Di Balik Kasus Polisi Tembak Polisi, DPR: Bagai Kisah Film tapi Nyata!

Ia pun menyayangkan karena masih ada oknum aparat kepolisian nakal. Satu sisi, ada anggota polisi yang berupaya mau menegakkan hukum demi menyelamatkan aset negara. Namun, oknum polisi yang lain malah diduga ikut membekingi.

Rudianto pun menduga oknum polisi, yang menjadi pelaku pembunuhan itu karena mau membekingi kejahatan. Karena itu, ia mendesak supaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mau bersih-bersih dan menindak secara tegas anggota polisi nakal.

"Makanya ini menjadi koreksi bersama jajaran pak Kapolri bahwa ini harus disikapi secara tegas supaya tidak terulang seperti ini. Karena bisa jadi ini terjadi di banyak tempat di Indonesia," imbuh dia.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi-PKS F-PKS, Muhammad Nasir Djamil menduga kasus polisi tembak polisi melibatkan yang melibatkan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ryanto Ulil Anshar dan Kabag Ops AKP Dadang Iskandar terjadi karena berebut cuan di bisnis galian c. Dia menegaskan, kasus ini seolah membuka kotak pandora bisnis haram galian c yang ada di berbagai daerah di Indonesia.

"Ya itu seperti sebenarnya membuka kembali kotak pandora. Orangpun sudah tau sebenarnya. Aliran itu kan bukan ke oknum polisi saja, ada oknum-oknum lain," kata dia.

Satu sisi bisnis galian c ini menurut dia menjadi pekerjaan masyarakat, tapi di sisi lain kan karena tidak legal keberadaannya semakin tidak beraturan. Sehingga mengancam ekosistem yang ada di sekitar wilayah itu.

"Pasti kan sudah terbuka galian c itu kan semua orang lihat. Jadi kalau itu tidak legal. Tentu orang-orang yang punya pengaruh yang bisa memgaksesnya," imbuh dia lagi. 

Kasus ini menurut dia menjadi momentum yang baik bagi Kapolri untuk menutup celah semua bisnis harama galian c di Indonesia.

"Kita harapkan ini momentum bagi Kaplori untuk menutup semua galian c yang tidak berijin. Jadi galian c dan tambang2 ilegal sebaiknya untuk segera ditutup oleh kapolri.

Lebih jauh, ia pun menyoroti bahwa keberadaan galian c ini bila dibiarkan berlarut-larut akan merusak ekosistem lingkungan Indonesia.

"Ini momentum bagus bagi kapolri. Karena kerusakan lingkungan, ekosistem lingkungan, macem-macem itu kan merusak itu," kata dia.

"Jadi itu momentum bagus bagi Kapolri untuk menutup galian c dan pertambangan ilegal lainnya di Indonesia," imbuh dia.

Nasir lantas keras mengatakan, Kabag Ops AKP Dadang Iskandar, yang diduga menjadi pelaku penembakan terhadap Kasatreskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Anshar layak dipertimbangkan untuk dihukum mati.

Masyarakat sipil saja yang menjadi tersangka pelaku pembunuhan menurut dia bisa dikenakan hukuman mati. Terlebih, AKP Dadang Iskandar sebagai anggota polisi secara keji membunuh anggota polisi dalam keadaan sadar.

"Iya dong. Itu menurut saya layak juga dipertimbangkan. Karena dia membunuh polisi dalam keadaan sadar. Hukuman yang layak dihukum mati. Kalau saya begitu," kata Nasir.

"Jadi menurut saya, orang yang bukan polisi saja ditembak bisa dihukum mati apalagi polisi kira-kira begitu," imbuhnya lagi. 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan akan memanggil Kapolda Sumatra Barat Irjen Suharyono untuk mendalami lebih jauh kasus ini pada Kamis (28/11/2024) pekan depan. Habiburokhman menyampaikan, pihaknya juga akan memanggil Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti dan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Abdul Karim.

"Kami hari kamis setelah pilkada, kami akan memanggil Kapolda Sumatera Barat, Kapolres Solok Selatan, dan Kadiv Propam Mabes Polri, untuk membahas masalah ini. Jadi memang masih spesifik masalah ini," kata dia.

Selain itu, menurut Habiburokhman, Komisi III DPR juga akan terbang ke Sumatra Barat untuk mendalami langsung kasus polisi tembak polisi ini. Dia mengaku akan terjung langsung bersama pimpinan Komisi 3 lainnya, seperti Rano Al Fath untuk mendalami kasus ini. 

"Nanti beberapa anggota yang akan ke sana, saya kemungkinan akan memimpin langsung, atau setidaknya nanti ada Pak Rano Alfath yang memimpin ke sana," kata dia.