BST Dihentikan, Tenang Kemensos Lanjutkan PKH dan BPNT
Ilustrasi petugas memotret warga penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Besar, Kediri, Jawa Timur, Selasa 12/5/2020, (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Sosial RI melanjutkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kecuali Bantuan Sosial Tunai (BST).
“BST hingga 30 April dengan pertimbangan COVID-19 sudah lebih baik dan masyarakat bisa beraktivitas,” ujar Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam siaran tertulis, Jumat (7/5/2021).
1. Pemda usul 6,3 juta data penerima bantuan
Ilustrasi pemberian bantuan. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanPKH dan BPNT diteruskan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), karena data ganda ditidurkan, maka usulan baru sebanyak 6,334 juta dari pemerintah daerah (Pemda) sudah masuk.
“Usulan baru bisa diisi usai data ganda ditidurkan sejak 2015, tapi belum padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK),” katanya.
Baca Juga: Cek Penerima Bansos Terbaru 2021 di cekbansos.kemensos.go.id
2. Kemensos gandeng perguruan tinggi untuk bantu pemadanan NIK
Ilustrasi bantuan sosial. ANTARA FOTO/Wahdi SeptiawanEditor’s picks
Kemensos akan menggandeng berbagai perguruan tinggi yang berada di daerah sebab masih banyak data penerima baru yang belum sesuai dengan NIK.
“Kami akan menggandeng kampus di daerah, seperti Politeknik di Banyuwangi, Universitas Cendrawasih (Uncen) di Papua, serta kampus di Nusa Tenggara Timur (NTT),” kata Risma.
Para mahasiwa akan ditugaskan ke lapangan untuk membantu proses pemadanan NIK dengan bobot 20 Satuan Kredit Semester (SKS), sekaligus analisis kemiskinan.
“Saya sudah komunikasi dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait Kampus Merdeka dengan memberdayakan para mahasiswa,” ungkap Risma.
3. Data juga dicek ke Dukcapil
IDN Times/AjiSelain data ganda, pemadanan dengan NIK juga perlu dikonfirmasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
“Perlu dikonfirmasi ke Dukcapil, seperti ada nama IT (dibaca iti) atau nama NA 70 (dibaca en-a 70) yang perlu waktu,” ungkap Risma.
Kemensos menggandeng OJK, Polri, KPK, BPK, BPKP dan Kejagung sebagai wujud transparansi, akutabilitas dan pengawasan dalam proses penyaluran bansos.
Baca Juga: 8 Hal tentang Bansos untuk Lansia, Difabel dan Anak di DKI Jakarta
Berita Terkini Lainnya
