Kemensos Butuh Rp1,3 T untuk Update Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
Mensos Juliari P Batubara. Dok. Humas Kemensos
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Juliari P Batubara mengungkapkan Kementerian Sosial membutuhkan anggaran Rp1,3 triliun, untuk melalukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan dilakukan pada 2021.
"Dari data yang kami dapatkan, masih ada 92 kabupaten atau kota yang tidak melakukan pemutakhiran data sejak 2015,” kata Juliari dalam siaran tertulis, Kamis (2/7).
1. Mensos ingin pemutakhiran data PKH dan penerima sembako
Pasangan keluarga miskin Ujang Pendi dan Istri saat menunjukan KKS (IDN Times/Muhamad Iqbal)Juliari mengatakan untuk mengakselarasi kualitas data kemiskinan, pada TA 2021, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp424 miliar.
Anggaran tersebut untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap 12.430.918 rumah tangga di 67.596 desa atau kelurahan, dan 5.942 kecamatan pada 471 kabupaten atau kota di 32 provinsi--tanpa Papua dan Papua Barat.
“Kalau anggaran ini cair, saya sih maunya yang di up date lebih dulu adalah penerima bantuan yang menerima bansos reguler, yakni PKH (Program Keluarga Harapan) dan Program Sembako. Ini yang kita verivali (verifikasi dan validasi) dulu, untuk memastikan ketepatan sasaran,” kata Juliari.
Baca Juga: Jokowi Minta Pemda Segera Cairkan Anggaran Kesehatan dan Bansos
2. Kemensos mengajukan anggaran Rp1,3 triliun
Sejumlah warga antre tanpa menjaga jarak fiisk saat pengambilan bantuan sosial tunai (BST) Kemensos di tengah berlanjutnya wabah COVID-19 di Kelurahan Randugunting, Tegal, Jawa Tengah, Selasa (19/5). (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)Selain itu, Kemensos juga mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp875 miliar, sehingga total anggaran menjadi Rp1,3 triliun.
Editor’s picks
“Dengan penambahan anggaran proses verivali Kemensos akan mampu memutakhirkan seluruh data dalam DTKS, ditambah dengan usulan baru di 514 kabupaten atau kota di 34 provinsi,” kata Juliari.
3. Sebanyak 103 kabupaten atau kota telah memperbaiki datanya
Salah satu warga penerima bansos dari Pemda DIY. IDN Times/DaruwaskitaJuliari menhyebutkan, data dalam DTKS telah dipadankan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebanyak 81 persen dengan basis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Kami terus melakukan pemadanan, sehingga ditargetkan tahun ini bisa 100 persen,” kata Mensos.
Menurut Juliari dalam upaya pemutakhiran data, sebanyak 103 kabupaten atau kota, telah aktif dalam memutakhirkan data rumah tangga miskin secara lengkap di wilayahnya masing-masing.
“Sebanyak 103 kabupaten atau kota telah memperbaiki lebih datanya dari 50 persen data rumah tangga wilayahnya. Kemudian, sebanyak 504 kabupaten atau kota tercatat aktif dalam perbaikan atau pengiriman data bansos tunai (BST)," terang dia.
4. BLT Dana Desa sudah disalurkan kepada 7.502.489 KPM
IDN Times/Debbie SutrisnoSementara, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pihaknya akan terus membantu Kemensos dalam mereformasi data desa. Dalam penanganan COVID-19, Kementerian Desa PDDT telah menyalurkan BLT Dana Desa kepada 7.502.489 Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
“Nanti data-datanya akan kami serahkan dan padankan kepada Kemensos. Sehingga mudah-mudahan bisa menyempurnakan DTKS. Momen COVID-19 kami akan menjadikan sebagai titik awal reformasi data desa,” kata Abdul Halim.
Baca Juga: Ribuan Paket Bansos di Depok Belum Tersalurkan, Apa Sebabnya?
Topik:
Berita Terkini Lainnya
