Dishub: Ada 47 Titik Kemacetan di Jakarta yang Harus Diperbaiki
Ilustrasi kemacetan di Jakarta. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Rudy Saptari, mengatakan, di Jakarta terdapat 47 titik kemacetan yang harus diperbaiki pada tahun 2022.
Titik-titik kemacetan itu, kata dia, terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus diperbaiki dan dicari solusinya.
"Tahun 2022 ada 47 titik kemacetan yang harus diperbaiki sehingga target untuk mencapai kecepatan jaringan 35 kilometer per jam dapat tercapai," ujar Rudy di acara podcast yang tayang di akun YouTube Pemprov DKI Jakarta, dikutip Selasa (29/11/2022).
Baca Juga: Kemacetan di Jakarta Sebabkan Kerugian Rp38 Triliun per Tahun
1. Penyebab kemacetan di Jakarta
Ilustrasi kemacetan Jakarta (IDN Times/Sunariyah)Salah satu penyebab kemacetan di Ibu Kota adalah tidak seimbangnya pertumbuhan kendaraan dan jalan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 menunjukkan, pertumbuhan kendaraan sebesar 1,7 persen, tetapi pertumbuhan jalan 0,01 persen.
"Dari ketimpangan itu, banyak timbul masalah, salah satunya kemacetan," kata dia.
Baca Juga: Kemacetan Jakarta Capai 48 Persen, Polisi: Lalu Lintas Sudah Padat
2. Rendahnya modal share angkutan umum
Editor’s picks
Ilustrasi LRT Jakarta (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)Penyebab lain kemacetan di Jakarta adalah rendahnya modal share atau pengguna angkutan umum.
Rudi mengatakan, total mobilitas di Jabodetabek pada 2019 sudah mencapai 26 persen. Jumlah tersebut menurun ketika pandemik COVID-19 melanda, yakni hingga 8,2 persen.
"Seiring dengan berakhirnya pandemik, tahun 2021 modal share mencapai 24,9 persen dan yang menjadi masalah adalah inklusivitas pada sarana dan prasarana angkutan umum di Jakarta," kata Rudy.
Padahal, ujar dia, Pemprov DKI Jakarta menargetkan modal share hingga 60 persen.
3. Moda transportasi kurang terintegrasi
Ilustrasi Moda Transportasi. (IDN Times/Mardya Shakti)Rendahnya modal share itu, kata dia, karena kurangnya integrasi di antara moda-moda transportasi yang ada.
"Cakupan area transportasi kita baru 82 persen dari target 90 persen. Salah satunya karena belum masifnya integrasi dari moda-moda transportasi yang ada," ujar dia.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang tepat agar berbagai masalah tersebut bisa diselesaikan.
"Banyak yang menjadi isu masalah di Jakarta. Kita harus benar-benar melihat detail sehingga kebijakan yang akan diterapkan dapat mencapai sasaran," kata dia.
Baca Juga: Proyek LRT Diisukan Mandeg, Begini Jawaban Dishub DKI
Berita Terkini Lainnya
