Kementerian Agama Disorot, Ini Kata Komaruddin Hidayat
IDN Times/Dini suciatiningrum
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, menilai penangkapan terhadap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy dan persoalan jual beli jabatan di Kementerian Agama sebagai persoalan serius.
"Indonesia adalah negara agamis sehingga orang di lembaga negara atau pendidikan keagamaan yang melanggar nilai-nilai moral lebih disorot, terlebih menggunakan simbol lembaga pendidikan dan agama, tentu lebih berat bebannya," ujarnya di Gedung Serbaguna Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (20/3).
1. Kementerian Agama lebih disorot karena label agama
Dok. IDN Times/IstimewaKomaruddin Hidayat menilai wajar jika masyarakat menyorot Kementerian Agama meski pun kasus pelanggaran bisa juga terjadi di lembaga lain.
"Kalau mau cari yang tercoreng banyak, tidak hanya di Kemenag saja. Persoalannya pada momentum, di Kementerian Agama banyak disorot karena membawa label keagamaan," katanya.
Baca Juga: Bantah Ada Jual Beli Jabatan, Kemenag Sebut Seleksi Sesuai Prosedur
2. Era reformasi kasus korupsi lebih terbuka
Editor’s picks
(Ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin disegel oleh KPK) IstimewaKomarudin Hidayat kemudian membandingkan dengan kasus korupsi saat Orde Baru. Saat itu, kata dia, korupsi sangat tertutup sehingga tidak sampai mencuat ke publik. Sementara di era reformasi kasus suap dapat dikonsumsi secara publik.
"Dulu waktu Orde Baru, kalau ngomong korupsi di ruang tertutup. Sekarang di era reformasi, pelakunya, pengamatnya, televisi, semua terang benderang. Jadi salah satu kelebihan reformasi adalah keterbukaan informasi," katanya.
3. Cegah korupsi dengan perbaiki sistem pendidikan
(Mantan Wakil Ketua KPK yang pernah jadi Irjen di Kemenag, M Jasin ) ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.Menurut Komarudin salah satu cara mencegah praktik korupsi di Indonesia yakni dengan memperbaiki sistem pendidikan.
"Departemen yang mengurus pendidikan, Diknas, Dikti atau Kemenag hendaknya sadar punya tanggung jawab moral untuk generasi. Kalau salah urus misalkan jembatan bisa dibangun lagi, diperbaiki. Tapi kalau salah ngurus lembaga pendidikan, generasi selanjutnya jadi korban," ungkapnya.
Baca Juga: KPK Sebut Uang di Laci Meja Kerja Lukman Hakim Bukan Honor Menteri
Topik:
Berita Terkini Lainnya
