Kemensos Akui Ada Warga Mampu dapat Bansos dari Pemerintah 

Kemensos diminta perbaiki DTKS, biar gak salah sasaran lagi

Jakarta, IDN Times -  Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung mengakui terdapat warga yang dinilai berkecukupan dari segi finansial, namun tetap mendapat bantuan sosial (bansos) sembako maupun tunai dari pemerintah.

Andi menjelaskan bahwa Kementerian Sosial menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai dasar pemerintah menentukan layak atau tidaknya seorang warga mendapatkan bantuan.

"Pasti pertanyaannya, kenapa ada orang yang sebetulnya kelihatan makmur tapi dapat bantuan, kenapa orang miskin tidak dapat bantuan. Inilah yang kita sebut dengan inclusive exclusive error dan ini yang terus kita perbaiki," kata Andi dilansir dari ANTARA, Selasa (13/10/2020).

1. Perbaikan DTKS memerlukan prosedural

Kemensos Akui Ada Warga Mampu dapat Bansos dari Pemerintah Ilustrasi verifikasi calon penerima bansos tunai dari dana desa berdasarkan DTKS. IDN Times/Daruwaskita

Andi mengatakan bahwa ada prosedur untuk memperbaiki data tersebut, meskipun harus dimulai dari RT, RW, lurah, hingga wali kota atau bupati/gubernur.

Bupati/gubernur dapat mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk perubahan data seorang warga yang dinilai layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial. Namun demikian, Andi meyakini bahwa tingkat kesalahan DTKS tidak terlalu tinggi.

"Terlepas dari error tadi, kami yakin (kesalahan) itu tidak besar. Memang prosedurnya harus begitu, kalau tidak bisa kacau, karena semua orang bisa memasukkan (nama) dan ada kepentingan berbeda," kata dia.

Baca Juga: Nenek Penjual Kopi Menangis Haru dapat Paket Sembako Saat Pandemik

2. 29 juta keluarga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial di DTKS 2019

Kemensos Akui Ada Warga Mampu dapat Bansos dari Pemerintah Mensos Juliari P Batubara salurkan bansos di Natuna (Dok. Kemensos)

Berdasarkan data DTKS yang dikembangkan Kemensos sejak 2011, terdapat 92,3 juta orang atau 29 juta keluarga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial khusus dampak COVID-19 yang disalurkan oleh Kemensos mencakup Program Sembako Jabodetabek untuk 19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bansos Tunai KPM non Jabodetabek untuk 9 juta KPM.

Sementara itu, program bantuan sosial yang memang sudah berjalan sebelum adanya pandemik, yakni Program PKH penyaluran bansos untuk 10 juta KPM dan Program Sembako untuk 20 juta KPM.

3. Ketua MPR minta Kemensos mengevaluasi dan memperbaiki data

Kemensos Akui Ada Warga Mampu dapat Bansos dari Pemerintah IDN Times/Fariz Fardianto

Sementara itu, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kemensos mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial sembako mau pun tunai agar lebih tepat sasaran.

"Kami mendorong pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) agar dapat mengevaluasi dan memperbaiki data penerima bantuan sosial, agar penerima bantuan sosial merata dan tepat sasaran serta bermanfaat membantu masyarakat, khususnya yang terdampak pandemik," ujar Bambang Soesatyo dalam keterangan tertulis.

Baca Juga: Anies Salurkan Bansos PSBB Tahap 6 ke 1,1 Juta KK Terdampak COVID-19

Topik:

  • Dwifantya Aquina

Berita Terkini Lainnya