Beras Kemensos di Bekasi Bau, Risma: Gak Tahu Itu Barang Dari Mana
Ilustrasi penerima bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Warga Kampung Pipisan, Desa Karang Kaya, Kecamatan Pabayuran, Kabupaten Bekasi, kecewa saat menerima beras Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial (Kemensos). Sebab beras tesrebut ternyata tidak layak konsumsi dan berbau tidak sedap.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan dirinya telah mendapat laporan tersebut dan segera memerintahkan tim menginvestigasi. Sebab, menurut Risma, Kemensos tidak pernah lagi memberikan bantuan dalam bentuk barang sejak Januari 2021.
"Sejak Januari kami sudah tidak membelikan bantuan dalam bentuk barang, jadi kita gak tahu barang dari mana karena uang langsung kita transfer ke penerima manfaat, kita juga gak tau itu barang dari mana," kata Risma, Senin ( 31/5/2021).
1. Tim Kemensos mengecek lokasi penerima beras tak layak
Mensos Risma Blusukan Temui Pemulung dan Gelandangan di Bantaran Sungai Ciliwung, Senin (28/12/2020) (Dok. Kemensos)Mensos Risma memerintahkan tim Kementerian Sosial diterjunkan ke lokasi untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan memastikan bantuan sesuai standar yang ditetapkan.
“Bansos sembako disalurkan oleh Bank Himbara secara nontunai yang dibelanjakan di e-warong atau agen bank dengan indeks Rp200 ribu yang wajib dibeli terdiri dari karbohidrat, protein (telur, daging ayam, kacang-kacangan), serta sayur-sayuran,” kata Risma.
Baca Juga: Nama Hakim Kasus Korupsi Bansos Dicatut, Minta Uang ke Pihak Juliari
2. Bantuan PKH berupa uang melalui Bank Himbara
Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanBantuan Sosial Tunai (BST) disalurkan PT Pos dengan indeks Rp300 ribu per bulan dan dapat diambil melalui komunitas, datang ke kantor pos, diantar oleh petugas pos (untuk disabilitas, lansia dan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
“Dipastikan bantuan PKH berupa uang melalui Bank Himbara yang ditujukan bagi penerima dengan komponen ibu hamil, balita, anak SD, SMP dan SMA, lansia 70 tahun ke atas, serta disabilitas,” katanya.
3. Beberapa pendamping PKH dicopot
Kegiatan Lebelisasi KPM PKH PPU (IDN Times/Dinsos PPU)Risma mengakui bahwa dia sering menerima laporan yang sama sehingga Kemensos meminta bantuan Kejaksaan Agung (Kejagung)
"Saya sebetulnya sudah sering terima laporan ini, jadi saya minta bantuan Kejagung untuk mengecek. Beberapa pendamping penerima manfaat dari Kementerian Sosial terlibat langsung lepas, kita copot, sudah ada beberapa pendamping yang kita copot," katanya.
Baca Juga: Jokowi Minta Data Pusat dan Daerah Disinkronkan agar Bansos Lancar
Berita Terkini Lainnya
