Heboh Daftar Penceramah Radikal Ada UAS, Ini Kata Pengamat Terorisme
Ustaz Abdul Somad (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Jagat maya dihebohkan dengan pesan berantai yang berisi daftar 180 penceramah yang disebut radikal dan intoleran, mulai dari Ismail Yusanto, Abdul Somad, Felix Siaw, hingga Adi Hidayat.
Pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menegaskan jika tidak ada lembaga resmi seperti BNPT atau yang mengakui bahwa data itu resmi dari mereka, maka data yang beredar di sosial media adalah hoaks.
"Kalau mau objektif dan jujur; konten hoaks tersebut secara aktual melahirkan kegaduhan di dunia maya demikian juga dalam kehidupan real masyarakat. Hoaks yang mendorong publik khususnya umat Islam saling mencurigai, su'udzan, dan nyata mendisharmonisasi kehidupan sosial umat Islam," ujarnya dalam siaran tertulis, Rabu (9/3/2/2022).
1. Sangat disayangkan sikap ambigu dari BNPT
Website Change.orgHarits menyarankan sebaiknya pihak kepolisian secara aktif menelisik siapa sumber informasi hoaks tersebut. Dia menilai fitnah terhadap banyak anak bangsa bukan nilai budaya adiluhung dari bangsa Indonsia.
"Sangat disayangkan sikap ambigu dari BNPT terhadap masalah ini. Secara terbuka tidak mengakui sebagai sumber informasi, tapi secara implisit justru mendorong publik untuk melakukan filtering terhadap para mubaligh dengan parameter yang disampaikan oleh BNPT," terangnya.
Baca Juga: KSP Tegaskan Pemerintah Tak Pernah Rilis Daftar Penceramah Radikal
2. Publik menilai hanya permainan opini dan propaganda
Ilustrasi Stop Radikalisme (IDN Times/Mardya Shakti)Dia menilai fenomena seperti ini akan dinilai oleh publik semacam permainan opini dan propaganda dengan posisi BNPT sebagai konduktor atau pengaransemen baik secara terbuka maupun tertutup.
"Saya memaklumi BNPT punya anggaran besar, punya pegawai, punya jaringan terbuka dan tertutup, punya payung hukum, dan bahkan merasa punya legitimasi sosial dan politik untuk menggelar semua proyek kontra terorisme yang sudah dirancang," imbuhnya.
3. Publik tidak perlu kaget
Editor’s picks
Ilustrasi Melawan Radikalisme (IDN Times/Mardya Shakti)Menurutnya publik tidak perlu kaget, heran ataupun prihatin jika BNPT terus memproduksi narasi-narasi yang potensial melahirkan kegaduhan di kalangan umat Islam khususnya.
"Selama institusi ini ada, anggaran ada maka kerja harus jalan biar ada LPJ-nya. Apalagi jika mindset-nya bahwa terorisme tidak akan pernah sirna di bumi Indonesia," tegasnya.
4. Radikalisme pemikiran adalah akar terorisme
ilustrasi radikalisme (IDN Times/Aditya Pratama)Harits menyindir agar BNPT jangan setengah hati namun sekalian membuar parameter untuk semua segmen dan jangan terbatas pada segmen mubalig/penceramah. Misalkan Masjid radikal, Ponpes radikal, sekolah radikal, madrasah radikal, ASN radikal, Akademisi radikal, pedagang radikal, petani radikal, buruh radikal, pejabat radikal, para profesional radikal, siswa radikal, mahasiswa radikal, santri radikal.
"Kenapa tidak? Karena saya lihat ada oversimplikasi dari BNPT bahwa radikalisme pemikiran adalah akar terorisme. Biar komprehensif menjangkau semua segment dalam proyek kontra radikalisme maka sekali lagi jangan setengah hati," ujarnya.
Baca Juga: 5 Ciri Penceramah Radikal Versi BNPT, Lihat dari Materi Ceramahnya
5. Akuntabilitas penggunaan uang oleh BNPT perlu transparan
Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar saat memberikan keterangan terkait pembangunan kawasan terpadu. IDN Times/Alfi RamadanaDia mengingatkan akuntabilitas penggunaan uang rakyat oleh BNPT perlu transparan agar publik mengerti dan bisa menerima apakah semuanya rasional.
Harits menyarankan agar BNPT tidak dikritik dari banyak kalangan dengan semua proyek propaganda kontra teroris dan kontra radikalisme perlu secara rutin ada uji publik terhadap konsep, narasi sebelum di distribusikan ke publik. Pertimbangan komprehensif sangat menentukan kelayakan sebuah narasi perlu pengarustamaan atau tidak.
"Dalam ruang demokrasi tidak elok ego kekuasaan dan kewenangan menjadi basis untuk membangun otoritarianisme dalam tataran teori, konsep, gagasan, atau pendapat bahkan eksekusi. Sekalipun BNPT memiliki sandaran UU yang sudah disahkan, fakta empiriknya acap kali melahirkan perdebatan dan kagaduhan ketika BNPT mengimplementasikan substansi UU yang ada," katanya.
Berita Terkini Lainnya
