Comscore Tracker

Pemkot Depok Pastikan Akan Coret Penerima KDS Tidak Tepat Sasaran

Wakil Wali Kota Depok sebut data penerima KDS diperbaiki

Depok, IDN Times - Pemerintah Kota Depok berusaha menyalurkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kepada warga yang tidak mampu. Namun diakui, data penerima bantuan perlu diperbaiki. Untuk itu, Pemkot Depok meminta warga melaporkan apabila menemukan penerima bantuan tidak tepat sasaran.

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Kota Depok  melakukan evaluasi dengan cara perbaikan data penerima KDS.

"Semua orang kan ingin merima bantuan baik yang tidak mampu maupun yang mampu, namun kami harus lebih selektif dalam penerima KDS,"  ujar Imam, Sabtu (28/5/2022).

Baca Juga: Pemkot Depok Siap Perbaiki Jalan GDC, Bakal Habiskan Dana Rp16,9 M

1. Data penerima KDS bersifat dinamis bisa diubah

Pemkot Depok Pastikan Akan Coret Penerima KDS Tidak Tepat SasaranWakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono. (IDNTimes/Dicky)

Imam menuturkan, data penerima bantuan program KDS yang dimiliki Pemerintah Kota Depok masih bersifat dinamis. Data tersebut dapat diubah sesuai ketentuan dan fakta di lapangan.

"Jadi dinamis bukan statis, kalau ada penerima bantuan yang sudah meninggal, ya kami ganti dengan yang lain," tutur Imam.

Terkait tudingan yang sempat dilayangkan anggota DPRD Kota Depok bahwa data penerima tidak transparan, Imam menepis tudingan tersebut. Menurutnya, Pemerintah Kota Depok berusaha transparan dan apabila penerima bantuan tidak tepat sasaran dapat segera dilaporkan.

"Kami selalu perbaiki data, jika penerima sudah ada yang ekonomi mampu, maka kami ganti," terang Imam.

2. Laporan warga akan ditelusuri Dinsos

Pemkot Depok Pastikan Akan Coret Penerima KDS Tidak Tepat SasaranPemerintah Kota Depok secara simbolis menyalurkan program KDS kepada warga tidak mampu di Balai Kota Depok. (Istimewa)

Imam menjelaskan, bila warga menemukan penerima bantuan program KDS tidak tepat sasaran, bisa melaporkan ke Dinas Sosial Kota Depok, dengan memberikan data lengkap penerima bantuan tidak tepat sasaran.

"Silakan laporkan ke Dinsos, nama penerima tidak tepat sasaran dan alamat, nanti kami telusuri laporan tersebut untuk menghindari hoaks," jelas Imam.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kota Depok berupaya memberikan rasa keadilan terhadap warga, dengan menghindari satu warga menerima dobel bantuan baik dari pemerintah pusat maupun Kota Depok.

"Jangan sampai ada sudah menerima bantuan pusat namun menerima juga bantuan KDS, itu yang tidak boleh," ungkap Imam.

3. KDS diberikan dalam bentuk ATM

Pemkot Depok Pastikan Akan Coret Penerima KDS Tidak Tepat SasaranIlustrasi pemberian bantuan (ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan)

Program KDS merupakan salah satu janji kampanye Mohammad Idris dengan Imam Budi Hartono saat mencalonkan diri sebagai Wali dan Wakil Wali Kota Depok. KDS di-launching pertama kali pada 15 September 2021 di Balai Kota Depok. Kartu sakti tersebut merupakan penggambungan bantuan untuk warga dengan tujuan mengoptimalkan bantuan sosial yang ditujukan kepada warga kurang mampu.

Penerima KDS sebelumnya mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) yang sebelumnya telah diverifikasi. Namun, Pemerintah Kota Depok memodifikasi data DTKS lebih dinamis, sehingga sewaktu-waktu data penerima dapat diubah apabila dinilai tidak tepat sasaran. KDS dalam pendistribusiannya memiliki dua jenis yang berbeda yakni ATM untuk peserta didik kurang mampu dan ATM yang berbasis Kepala Keluarga.

Namun seiring perjalanannya, terjadi polemik terkait program KDS karena dinilai tidak transparan dalam pendataannya. Hal itu disampaikan langsung 33 anggota DPRD Kota Depok yang dilayangkan melalui hak interpelasi. Hingga kini, polemik kartu sakti yang disebut KDS masih berlanjut antara Pemerintah Kota Depok dan DPRD Kota Depok.

Baca Juga: Polemik KDS, Pemkot Depok Siap Hadapi Interpelasi DPRD

Topic:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya