ILUNI UI: Masih Ada yang Menganggap COVID-19 Adalah Konspirasi
Ilustrasi tes cepat COVID-19. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI), Herzaky Mahendra Putra, menilai penularan COVID-19 masih terus terjadi karena adanya perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pandemik COVID-19.
"Masih banyak orang memiliki pandangan bahwa COVID-19 adalah konspirasi dan hanya menyerang kalangan tertentu saja, bukan sebagai fakta pandemik," kata Herzaky Mahendra Putra seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (4/12/2020).
1. Edukasi secara terukur dan terarah sesuai tingkat pemahaman masyarakat
Ilustrasi tenaga medis. (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)Herzaky menilai perbedaan pemahaman ini muncul karena perbedaan informasi yang diperoleh dan pengalaman berhadapan dengan pandemik COVID-19, sehingga perlu dilakukan edukasi secara terukur dan terarah sesuai tingkat pemahaman masyarakat.
"Edukasi ini harus dilakukan secara konsisten dan setelah semua masyarakat memiliki pemahaman yang relatif sama, barulah bicara mengenai sanksi. Kalau orang belum paham, masak sudah diberikan sanksi," katanya.
Sanksi yang akan diberikan, kata dia, harus mengandung unsur keadilan, baik di tingkat kebijakan, maupun penerapannya. Saksi ini tak boleh ada tebang pilih, terutama dalam penerapannya.
Baca Juga: Pulang dari Yogyakarta, 33 Guru MAN 22 Jakbar Positif COVID-19
2. Dua level pelanggaran protokol kesehatan
Operasi PSBB Satpol PP Makassar. IDN Times/Satpol PP MakassarSementara itu, Pakar Kriminologi Universitas Indonesia, Bhakti Eko Nugroho, menyebutkan dimensi pelanggaran protokol kesehatan ada dua level. Pertama, level individual, yakni pelanggaran protokol sebagai everyday crime, menyangkut attitude perorangan dan kesadaran individu, jadi penanganannya harus konsisten.
Kedua, level kolektif, yakni pelanggaran protokol kesehatan sebagai dinamika sosial-politik, menyangkut identitas dan tidak bebas dari kepentingan politis. Bila pelanggaran individu sudah bergeser menjadi pelanggaran kolektif akan lebih sulit penanganannya.
Editor’s picks
Menurut dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya pendisiplinan masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan
”Kita menghargai upaya pemerintah melakukan integrasi dan asimilasi terhadap 39.876 narapidana, yang perlu direspons baik," katanya.
3. Lembaga Pemasyarakatan bisa jadi klaster baru
ANTARA FOTO/Abriawan AbheDi sisi lain, penahanan tersangka kejahatan tertentu, kata dia, tidak bisa ditangguhkan. "Jumlah orang yang lembaga pemasyarakatan sebagai tahanan, tetap akan ada dan tidak bisa dikelola dengan baik. Sulitnya menjaga jarak di dalam sel tahanan, sehingga dapat menjadikan klaster penularan baru" inbuhnya.
Bakti juga menyebutkan pada situasi pandemik COVID-19 saat ini masyarakat seharusnya mengedepankan kesejahteraan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Salah satunya tidak melakukan aksi demo dan kegiatan sejenisnya untuk menekan penularan COVID-19.
4. Protokol kesehatan pada masing-masing sektor berbeda
Ilustrasi Bekerja (IDN Times/Dwi Agustiar)Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menyatakan protokol kesehatan harus dilaksanakan pada semua aktivitas masyarakat di setiap sektornya untuk mencegah penularan COVID-19.
Namun, protokol kesehatan pada masing-masing sektor, akan berbeda dan disesuaikan dengan tingkat resikonya, misalnya pada sektor pariwisata, ada perbedaan antara tempat wisata indoor dan outdoor.
"Perkantoran baik perkantoran pemerintah maupun swasta, sekolah, restoran, dan lembaga lainnya, juga harus menerapkan protokol kesehatan dengan benar untuk mengatasi COVID-19," katanya.
Baca Juga: 33 Guru MAN 22 Jakbar Positif COVID-19, Pemda Jogja Lakukan Tracing
Topik:
Berita Terkini Lainnya
