Harga Vaksinasi COVID-19 Mandiri Masih Dikaji, Gratis untuk Prioritas

APBN hanya menanggung biaya untuk kelompok prioritas

Jakarta, IDN Times - Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengungkapkan, Kemenkes masih menggodok skema vaksinasi COVID-19 mandiri, sebab pemerintah hanya menanggung biaya vaksin bagi kelompok prioritas yang rencana vaksinnya akan dilakukan akhir November sampai Desember 2020.

"Jadi 100 persen vaksinasi tidak ditanggung APBN, untuk yang mampu mandiri kita persilakan untuk vaksinasi sendiri, yang berbayar pasti ada tapi skema berapa, siapa, masih kita gali," papar Yuri dalam diskusi daring, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Ini Urutan Prioritas Pertama dapat Vaksin COVID-19 Mulai November 2020

1. Kemenkes masih membahas detail skema vaksinasi mandiri

Harga Vaksinasi COVID-19 Mandiri Masih Dikaji, Gratis untuk PrioritasPetugas kesehatan memberikan pengarahan kepada relawan saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, Bandung, Jawa Barat, Kamis (6/8/2020) (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Yuri mengatakan, pihaknya juga masih mendiskusikan jenis vaksin yang nantinya digunakan untuk vaksinasi mandiri, sebab vaksin Sinovac saat ini diprioritaskan bagi kelompok yang ditanggung APBN.

"Kita sedang hitung vaksin skemanya apakah itu akan menggunakan produksi Sinovac karena Sinovac ini akan diprioritaskan untuk kelompok yang dibiayai APBN, atau platform lain Sinopharm yang kita sistemnya adalah beli putus, kalau memang segera kita lakukan berarti 2021 kita akan skema beli putus apakah itu Cansino atau AstraZeneca, kita sedang diskusikan detail, tetapi yang pasti keranjang untuk beli vaksin ini sudah kita siapkan," paparnya.

2. Tercatat 9,1 juta penduduk Indonesia akan dapat vaksin COVID-19 gratis

Harga Vaksinasi COVID-19 Mandiri Masih Dikaji, Gratis untuk PrioritasPresiden Joko Widodo tiba di PT Bio Farma (Persero) Bandung untuk meninjau fasilitas produksi dan pengemasan Vaksin COVID-19, Selasa (11/8/2020) (Dok. Biro Pers Kepresidenan)

Yuri mengatakan, sebanyak 9,1 juta penduduk Indonesia akan mendapatkan vaksinasi secara bertahap mulai akhir November sampai Desember 2020, dan diberikan sesuai urutan skala prioritas.

"Dari diskusi yang kami lakukan dengan beberapa pihak, termasuk dengan WHO, para ahli dan beberapa negara lain yang sudah melakukan vaksinasi, yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan, karena merekalah yang akan lebih berisiko, dan sangat berisiko untuk tertular dan menjadi sakit oleh COVID-19" ujar Yuri

3. Selain tenaga kesehatan, yang jadi prioritas utama adalah petugas laboratorium

Harga Vaksinasi COVID-19 Mandiri Masih Dikaji, Gratis untuk PrioritasIlustrasi tenaga medis (IDN Times/Mia Amalia)

Ada pun tenaga kesehatan yang pertama kali mendapat vaksin, ucap Yuri, adalah tenaga kesehatan yang bertugas di RS rujukan yang melayani pasien COVID-19.

"Kemudian, urutan berikutnya adalah petugas laboratorium yang bertugas di tempat pemeriksaan spesimen COVID-19. Ini paling bahaya karena berhadapan langsung dengan virus bukan pasien," imbuhnya.

Selanjutnya, tenaga kesehatan yang melakukan kontak tracing yang mencari kasus-kasus baru. Menurutnya, mereka adalah kelompok-kelompok yang sangat berisiko kemungkinan terpapar COVID-19.

4. Petugas di pelayanan masyarakat juga masuk prioritas dapat COVID-19 gratis

Harga Vaksinasi COVID-19 Mandiri Masih Dikaji, Gratis untuk PrioritasOperasi Yustisi tidak memakai masker di Kota Denpasar (Dok.IDN Times/Kasatpol PP Kota Denpasar)

Selain tenaga kesehatan, prioritas vaksin selanjutnya adalah kelompok public service atau pemberi layanan masyarakat, yang bertugas menegakkan operasi yustisi kepatuhan protokol kesehatan.

"Mereka memiliki risiko yang besar di antaranya teman-teman kita dari Satpol PP, Polri, TNI yang bersama-sama melakukan operasi yustisi terhadap protokol kesehatan, ini yang menjadi prioritas," ucapnya.

Kemudian petugas di bidang jasa public service lainnya misal di bandara, stasiun, dan  pelabuhan. 

Baca Juga: Bio Farma Siap Produksi Vaksin COVID-19 Hingga 17 Juta Dosis Per Bulan

Topik:

  • Sunariyah

Berita Terkini Lainnya