Comscore Tracker

Masyarakat Belum Bisa Diatur Ketat, Jawa Tengah Belum Siap New Normal

Grafik kurva kasus COVID-19 di Jateng masih tinggi

Semarang, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah dirasa belum siap menerapkan new normal atau normal baru dalam waktu dekat. Sebab, angka kasus virus corona (COVID-19) masih tinggi di provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu.

Melansir data dari laman corona.jatengprov.go.id pada Selasa (2/6) pukul 14.10 WIB, jumlah pasien positif virus corona telah mencapai 1.514 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan (PDP) 5.687 orang dan ada 35.630 orang dalam pemantauan (ODP).

1. Aturan protokol kesehatan lebih digiatkan sebelum penerapan new normal

Masyarakat Belum Bisa Diatur Ketat, Jawa Tengah Belum Siap New NormalProses mengantarkan pasien ke Rusunawa Penajam Paser Utara. Dok.BPBD PPU

Belum siapnya Jawa Tengah menerapkan normal baru dalam waktu dekat disorot Anggota DPD RI, Denty Eka Widi Pratiwi. Wakil rakyat asal Temanggung itu menilai posisi kurva penularan di Jawa Tengah belum turun secara signifikan.

Ia meminta dengan sangat keseriusan Pemprov Jateng untuk lebih menggiatkan lagi aturan protokol kesehatan secara ketat kepada masyarakat di semua sektor.      

"Mengkhawatirkan keadaan jika new normal diberlakukan dalam waktu dekat. Tapi masyarakat belum benar-benar siap untuk memenuhi aturan protokol kesehatan secara ketat," jelasnya dalam keterangan resmi kepada IDN Times, Selasa (2/6)

Denty berharap, Pemprov Jateng bisa mempersiapkan dengan matang aturan untuk normal baru. Pasalnya, penerapan tersebut cukup riskan juga bagi masyarakat jika tak dibarengi kesiapsiagaan layanan kesehatan. Termasuk layanan ketersediaan untuk tes, baik rapid mau pun swab.

Baca Juga: Di Jateng Hanya Kota Tegal yang Direstui Penerapan New Normal

2. Masyarakat Jateng belum punya kesadaran yang baik terhadap pandemik

Masyarakat Belum Bisa Diatur Ketat, Jawa Tengah Belum Siap New NormalPixabay/OrnaW

Ketegasan dalam penanganan virus corona lebih serius sebelum penerapan normal baru juga diminta Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto. Sebab saat ini aktivitas masyarakat, terutama para pemudik yang lolos dan aktivitas di pasar tradisional meningkat.

Bambang pun mengaku tingkat kesadaran masyarakat di Jawa Tengah akan bahaya virus corona masih rendah.

“Pemerintah kurang tegas menerapkan larangan mudik, banyak yang lolos sampai Jateng. Kalau di pasar banyak yang tak menerapkan protokol kesehatan, maka upaya pencegahan bisa gagal,” ungkapnya kepada IDN Times.

3. Ganjar diminta sampaikan transparansi penggunaan anggaran COVID-19

Masyarakat Belum Bisa Diatur Ketat, Jawa Tengah Belum Siap New NormalPetugas amil zakat menggunakan pelindung wajah dan sarung tangan plastik melayani warga yang membayar zakat fitrah di Masjid At Thoharoh, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (15/5). ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

DPRD Jateng juga belum menerima laporan evaluasi penanganan kasus COVID-19 di Jawa Tengah selaku mitra di pemerintahan. Hal itu menyangkut anggaran Rp2 triliun yang dialokasikan dari APBD Jateng.

"Gubernur Ganjar perlu menyampaikan evaluasi (penanganan COVID-19 di Jateng) terlebih dahulu. Anggaran sudah digunakan untuk apa saja? Ini juga perlu ada komunikasi. Jelaskan tahapan dan program penanganan serta evaluasi apa keberhasilan dan kendalanya, biar rakyat mengetahui secara gamblang, apa yang dilakukan Pemprov Jateng sebelum membahas new normal," jelas Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jateng, Riyono.

Untuk info, pemberlakuan normal baru di Jawa Tengah baru diterapkan di Kota Tegal. Hal itu sesuai dengan pedoman dan restu dari pemerintah pusat. Tegal menjadi satu dari 102 daerah yang bakal menerapkan normal baru dalam waktu dekat.

Baca Juga: Awas! 28 Daerah di Jawa Tengah Jadi Lokasi Penularan Lokal COVID-19! 

Topic:

  • Isidorus Rio Turangga Budi Satria

Berita Terkini Lainnya