dalam 6 Bulan, KPK Terima 1.082 Laporan Gratifikasi Rp14,6 M!
Ilustrasi gedung KPK (IDN Times/Vanny El Rahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK, Ipi Maryati Kuding mengatakan, pihaknya menerima 1.082 laporan penerimaan gratifikasi dengan total Rp14,6 miliar. Laporan itu diterima KPK dalam kurun waktu bulan Januari-Juni 2020.
"Bentuknya beragam, mulai dari uang, barang, makanan hingga hadiah pernikahan dan berbagai fasilitas lainnya," kata Ipi dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/7/2020).
1. Ada 487 laporan terkait gratifikasi berupa uang
Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KKPK Ipi Maryati (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat)Ipi mengungkapkan, jenis laporan yang paling banyak diterima berupa uang atau setara uang yaitu, berjumlah 487 laporan. Sedangkan yang berjenis barang sebanyak 336 laporan, berbentuk makanan berjumlah 157 laporan, dan bersumber dari pernikahan baik berupa uang, kado barang dan karangan bunga sebanyak 44 laporan.
"Sedangkan untuk jenis fasilitas seperti tiket perjalanan, sponsorship, diskon dan fasilitas lainnya total 58 laporan," ungkapnya.
Baca Juga: Tim Pemburu Koruptor Dinilai Tak akan Halangi Kinerja KPK
2. Laporan gratifikasi terbanyak berasal dari kementerian
Ilustrasi korupsi. (IDN Times/Sukma Shakti)Ipi mengatakan, laporan gratifikasi terbanyak selama periode tersebut berasal dari kementerian yaitu 383 laporan. Disusul oleh BUMN berjumlah 244 laporan, kemudian lembaga negara/lembaga pemerintah sebanyak 214 laporan, dan pemerintah daerah terdiri dari pemerintah provinsi 130 laporan, pemerintah kabupaten/kota 111 laporan.
Editor’s picks
Sementara itu, medium pelaporan yang paling banyak digunakan untuk menyampaikan laporan adalah melalui aplikasi gratifikasi online (GOL) milik unit pengendali gratifikasi (UPG) berjumlah 489 laporan.
"Selanjutnya, GOL individu berjumlah 295 laporan, kemudian surat elektronik 199 laporan, surat/pos berjumlah 47 laporan, datang langsung 46 laporan, dan medium lainnya seperti aplikasi WhatsApp enam laporan," ujar Ipi.
3. Penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi
(Ilustrasi suap) IDN Times/Cije KhalifatullahLebih lanjut, Ipi menuturkan, pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya.
Gratifikasi, kata Ipi, dianggap pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman pidananya yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 Juta hingga Rp1 Miliar.
"Ancaman pidana tersebut tidak berlaku jika penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 12C. KPK mengimbau kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi yang dilarang, pada kesempatan pertama," tuturnya.
Jika terpaksa menerima, laporan dapat disampaikan ke KPK melalui UPG pada instansi masing-masing atau melalui aplikasi GOL pada gawai pribadi dengan mengunduh aplikasi tersebut di Play Store atau App Store.
Selain itu, pelaporan secara daring lainnya dapat dilakukan melalui tautan https://gol.kpk.go.id atau mengirimkan surat elektronik ke alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id.
Baca Juga: Pimpinan KPK Gak Kompak Nih Soal Tim Pemburu Koruptor, Ini Buktinya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
