Aturan COVID-19 Tidak Konsisten, Epidemiolog: Kepercayaan Publik Turun
Ilustrasi protokol kesehatan(ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Epidemiolog dari Centre for Enviromental and Population Health Griffith University Australia, Dicky Budiman, menyoroti pernyataan pemerintah yang tidak konsisten terkait penanganan pandemik COVID-19.
Dicky mengingatkan perbedaan pesan akan memengaruhi kepercayaan masyarakat dan program penanganan COVID-19 yang saat ini masih berjalan, salah satunya vaksinasi.
“Dalam suatu strategi komunikasi risiko, yang namanya konsistensi, kejelasan, dan keseragaman pesan yang disampaikan antar unit dan sektor di pemerintahan dan pejabat, sangat penting membangun kepercayaan dan memengaruhi program lain,” ujar Dicky saat dikonfirmasi IDN Times, Kamis (7/7/2022).
Baca Juga: Aturan PPKM Berubah dalam Sehari, Kemendagri: Untuk Pemulihan Ekonomi
1. Komunikasi risiko harus diperbaiki
Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman (dok. Dicky Budiman)Dicky menjelaskan perbedaan penyampaian tersebut terlihat pada kebijakan pemakaian masker. Dia mengingatkan meski pandemik sudah berjalan 2,5 tahun, komunikasi risiko di tengah pandemik penting untuk tetap membangun kewaspadaan.
“Sekali masyarakat menerima informasi yang terlalu optimis, atau yang hanya membawa positif-positif maka yang terbangun bukan kewaspadaan, namun mereka menganggap pandemik selesai sisi lain menurunnya kepercayaan,” katanya.
“Pejabat yang menyampaikan ya manut ke lebih tinggi, yang tinggi juga harusnya mendengar pendapat dari yang rendah, kalau gini kan berbeda imbauan. Ini yang harus diperbaiki,” kata Dicky, menambahkan.
2. Wapres minta penggunaan masker di ruang terbuka
Wapres Ma'ruf Amin pimpin rapat penanggulangan miskin ekstrem di NTT (Dok. Setwapres)Editor’s picks
Sebelumnya, Wakil Presiden, Ma'ruf Amin, mengatakan ketika terjadi kenaikan kasus COVID-19 di Indonesia, masyarakat diharapkan dapat tetap memakai masker di ruang terbuka.
"Protokol kesehatan tetap kita ketatkan, masker terutama ya, (saat) ada kenaikan terpaksa masker harus dipakai lagi. Jadi kelonggaran itu kita tarik dulu sampai nanti situasinya memungkinkan baru kita buka lagi," kata Ma'ruf di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dilansir ANTARA.
Baca Juga: Satgas COVID-19: Naiknya Kasus Positif COVID-19 Harus Diwaspadai
3. Belum ada perubahan kebijakan pemakaian masker
Menkes Budi Gunadi Sadikin (IDN Times/Rendy Anwar)Sementara, Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan tidak ada perubahan kebijakan pemakaian masker sampai saat ini. Hal tersebut menjawab adanya kabar pengetatan pemakaian masker seiring kenaikan kasus COVID-19.
“Memang belum ada perubahan kebijakan mengenai masker. Jadi, di luar diizinkan untuk tidak menggunakan masker, sedangkan di dalam ruangan diimbau untuk memakai masker,” ujar Menkes dalam konferensi pers dikutip laman YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 4 Juli 2022.
4. Status PPKM berubah dalam sehari
Ilustrasi mal tutup saat PPKM Level 4. (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Pemerintah kembali membuat aturan blunder selama penanganan COVID-19. Wilayah Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang sempat berada di Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 2 pada Selasa, 5 Juli 2022. Hal itu berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 33 Tahun 2022.
Tetapi sehari sesudahnya, pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 mengubah lagi aturannya. Per Rabu, 6 Juli 2022, area Jadebotabek kembali ke PPKM level 1. Hal itu diatur dalam Inmendagri Nomor 35 Tahun 2022.
Berita Terkini Lainnya
