Wiranto: PBB Sepakat Tidak Ada Istilah Referendum Bagi Papua
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Jenderal (Purn) TNI, Wiranto mengatakan perwakilan tetap RI untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB António Guterres di New York, Amerika Serikat pada Selasa 10 September 2019 lalu. Pertemuan itu membahas situasi terakhir Papua dan status Papua dari sudut pandang PBB.
"Hasilnya, PBB dukung kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia dan isu kedaulatan bukan suatu pertanyaan bagi PBB," katanya di Gedung Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (13/9).
1. Tidak ada lagi istilah referendum bagi Papua
IDN Times/Galih PersianaWiranto melanjutkan, berdasarkan New York Agreement 1962 tentang The Act of Free Choice alias Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969 dan resolusi PBB 2524 tahun 1969, status Papua sudah sangat final.
"Tidak ada lagi istilahnya referendum atau kemerdekaaan Papua, sudah tidak ada lagi. Karena sudah final. Itu sudah referendum yang disetujui oleh sebagian anggota sidang umum waktu itu,'' ungkap Wiranto.
Baca Juga: Wiranto: Sudah Tidak Ada Lagi Referendum untuk Papua
2. PBB minta aparat kepolisian tidak berlaku anarkis
Editor’s picks
IDN Times/Galih PersianaPBB, lanjut Wiranto, sudah melihat kesungguhan pembangunan yang dilakukan Presiden Joko 'Jokowi' Widodo untuk Papua dan Papua Barat. PBB juga memahami ada kelompok separatis yang terus menerus membuat berita hoaks, demo anarkis dan tindak kekerasan.
Untuk itu, pihaknya mengingatkan agar aparat kepolisian tetap menahan diri agar tidak menimbulkan dampak termasuk tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).
"Dan ini sudah kita lakukan. Presiden, Kapolri, Panglima TNI saya sendiri sudah mengatakan jangan represif. Aparat keamanan TNI dan Polisi jangan represif. (Harus) Persuasif, edukatif, kompromis," jelas Wiranto.
3. Wiranto minta demonstran Papua hentikan tindakan anarkis terhadap aparat
(Menkopolhukam Wiranto) ANTARA FOTOWiranto menerangkan, kerap kali aparat kepolisian maupun TNI menjadi korban pada aksi demonstrasi yang berujung rusuh. Ia pun meminta, agar para demonstran menghentikan tindakan-tindakan yang hanya memancing kerusuhan.
"Saya kira sekarang saatnya kita menghentikan itu semua. Kita masuk dalam suasana damai, suasana dialog, bagaimana membangun Papua yang lebih baik yang lebih sejahtera," terangnya.
Baca Juga: Dubes Indonesia untuk PBB Tegaskan Status Referendum Papua Sudah Final
Topik:
Berita Terkini Lainnya
