Comscore Tracker

Aktivis HAM Pesimis Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

Pidato Jokowi tak singgung soal penegakan hukum

Laporan Rudal Afgani

Purwokerto, IDN Times - Aktivis HAM sekaligus Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar menilai penegakkan hukum pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, tak banyak berubah dibanding pada periode pertama.

Penegakan hukum pada periode pertama pemerintahan Jokowi dianggap masih diskriminatif.

Baca Juga: Jan Ethes dan Selvi Ananda Tak Datang pada Pelantikan Jokowi

1. Indeks penegakan hukum lima tahun periode pertama Jokowi dinilai masih rendah

Aktivis HAM Pesimis Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Periode KeduaANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Dari perkembangan terakhir, menurut Haris, penegakan hukum bahkan diperkirakan akan semakin suram.

“Kalau per hari ini gak ada yang cerah ya, penegakkan hukum,” kata Haris usai seminar bertajuk “KPK Dilemahkan, Demonstran Dilumpuhkan” yang digelar BEM Unsoed di Gedung Soemardjito Universitas Jenderal Soedirman, baru-baru ini.

Mantan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) itu menyebutkan, lima tahun periode pertama Jokowi sebelumnya menunjukkan indeks penegakkan hukum rendah.

Haris menyebutkan rule of law index atau indeks penegakkan hukum 2019 yang dirilis World Justice Project (WJP) pada Februari 2019 menempatkan Indonesia pada peringkat 62 dari 126 negara.

Sementara, dalam pidato saat pelantikan, Presiden Jokowi juga tidak menyinggung masalah penegakan HAM, korupsi, dan lingkungan hidup.

2. Penegakan hukum pada periode pertama pemerintahan Jokowi dinilai masih diskriminatif

Aktivis HAM Pesimis Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Periode KeduaIDN Times/Candra Irawan

Menurut Haris menjelang masa akhir jabatan periode pertama Jokowi banyak perubahan legislasi yang justru memperlemah perlindungan hak publik dan penegakkan hukum.

"Hukum untuk melindungi rakyat semakin minim. Tapi hukum untuk melegitimasi tindakan penguasa makin tinggi. Jadi penegakkan hukum diskriminatif,” ujar dia.

3. Peran mahasiswa dibutuhkan untuk mengubah kondisi sosial

Aktivis HAM Pesimis Penegakan Hukum Pemerintahan Jokowi Periode KeduaIDN Times/Candra Irawan

Haris mengatakan, penegakan hukum yang diskriminatif akan menghasilkan ketimpangan di tengah masyarakat. Di sinilah, kata dia, peran mahasiswa untuk mengubah kondisi sosial dibutuhkan. Suara mahasiswa dinilai masih murni menyuarakan kepentingan publik.

“Itu suratan alam saja, alamiah. Ke depan penderitaan rakyat tambah banyak, dan itu akan tumpah ruah ke jalan, akan masuk ke ruang publik dengan sendirinya,” kata dia.

Pada seminar kali ini, selain Haris juga hadir dua pembicara lain yakni Wakil Rektor II Unseod Prof Dr Hibnu Nugroho dan Staf Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Kurnia Ramadhana.

Baca Juga: Pelantikan Jokowi: Satu Mobil Diamankan, Polisi Temukan 2 Parang 

Topic:

  • Rochmanudin

Just For You