Mainkan Perannya, Indonesia Jangan Hanya Jadi Penonton Isu Uighur
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW). (ANTARA FOTO/Yashinta Difa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Isu kemanusiaan yang menimpa Etnis Uighur di Xinjiang, Tiongkok kembali mencuat. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk tidak hanya menjadi penonton saja dalam kasus ini.
Menurutnya, dengan merujuk pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, sudah seharusnya Indonesia terlibat aktif dalam menciptakan perdamaian dunia yang berdasarkan keadilan sosial.
"Dan jelas terjadi ketidakadilan sosial di Xinjiang kepada etnis Uighur, dan itu pasti menghadirkan kondisi yang tidak damai," kata Hidayat seperti dilansir dari Antara, Rabu (18/12).
1. Indonesia diharapkan berperan aktif
IDN Times/Ilyas Listianto MujibSaat ini Indonesia duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dan di tahun 2020 Indonesia akan memulai tugasnya sebagai Dewan HAM PBB. Oleh karena itu, Indonesia diharapkan berperan aktif dalam penyelesaian isu etnis Uighur.
"Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Indonesia harus memainkan perannya, politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan kepentingan Indonesia dan komitmen kepada UUD kita," kata Hidayat.
Baca Juga: Media Tiongkok: Karena Iri, Amerika Serikat Intervensi Soal Uighur
2. Ma'ruf Amin meminta pemerintah Tiongkok membuka informasi terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur
Editor’s picks
(Ilustrasi) IDN Times/Teatrika Handiko PutriWakil Presiden RI Ma'ruf Amin juga telah meminta Pemerintah Tiongkok untuk lebih membuka informasi terkait dugaan perlakuan buruk dan pelanggaran HAM terhadap Muslim Uighur di Xinjiang. Dalam kasus ini, Ma'ruf menegaskan sikap pemerintah Indonesia untuk terus mendorong prinsip perlindungan HAM.
Pemerintah Tiongkok telah membantah tentang adanya kekerasan dalam kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang, mereka menyebutnya sebagai kamp pelatihan.
"Kita berharap semua pihak terbuka, termasuk (pemerintah) China. China sudah memberikan alasannya bahwa kamp-kamp mereka bukan untuk indoktrinasi tetapi semacam (kamp) pelatihan," kata Ma'ruf.
3. Pemerintah Tiongkok diduga melarang etnis Uighur beribadah
IDN Times/Uni LubisPemerintah Tiongkok dikabarkan melarang etnis Uighur dan warga Muslim lainnya yang berada di Xinjiang untuk menjalankan ibadah. Larangan tersebut berlaku terutama bagi pegawai negeri sipil, guru, dan pelajar.
Dugaan persekusi dan diskriminasi terhadap etnis Muslim Uighur telah berlangsung lama. Para ahli dan aktivis PBB menyatakan sedikitnya ada satu juta warga Uighur dan anggota kelompok minoritas Muslim lainnya yang ditahan di kamp-kamp Xinjiang sejak 2017.
Baca Juga: Komentar Soal Uighur Jadi Kontroversi, Menlu AS Dukung Ozil
Berita Terkini Lainnya
