Comscore Tracker

Bagikan Sembako, Bupati Blora Dinyatakan Langgar Kampanye Pilkada

Bupati Blora juga membagikan masker

Blora, IDN Times - Bupati Blora Djoko Nugroho dinyatakan melanggar aturan kampanye dalam Pilkada Kabupaten Blora, terkait pembagian bantuan sosial atau bansos korban angin puting beliung di Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Blora meneruskan hasil penanganan pelanggaran kampanye tersebut, ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca Juga: Bantu KPK Yuk! Awasi Pilkada Serentak 2020 Agar Bebas Politik Uang

1. Selain bupati Blora, ada tiga terlapor dalam kasus dugaan pelanggaran pembagian bantuan bansos

Bagikan Sembako, Bupati Blora Dinyatakan Langgar Kampanye PilkadaIlustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan

Ketua Bawaslu Kabupaten Blora Lulus Mariyonan mengatakan, ada empat terlapor dalam perkara dugaan pelanggaran pembagian bansos oleh Bupati Blora.

Masing-masing adalah Bupati Blora Djoko Nugroho, Camat Randublatung Budiman, Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora Mulyowati, dan Kasmiran selaku simpatisan salah satu pasangan calon peserta Pilkada 2020 Kabupaten Blora.

2. Laporan Bawaslu Blora diteruskan ke Kemendagri dan KASN

Bagikan Sembako, Bupati Blora Dinyatakan Langgar Kampanye PilkadaIlustrasi Penegakan Hukum Pemilu (IDN Times/Mardya Shakti)

Bawaslu Blora, kata Lulus, berdasarkan pleno anggota telah memutuskan meneruskan dugaan pelanggaran hukum lainnya ke Mendagri untuk Terlapor I yakni Bupati Blora Djoko Nugroho.

Laporan juga diteruskan ke KASN untuk Terlapor II, Budiman sebagai Camat Randublatung dan Terlapor III, Mulyowati selaku Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Blora.

"Sesuai mekanisme penanganan pelanggaran Bawaslu, karena ada dugaan pelanggaran hukum lainnya, Bawaslu Blora merekomendasikan pelanggaran tersebut ke Mendagri untuk bupati, dan KASN untuk ASN," kata Lulus, mengutip laman Radio Republik Indonesia, Senin (23/11/2020).

3. Sentra Gakkumdu menilai dugaan pelanggaran ini belum masuk unsur pidana

Bagikan Sembako, Bupati Blora Dinyatakan Langgar Kampanye PilkadaIlustrasi Pelaku Pidana (IDN Times/Mardya Shakti)

Dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Blora dinilai berkaitan pelanggaran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Sementara ASN yang melanggar diduga menyalahi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik PNS, dan Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. 

Sementara, berdasarkan pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Blora pada Jumat (20/11/2020) terhadap empat terlapor, dalam kasus tersebut belum memenuhi unsur pidana dan belum cukup alat bukti. 

"Kami telah lakukan pembahasan bersama Sentra Gakkumdu terkait pembagian bantuan sosial korban angin puting beliung di Kutukan Kecamatan Randublatung. Hasilnya, unsur pidana pemilihan belum terpenuhi dan alat bukti belum cukup," kata Lulus.

Perlu diketahui, Bupati Blora Djoko Nugroho kedapatan membagi-bagikan bansos berisi kalender dan masker bergambar pasangan calon bupati Umi Kulsum. Umi merupakan istri dari Djoko yang tengah maju dalam Pilkada 2020 Kabupaten Blora, berpasangan dengan Agus Sugiyanto, pengusaha asal Blora. Mereka diusung Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Gerindra.

Baca Juga: Menghilangkan Budaya Politik Uang Harus Dimulai dari Parpol 

Topic:

  • Rochmanudin

Berita Terkini Lainnya