Wujudkan Kota Lengkap, Walikota Depok Dorong Program PTSL
Walikota Depok, Mohammad Idris (dua kiri) menandatangani program PTLS dengan BPN Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Depok, IDN Times - Wali Kota Depok, Mohammad Idris, berencana mewujudkan Kota Depok sebagai kota lengkap atau seluruh tanah telah bersertifikat. Hal itu akan di dorong melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Depok.
Idris mengatakan, tahun ini Kota Depok mendapatkan kuota PTSL sebanyak 1.900 bidang lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 8.000 bidang telah tersertifikasi. Hal itu tentunya akan mendorong Kota Depok menjadi Kota Lengkap pada 2025.
"Kita akan lakukan kerja sama, untuk capaian kota lengkap itu pada 2025," ujar Idris kepada IDN Times, Jumat (3/2/2023).
1. Tersisa 60 ribu bidang belum bersertifikat
Walikota Depok, Mohammad Idris (dua kiri) usai mengikuti kegiatan BPN Kota Depok terkait sertifikasi tanah. (IDNTimes/Dicky)Idris menuturkan, berdasarkan data Kota Depok tanah yang belum bersertifikat mencapai 620 ribu bidang tanah, namun setelah dilakukan program PTSL, sebanyak 90 persen telah terselesaikan. Artinya, tanah yang belum tersertifikati 60 ribu bidang tanah, sehingga akan didorong kembali melalui PTSL.
"Tahun ini program PTSL akan dilaksanakan di Kecamatan Cilodong dan Pancoran Mas," tutur dia.
Saat ini, program PTSL di Kota Depok menggunakan anggaran APBN karena program pemerintah pusat. Untuk mengejar tanah yang belum bersertifikat dan mewujudkan Kota Lengkap, Pemerintah Kota Depok berencana membantu menggunakan APBD.
"Kalau sisa 60 ribu atau 50 ribu bidang, pasti kayaknya harus (APBD), kalau gak ya gak mungkinlah, paling banter kita dapat 10 ribu selama satu tahun, untuk kota metropolitan seperti Depok," terang Idris.
2. Akan memberdayakan masyarakat menjadi petugas ukur
Editor’s picks
Ilustrasi lahan (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)Idris menjelaskan, untuk mencapai Kota Lengkap 2025, Pemerintah Kota Depok bersama BPN Kota Depok akan melakukan kerja sama, salah satunya pelaksanaan Sumber Daya Manusia (SDM). Salah satunya petugas ukur untuk membantu mengukur tanah di masyarakat.
"Pengukurkan dari BPN yang PNS terbatas, kalau tidak salah se-Kota Depok itu 15 orang," ungkap dia.
Nantinya, petugas ukur akan memberdayakan masyarakat yang sebelumnya dilakukan pelatihan terlebih dahulu. Petugas tersebut terkait pembayaran atau ongkos kerja akan dirumuskan secara bersama.
"Nah, nantikan mereka harus ada ongkosnya juga, nah ongkosnya itu kayak apa," kata Idris.
Baca Juga: Pasokan Minyakita Berkurang, Warga Depok Mengeluh
3. Sebanyak 6.700 bidang tanah akan disertifkati melalui PTLS
Lapangan Balai Kota Depok yang berada dilingkungan kantor Pemerintah Kota Depok. (IDNTimes/Dicky)Idris menjelaskan, aset bidang tanah milik Pemerintah Kota Depok yang belum bersertifikat mencapai 6.700 bidang. Nantinya aset tersebut akan disertifikati melalui program PTSL.
"Nah, nanti ini juga akan kita masukan dalam program PTSL, misalnya asset di Kecamatan Cilodong bisa selesai," tutup Idris.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
