Comscore Tracker

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Tiga Terdakwa Sunda Empire

Majelis hakim diminta melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Bandung, IDN Times - Sidang kasus dugaan penyebaran hoaks dengan terdakwa tiga petinggi Sunda Empire, Nasri Bank, Raden Ratna Ningrum, dan Ki Ageng Rangga, kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (7/7/2020). Sidang hari ini beragendakan penyampaian nota keberatan atau eksepsi para terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) meminta majelis hakim menolak nota keberatan para terdakwa kasus Sunda Empire, sebab Jaksa menilai perkara Sunda Empire sudah masuk ke pokok perkara. 

“Kami berpendapat bahwa materi keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa, haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima dan untuk itu kami mohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk menolak seluruh keberatan atau eksepsi yang dijadikan penasihat hukum terdakwa,” kata jaksa Suharja dalam sidang.

1. JPU memohon agar majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Tiga Terdakwa Sunda EmpireIDN Times/Debbie Sutrisno

Alasan mengapa eksepsi terdakwa patut ditolak, menurut Jaksa lantaran surat dakwaan terdakwa kasus Sunda Empire telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk dijadikan sebagai alat untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara.

“Kami mohon majelis hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan,” ucap jaksa.

Menurut tim JPU, sidang kasus Sunda Empire ini pantas untuk dilanjutkan dengan menghadirkan barang bukti dan para saksi pada persidangan selanjutnya. Para terdakwa dianggap sudah tepat diduga melanggar Pasal 14 ayat 1 UU RI No 1 Tahun 1946 Junto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana atau kedua Pasal 14 ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 atau ketiga Pasal UU Ri No 1 Tahun 1946.

“Bahwa mengenai perbuatan terdakwa yang menyatakan tidak memenuhi unsur keonaran, menurut kami sudah masuk materi perkara dan perlu dilakukan pembuktian terhadap keterangan saksi, ahli serta barang bukti,” ucap jaksa.

Baca Juga: Dua Anak 'Raja' Sunda Empire Tak Akui Dirinya Warga Negara Indonesia

2. Pengacara sebut ketiga terdakwa hanya memiliki perbedaan pandangan sejarah

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Tiga Terdakwa Sunda EmpireSidang terdakwa Sunda Empire. IDN Times/Debbie Sutrisno

Sebelumnya, tim pengacara para terdakwa kasus hoaks Sunda Empire menyebut bahwa klien mereka hanya memiliki perbedaan pandangan sejarah. Dan klaim perbedaan ini merupakan hal yang lumrah terjadi dalam dunia keilmuan.

Pengacara terdakwa Sunda Empire, Misbahul Huda menilai hal tersebut seharusnya tidak dijadikan sebagai tindakan pemidanaan, melainkan harus diselesaikan dengan pendekatan dialog dan musyawarah.

"Dalam kasus ini, pendekatan yang lebih jelas dan tepat justru bukan pendekatan represif atau pemidanaan, melainkan pendekatan dialog, musyawarah, dan debat akademis. Di situlah baik para pegiat Sunda Empire maupun tokoh atau akademisi bisa saling beragumentasi mengenai klaim sejarahnya masing-masing berdasarkan bukti-bukti yang ada," kata Misbahul saat sidang pembacaan eksepsi di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa 30 Juni 2020.

3. Pengacara menilai tidak perlu ditindak pidana

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Tiga Terdakwa Sunda EmpireDua pimpinan Sunda Empire diperiksa di Polda Jabar pada Selasa (28/1). (IDN Times/Azzis Zulkhairil)

Kemudian, apabila para tokoh Sunda Empire tidak bisa membuktikan kebenarannya, Misbahul menilai bahwa mereka seharusnya tidak ditindak melalui jalur pidana. Baiknya, mereka dibina dengan pemahaman sejarah yang telah terbukti kebenarannya.

"Dengan demikian, prinsip restoratif justice yang saat ini terus diupayakan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dapat terpenuhi," kata Huda.

4. Pandangan berbeda dalam penyampaian sejarah

Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Keberatan Tiga Terdakwa Sunda Empire(Ki Ageng Rangga Sasana di Polda Jabar, Selasa (28/1)) IDN Times/Azzis Zulkhairil

Huda menuturkan, kasus yang berawal dari klaim sejarah ini masuk pada domain ilmu sejarah yang merupakan salah satu bagian dari ilmu sosial yang potensi ketidakpastiannya lebih besar dari pada ilmu hukum.

Lalu dari klaim sejarah itu para terdakwa dituduh menyebarkan informasi bohong. Tuduhan itu, kata dia, didukung pula dengan hasil pemeriksaan terhadap ahli sejarah, akademisi, budayawan dan saksi-saksi lainnya yang memberikan keterangan yang berbeda dengan keterangan klaim Sunda Empire.

"Dalam kajian sejarah, cukup banyak peristiwa yang memiliki versi sejarah yang saling berbeda satu sama lain dan itu adalah hal yang lumrah," katanya.

Baca Juga: Malaysia Tahan Dua Perempuan yang Mengaku Bagian dari Sunda Empire 

Topic:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya