Mahasiswa dan DPRD Tulungagung akan Ajukan Judicial Review Omnibus Law

2. Sepakat ajukan judicial review, tapi masih bingung sama draf yang asli

DPRD Tulungagung menggelar audiensi membahas Omnibus Law bersama Aliansi Mahasiswa Tulungagung, IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Dalam audiensi ini, pihak DPRD dan mahasiswa sepakat menolak Omnibus Law. Mereka juga sepakat untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Namun, mereka sendiri masih bingung dengan draf undang undang tersebut.

Selama ini terdapat tiga jenis draf yang beredar di internet. Ketiganya mempunyai tebal yang berbeda. "Bagaimana kami mau mengajukan judicial review jika drafnya nya yang resmi tidak ada. Ini kami meminta bantuan DPRD untuk mendapatkan draf tersebut," tutur Bagus.

Baca Juga: Di Tengah Pandemik COVID-19, 4 Warga Tulungagung Meninggal karena DBD

3. DPRD belum mendapatkan salinan draf

Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim berorasi di depan mahasiswa, IDN Times/ Bramanta Pamungkas

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono juga mengaku belum mendapatkan salinan draf final Omnibus Law. Bahkan, dalam rapat koordinasi online bersama Ketua DPRD se-Indonesia, mereka juga belum mempunyai draf tersebut. 

"Kami menunggu draf terlebih dahulu, setelah itu kami bahas lagi pasal mana yang merugikan masyarakat," ucapnya. 

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Adib Makarim menegaskan bahwa DPRD juga setuju dan akan mengajukan judicial review. Walaupun dia sendiri belum menerima draf final Omnibus Law. Dari hasil kajian yang dilakukan beberapa pihak, politikus PKB tersebut meyakini jika terdapat beberapa pasal yang memang harus dikaji lebih mendalam.

"Kami akan pelajari lagi setelah menerima draf asli. Ada beberapa pasal yang memang dirasa memberatkan warga," tuturnya.

4. Bisa kah DPRD mengajukan judicial review?

Ilustrasi pengesahan undang-undang. IDN Times/Arief Rahmat

Lalu pertanyaannya, apakah bisa DPRD mengajukan judicial review? Pakar hukum Universitas Merdeka Malang, Eka Nugraha menjelaskan, bisa saja DPRD atau bahkan pemerintah mengajukan judicial review.

"Siapa saja memang bisa, asal ada legal standing. Legal standing di sini maksudnya untuk menunjukkan apakah pihak yang melakukan judicial review punya hak konstitusional yang dilanggar apa tidak, kalau gak ada, ya gugur gugatannya," jelasnya.

Namun, dalam konteks Omnibus Law, posisi pemerintah dan DPR  justru tidak dirugikan. Eka pun tak yakin apa yang dikatakan oleh DPRD Tulungagung untuk mengajukan judicial review itu akan benar-benar dilakukan. Jika tak benar-benar dilakukan, kata dia, bisa jadi DRPD hanya ingin meraih simpati politik semata.

"Kalau konteksnya Omnibus untuk investasi, kan justru pemda-pemda yang malah untung. Itu masalahnya," imbuh kandidat Doctor of Juridical Science (SJD) Indiana University-Maurer School of Law, Amerika Serikat tersebut.

Baca Juga: Tolak Omnibus Law, Dua Aliansi Mahasiswa di Tulungagung Turun ke Jalan