Beda Anies dan Ahok Tuntaskan Banjir, Normalisasi Vs Naturalisasi
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Hampir dua tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI, namun masalah banjir Jakarta belum juga tuntas. Banjir kembali merendam sejumlah titik di ibu kota pada Jumat (26/4), terutama di kawasan bantaran sungai.
Mengutip buku Batavia Kota Banjir, karangan Alwi Shahab dan buku Jakarta: Sejarah 400 Tahun karya Susan Blackburn, Jakarta sudah dilanda banjir sejak zaman kerajaan Tarumanegara sampai saat ini.
Kendati demikian, tiap pemimpin mempunyai kebijaksanaan yang berbeda mengatasi masalah banjir di Ibu kota. Lain Anies, lain pula gubernur sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Anies menggunakan istilah naturalisasi sungai untuk program mengembalikan lebar sungai di Jakarta dalam mencegah dan mengatasi banjir. Sementara, untuk tujuan yang sama, Ahok melakukan normalisasi sungai.
Apa beda program andalan Anies dan Ahok dalam menangani banjir di Jakarta? Simak yang berikut ini.
1. Ahok fokus pada normalisasi sungai
ANTARA FOTO/Nyoman Hendra WibowoSejak menjabat sebagai wakil gubernur hingga menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok menawarkan solusi normalisasi sungai dan waduk untuk membebaskan ibu kota dari banjir. Dia mengklaim keberhasilan normalisasi sungai dalam mengatasi banjir di Jakarta.
Normalisasi adalah melakukan pelebaran sungai dengan memindahkan masyarakat sekitar. Pinggiran sungai kemudian dilakukan betonisasi.
Cara Ahok ini memang dianggap kontroversional, lantaran harus menggusur rumah-rumah di bantaran sungai.
Pada 2017 lalu, Ahok menegaskan Pemprov DKI tidak tebang pilih dalam mengeksekusi warga yang tinggal di bantaran sungai dan waduk.
"Normalisasi sekarang kan masih belum selesai, belum cukup. Sedangkan hujannya terus-menerus. Jadi, tunggu sampai normalisasi selesai," kata BTP saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Selasa (21/2/2017) seperti dilansir dari Antara.
Baca Juga: Banjir di Jakarta Berangsur Surut, Pengungsi Mulai Kembali ke Rumah
2. Program normalisasi harus menggusur warga
ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMenurut Ahok, air di sungai maupun waduk dapat meluap apabila hujan terus mengguyur. Terlebih, apabila daya tampung air pada sungai dan waduk berkurang akibat bangunan yang berdiri di atas atau bantarannya.
"Oleh karena itu, kalau hujan deras terus-menerus, berarti harus sediakan wadah atau tampungan air yang lebih besar. Sungai-sungai dan waduk-waduk harus diperlebar lagi," ujar dia.
Banyaknya bangunan liar yang berdiri di bantaran sungai mengakibatkan penyempitan, sehingga daya tampungnya ikut berkurang.
Program normalisasi sendiri dikenal dengan penggusuran permukiman di bantaran sungai dan warga dipindahkan ke rumah susun.
3. Hasil nyata normalisasi ala Ahok
ANTARA FOTO/Risky AndriantoMantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengklaim Kali Ciliwung tidak lagi meluap karena normalisasi sungai yang dilakukan pemerintah daerah berhasil.
Editor’s picks
"Kita lihat ya sekarang Kali Ciliwung lancar semuanya di sini, dan sudah tidak lagi melimpah ke sini, sudah jarang sekali," kata Djarot, saat masih menjabat di 2017 silam.
Dia mengatakan, warga juga dapat berperan dengan tidak membuang sampah di sungai sehingga air Kali Ciliwung tidak meluap dan membanjiri kawasan sekitar.
"Ini sebagai langkah kita menormalisasi sungai di kawasan-kawasan itu," kata Djarot.
Djarot bahkan menyebut Kampung Srengseng bisa menjadi situs ekowisata.
4. Anies pilih lakukan naturalisasi sungai untuk cegah banjir
Dok.IDN Times/IstimewaKonsep normalisasai Ahok dalam menyelesaikan masalah banjir di Jakarta mulai tersendat sejak Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017.
Dalam masa kepemimpinannya, Anies menolak penggusuran pemukiman di bantaran sungai.
Dia menawarkan program saat kampanye untuk mengatasi banjir di Jakarta yakni dengan cara naturalisasi sungai dan drainase vertikal.
Naturalisasi sungai adalah mengubah format proyek penataan sungai sehingga mempercepat aliran sungai dan mengurangi peresapan. Naturalisasi yang digadang-gadang akan menghidupkan ekosistem sungai dan waduk dengan mengembangkan tanaman di tepi sungai.
Sementara Drainase Vertikal, merupakan program saluran air yang dibangun untuk mengalirkan air hujan dari permukaan ke dalam tanah, selain mengalirkannya ke laut yang diyakininya bisa mengurangi volume air ke sungai.
Tetapi sampai saat ini, program unggulan Anies belum kunjung terealisasi.
Baca Juga: Soal Banjir Jakarta, Anies Enggan Salahkan Pemkot Bogor
5. Anies janji pembangunan tanggul selesai
IDN Times/Helmi ShemiAkhirnya, banjir pun menerjang Jakarta pada Jumat (26/4) dini hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hanya menjanjikan pembangunan dua dam atau tanggul di hulu selesai akhir tahun ini.
"Bendungan yang sekarang ini masih dibangun, InsyaAllah rampung Desember tahun ini. Nantinya bila terjadi hujan deras di daerah Ciawi, Bogor, maka airnya bisa ditahan di bendungan tersebut," ujar Anies, Jumat (26/4).
4. Banjir dan sampah di Jakarta adalah kiriman
ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenurutnya, banjir yang terjadi di sejumlah titik wilayah Jakarta merupakan air kiriman dari hulu, sebab sejak Kamis (25/4) tidak ada hujan di wilayah yang terdampak banjir, baik Pejaten, Cililitan, dan daerah lain di Jakarta.
"Padahal kan Jakarta ya hujan, tapi tidak ada hujan yang luar biasa. Ini adalah contoh situasi banjir karena kiriman dari selatan dan bukan hanya itu, petugas lingkungan hidup kerja all out membersihkan sampah di Manggarai itu. Jakarta menampung sampah yang luar biasa banyaknya, kalau lihat sekarang di Manggarai itu bukan sampah di warga kita," papar Anies.
Baca Juga: FOTO: Situasi Terkini Lokasi Banjir di Pejaten Timur, Jakarta Selatan
Berita Terkini Lainnya
