Epidemiolog: Penyebab Utama Lonjakan Kasus COVID-19 Bukan Varian Baru

Jakarta, IDN Times - Epidemiolog Universitas Gadjah Mada, Bayu Satria Wiratama, mengungkapkan lonjakan tajam kasus positif virus corona di sejumlah daerah bukan disebabkan varian baru saja, namun karena masyarakat abai akan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilisasi.
Selain itu, pemerintah dinilai masih kurang dalam melaksanakan upaya pemeriksaan dini (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) atau dikenal dengan istilah 3T.
“Kenaikan wajar karena 3T kurang dan masyarakatnya abai sama 5M,” kata Bayu Satria, dikutip laman ugm.co.id, Senin (21/6/2021).
1. PPKM Mikro perlu dievaluasi
Naiknya jumlah kasus COVID-19 akhir-akhir ini, menurut Bayu, menyebabkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) perlu dievaluasi apalagi masyarakat semakin abai akan protokol kesehatan.
“PPKM mikro harus dievaluasi. Jangan diperpanjang tanpa evaluasi apapun karena kita tidak tahu kendala apa yang menyebabkan gagalnya PPMKM mikro. Selain masalah 5M yang tidak dijalankan masyarakat, ada peran pemerintah yang kurang di sana terutama soal lawan hoaks dan orang-orang yang suka menyebarkan informasi salah,” imbuhnya.
Baca Juga: Pakar Biomolekuler Minta Setop GeNose Jadi Syarat Perjalanan
2. Varian baru bukan penyebab utama dari naiknya kasus COVID-19
Editor’s picks
Kenaikan kasus positif COVID-19 tidak hanya terjadi di tanah air, namun beberapa negara yang dulunya dianggap sukses menekan laju COVID-19 mengalami hal yang sama. Terkait hal ini, Bayu tidak sependapat bahwa kenaikan ini menjadi alasan, sebab kondisi Indonesia dan negara lain berbeda.
“Di Indonesia dari awal pemerintahnya tidak solid, 3T tidak merata dan cenderung kurang semua di banyak daerah. Lalu, masyarakat sering abai, kita lebih parah lagi,” ungkapnya.
Di samping itu, Bayu Satria menilai varian baru bukan 100 persen penyebab utama dari naiknya kasus COVID-19 di tanah air, namun kombinasi antara protokol kesehatan yang dilanggar terus menerus melalui pelonggaran disertai varian baru.
3. Pemerintah jangan buru-buru ambil kebijakan lockdown
Soal munculnya wacana lockdown untuk menekan laju kenaikan COVID-19, Bayu menyarankan pemerintah pusat dan daerah jangan terburu-buru dalam mengambil suatu kebijakan. Sebab, menurutnya apapun kebijakan yang diambil harus dilakukan dengan mempertimbangkan data yang jelas
“Harus ada dasar yang jelas dari data maupun lainnya termasuk aspek epidemiologinya. Yang sering terjadi adalah kebijakan diambil tanpa pertimbangan yang jelas kemudian tidak pernah dievaluasi,” imbuhnya.
Baca Juga: Pakar: Agar Bebas COVID, Pemerintah Mestinya Kejar Targeted Immunity